Home / Headline / KPU Tunggu Surat Resmi MK

KPU Tunggu Surat Resmi MK

 

BP/IST
Ahmad Naafi

//Terkait gugatan Dodi- Giri di Pilgub Sumsel

Palembang, BP
Mahkamah Konstitusi (MK), hingga saat ini telah meregister 4 permohonan gugatan, terhadap hasil rekapitulasi KPU dari pasangan calon kepala, yang bertarung di Pilkada serentak 2018 di Sumsel. Dimana nomor register bisa diketahui dari pantauan di laman MK.

Keempat daerah itu, Pilkada Gubernur Sumsel (Nomor Perkara:34/PHP.GUB-XVI/2018, pemohon Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda), Pilkada Walikota Palembang (Nomor Perkara:25/PHP.KOT-XVI/2018, pemohon Sarimuda dan Abdul Rozak),
Pilkada di Kabupaten Lahat (Nomor Perkara:58/PHP.BUP-XVI/2018, Bursah Zarnubi dan Parhan Berza), dan Pilkada Banyuasin (Nomor Perkara:10/PHP.BUP-XVI/2018, Pemohon Arkoni MD dan Azwar Hamid).
Menyikapi hal tersebut, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Ahmas Naafi, belum mengetahui secara resmi gugatan itu sudah teregister. Namun pada prinsipnya, dikatakan Naafi, KPU Sumsel siap menghadapi gugatan itu.

“Saya belum mengetahui secara resmi, tapi petugas kami yang memonitor. Memang setahu saya ada empat daerah yang dikabarkan mengajukan permohonan ke MK,” kata Naafi, Jumat (20/7).
Naafi menyatakan, pihaknya telah mengimbau para penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPUD, untuk bekerja sesuai aturan. Berbagai dokumen juga dipersiapkan untuk menunjang proses peradilan.
“Intinya, kita siap menghadapi persidangan, keputusannya diserahkan kepasa majelis hakim MK, apakah akan diputus dalam persidangan dismissal atau tidak,” kata Naafi.
Dijelaskan Naafi, dalam menghadapi sidang gugatan di MK itu, pihaknya sudah menunjuk kuasa hukum yaitu dari kantor pengacara Husni Chandra.
“Kita tunggu saja jadwal sidang, mengingat apa yang dipermasalahkan tidak substansi dengan gugatan, karena selisih suara kalau di MK, tapi kita tetap serahkan sepenuhnya ke MK,” kata Naafi.
Ditambahkan Naafi, dalam sidang nanti MK akan menetapkan Putusan Dismissal. Dimana merupakan pekerjaan hakim untuk meneliti, memilah gugatan yang masuk ke pengadilan. Proses ini penting karena pengadilan atau hakim tidak boleh menolak perkara, meskipun dari awal sesungguhnya perkara tersebut tidak layak untuk diperkarakan, karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materil.
Putusan dismissal akan menentukan sebuah perkara dilanjutkan atau sebaliknya gugatannya tidak dapat diterima dan oleh karenanya kandas di tengah jalan. Syarat-syarat tersebut terutama terkait hal-hal formil seperti hak hukum para pihak (legal standing), tenggang waktu pengajuan gugatan, syarat persentase selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil dari dismissal proses adalah keputusan dalam bentuk penetapan hakim, yang diputuskan dalam suatu rapat musyawarah, yang secara khusus dilakukan untuk itu, yang dilengkapi pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.
Dasar ditetapkannya putusan dismissal, antara lain, pertama, pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Hal ini terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terkait kewenangan masing-masing lembaga peradilan seperti peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan khusus lainnya seperti MK. Kompetensi relatif terkait dengan jurisdiksi dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya antara Pengadilan Negeri Ruteng dan Pengadilan Negeri Bajawa.
Umumnya jurisdiksi ada hubungannya dengan tempat kejadian perkara (locus), letak obyek sengketa dan waktu terjadinya pokok sengketa (tempus).
Kedua, syarat gugatan tidak terpenuhi sekalipun sudah diberi tahu dan diperingatkan. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati (pilbup), syarat gugatan tersebut diatur Pasal 158 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan MK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota Tanggal 30 November 2015 yang selanjutnya saya sebut saja dalam tulisan ini dengan PMK.
Ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR: Kemajuan Negara Tergantung SDM

Jakarta, BP–Ketua MPR Zulkfili Hasan mengatakan,  kemajuan sebuah bangsa bukan terletak pada sumber daya alam akan tetapi bergantung pada sumber ...