Home / Sumsel / Ogan Ilir / Ternyata Ada 2 ULP di Ogan Ilir, Keduanya Melakukan Proses Lelang

Ternyata Ada 2 ULP di Ogan Ilir, Keduanya Melakukan Proses Lelang

Inderalaya, BP — Ternyata selama bertahun-tahun di Kabupaten Ogan Ilir (OI) ada 2 Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), ULP Pemkab OI yang diketuai Edi Demang dan ULP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang diketuai Oktarudin. Keduanya sama-sama diberi SK oleh bupati dan melakukan proses lelang, menayangkan hingga memutuskan pemenang lelang berdasarkan kualitas dan minimnya harga dari pagu yang ditetapkan.

Salah satu warga Inderalaya Rian mengatakan biasanya di suatu daerah sistem lelang dilaksanakan oleh satu ULP berdasarkan perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain itu peraturan lembaga no 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang dan jasa, namun jika ULP dibagi dua ia pun baru mengetahuinya.

“Ya baru tahu, saya sering ikut lelang di Banyuasin, Kayuagung ya satu ULP-nya. Tapi mungkin saja disini dua ULP, “ujarnya.

Ketua ULP Pemkab OI Edi Demang melalui Ketua Pokja 2 Hasan Hery mengatakan setelah kedatangan anggota KPK untuk sosialisasi pencegahan korupsi yang merekomendasikan agar melakukan studi banding ke ULP Surabaya pihaknya sudah melakukan hal tersebut.

Baca:  Diduga Pembangunan Menggunakan Dana Desa Asal Jadi, Warga Desa Tanjung Pule Protes

“Ya kita lihat sistemnya disana sudah komputerisasi, digital, dari perencanaan, lelang, yang kinerja ULP-nya bisa dipantau langsung oleh walikota Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya kinerja ULP berdasarkan perpres 54 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang melakukan pelayanan, pengadaan dan aset di sekretariat daerah. Dikatakannya kinerja ULP berdasarkan perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain itu ditambah peraturan lembaga no 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang dan jasa, yang salah satu pasalnya antaralain didalam suatu pemerintah daerah, kementerian, lembaga daerah ada ULP.

“Jadi untuk memenuhi saran KPK kita studi banding ke Surabaya untuk membentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa, membentuk eselon 3 yaitu bagian pengadaan barang dan jasa setara kabag,” ujarnya.

Meski begitu pendapat berbeda juga dilontarkan Ketua ULP PUPR Okta Rudin ST. Ia mengatakan adanya pembentukan ULP Dinas PUPR guna melaksanakan kewenangan berdasarkan sk bupati untuk melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa, hal tersebut sesuai peraturan LKPP no 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang dan jasa.

Baca:  Proyek Taman Kota Mangkrak, GPPMS Demo Kajari dan DPRD OI

“Ada penafsiran peraturan LKPP no 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang dan jasa yang masih menimbulkan pertentangan mengenai keberadaan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dan keberadaan ULP yang telah dibentuk sebelum dan sesudah peraturan LKPP no 14 tahun 2018 disyahkan sebagai undang-undang. Jadi dalam hal pemilihan penyedia barang dan jasa 2018 di Pemkab OI terdapat 2 ulp yaitu ULP OI dan ULP Dinas PUPR. Jadi ULP kami tetap sah, bisa melaksanakan lelang dn kita berdasarkan LKPP. Kalau kami dianggap ilegal otomatis kami tidak bisa menayangkan lelang oleh LKPP sesuai peraturan no 14 tahun 2018. Kami tidak dua kaki atau adhok padahal ULP sifatnya tidak mengikat,” katanya.

Baca:  KPU OI Distribusikan 289.340 Surat Suara Pilgub Sumsel

Ditambahkan Oktaf, pelaksanaan tender barang dan jasa berdasarkan hukum sampai 31 Desember 2023 atau dengan dikeluarkannya keputusan dari bupati tentang pembentukan UKPBJ. “Kami menangani lelang di Dinas PUPR saja kalau dinas lain ya di ULP Pemkab, jadi kita tidak asbun-lah sebelumnya kita juga konsultasi dengan pakar hukum, karena kita tidak ingin bekerja secara sembarangan,” ujarnya.

Sebelumnya Asisten 2 Pemkab OI Muhsin Abdullah mengatakan pihaknya sudah ke Surabaya untuk melakukan studi banding dan menggodok hal tersebut, pemkab belum akan melelang sebelum terbentuk lembaga baru, untuk kantor akan dianggarkan pada ABT. “Kita sudah terima rekomendasi dari KPK agar diadakan peningkatan pembangunan gedung, tujuannya agar nyaman bekerja. kita buat lembaga baru ulp setara kabag eselon 3a, petunjuknya menunggu LKPP dan mendagri, jadi nanti berdasarkan perbub ada bagian pengadaan barang dan jasa, jadi nanti ada kabag,” katanya. #hen

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Wahyudi: Ketua DPRD OI Ibaratnya Cuma Ketua Kelas

Inderalaya — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Wahyudi secara tegas menyatakan bahwa ketidakhadiran Ketua DPRD OI H ...