Home / Headline / Gugatan Dodi-Giri Segera Disidangkan Di MK

Gugatan Dodi-Giri Segera Disidangkan Di MK

BP/IST
Paslon Dodi-Giri

Palembang, BP
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 70 permohonan terkait sengketa pemilukada serentak yang berlangsung 27 Juni kemarin.
Dari daftar pemohon yang sudah diregistrasi, terdapat empat perkara yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pokok perselihan, keempatnya tercatat permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA).
Mahkamah Konstitusi telah mencatat pada 20 Juli 2018 pukul 16.23, dimana tertulis di website http://www.mahkamahkonstitusi.go.id: Nomor Perkara:34/PHP.GUB-XVI/2018

Pokok Perkara:Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur SUMATERA SELATAN Tahun 2018
Pemohon:H Dodi Reza Alex Noerdin, Lic Econ MBA dan HM Giri Ramanda N Kiemas.
Kemudian Nomor Perkara:25/PHP.KOT-XVI/2018, Pokok Perkara:Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018 atas Pemohon:Ir H Sarimuda, MT dan Ir KGS H Abdul Rozak, MSc.
Selain itu, Nomor Perkara:10/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara:Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2018
Pemohon:H Arkoni MD dan H Azwar Hamid.
Serta Nomor Perkara:58/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara:Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lahat Tahun 2018
Pemohon:H Bursah Zarnubi, SE dan Drs Parhan Berza, MM.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso mengatakan, pihaknya menerima 69 permohonan sengketa Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 dari total 171 pilkada yang digelar Rabu (27/6/2018) lalu.
“70 permohonan termasuk satu permohonan yang ditarik kembali oleh pemohonnya,” kata Fajar, Jumat (20/7/2018). Fajar menuturkan, satu permohonan yang tidak melanjutkan perkara tersebut telah memberikan konfirmasi ke MK.
“Mereka sudah berkirim surat ke MK,” kata dia. Fajar menjelaskan, dari 69 permohonan yang didaftarkan secara daring, ada pemohon yang sudah menyerahkan berkas dalam bentuk fisik.
“Sebanyak 19 permohonan diajukan secara online dan sudah datang ke MK menyerahkan berkas,” kata Fajar.
MK, kata Fajar sedang melakukan proses perbaikan dan verifikasi kelengkapan permohonan. Serta secara internal, MK juga sedang melakukan pengolahan data perkara.
Sedangkan Ketua KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Aspahani mengakui ada pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilihan Gubernur Sumsel dan Bupati dan Walikota Sumsel 2018.
“ Nanti MK akan meregister, register itu dan menjadwalkan sidang pertama, sidang pertama jika menurut pandangan MK bisa memenuhi unsur lanjut sampai menunggu putusan tapi kalau disidang pertama itu MK menilai tidak memenuhi unsur atau persyaratan menurut MK maka itu di tolak, saat penolakan itu ada dokumen dari MK yang kita terima begitu juga jika ada putusan MK , baru kita tindaklanjuti, jika hasilnya tidak mengubah sengketa hasil kita bisa penetapan calon terpilih, kalau belum , lihat substansi putusan MKnya ,” katanya.
Menurut Aspahani menurut infomasi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor 4 memasukan gugatan ke MK begitu juga Palembang dan Banyuasin juga memasukkan gugatan ke MK.
“Baru laporan masuk nanti ada laporan resmi ke MK lanjut sidang atau tidak,” katanya.
Selain itu dia memastikan kalau 17 kabupaten kota tidak ada masalah tentang hasil pilgub Sumsel.
“ Sehingga kita tidak ada menunda rekapitulasi tingkat provinsi karena rekap secara jadwal sudah jelas kabupaten tanggal 4 dan tanggal 6 Juli dan di Sumsel tanggal 7 sampai 9 Juli, kecuali ada rekomendasi Bawaslu, karena itu saya malam itu setelah pembukaan rapat pleno rekapitulasi, apakah tata tertib sudah kami bacakan dapat kami lanjutkan, Bawaslu bilang terus, berarti kami tidak ada satu hal untuk menghalangi dan terus , maka itu intrupsi di minta apakah , sama atau belum menerima, semua itu kami masukkan dalam catatan, tinggal Bawaslu menganalisa karena itu fakta dalam rapat pleno,” katanya.
Sebelumnya pasangan calon nomor urut 4 Pilkada Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex-HM Giri Ramanda NK resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK).
“Benar. Berkas gugatan sudah diajukan ke MK, kemarin (Selasa 10/7),” kata Wakil Koordinator Tim Hukum dan Advokasi Dodi-Giri, Darmadi Djufri, Rabu (11/7).

Baca:  Dinas Kebudayaan Kota Palembang Berhasil Selamatkan Keris Kuno

Menurut Darmadi, pihaknya menggugat penyelenggaraan Pilgub Sumsel yang dianggap cacat hukum. Hal itu, lanjut Darmadi, berimbas fatal dan menyebabkan pelanggaran konstitusi.

“(Gugat) Masalah legalitas penyelenggaraan (Pilgub). Itu penting,” tegasnya.

Saat ini, berkas tersebut telah teregister dengan nomor tanda terima 39/PAN/PHP-GUB/2018 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sumsel 2018. Untuk proses selanjutnya, Darmadi optimis berkas tersebut akan diterima pihak MK.

Baca:  Dodi Resmikan 27 Anggota Skuad Sriwijaya FC

“Tinggal proses pemeriksaan. Tapi kami optimistis gugatan ini bisa diterima,” yakin Darmadi.

Dalam penyerahan berkas gugatan ke MK itu, Darmadi didampingi 10 rekannya sesama kuasa hukum dari tim yang sama.
Antara lain, Yudi Wahyudi, Andre Macan, Ihsan Kurniawan, Andi Yulizar, Taufan Widodo, Aan Isbrianto, Muryanto, Ryan Gumay, Rico Roberto dan Efriza.# osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

150 Tenant Beri Diskon di ‘Palembang Great Sale’

Palembang, BP–Menyambut Asian Games 2018, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menggelar Palembang Great Sale untuk pertama kalinya digelar di ...