Home / Headline / DPD Partai Hanura Sumsel Dalam Pilgub Sumsel Usung Paslon Dodi-Giri Tapi Keluar Nama Lain

DPD Partai Hanura Sumsel Dalam Pilgub Sumsel Usung Paslon Dodi-Giri Tapi Keluar Nama Lain

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana sidang kedua gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Jumat (20/7) di gelar.

Palembang, BP

Sidang kedua gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Jumat (20/7) di gelar.
Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.
Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha.
Agenda persidangan adalah pembacaan eksepsi dari tergugat yakni KPU Sumsel diwakili M Arya Aditya SH dan rekan dan tergugat II intervensi dari tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Herman Deru dan Mawardi Yahya melalui tim kuasa hukumnya Dhaby K Gumayra dan kawan-kawan .
Kuasa hukum penggugat, Alamsyah Hanafiah usai persidangan mengatakan, kalau yang ditandatangani Sekjen DPP Hanura Sarifuddin Suding untuk dukungan pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya hanya persetujuan.
“ Sedangkan dalam undang-undang pasal 42 ayat 4 mengatakan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai tingkat Provinsi (DPD Partai Hanura Sumsel) dan mendapat persetujuan DPP partai yang bersangkutan , saya tanya Mularis dia mengajukan pasangan Dodi dan Giri tapi keluar pasangannya Herman Deru dan Mawardi Yahya, kedua-keduanya adalah lambang partai Hanura, provinsi Partai Hanura, tingkat pusat Partai Hanura, lembaganya satu, organisasinya satu,” katanya.
Dan yang dimaksud dalam aturan tersebut menurut Alamsyah , tidak ditandatangi oleh Ketua DPD Partai Hanura dan Sekretaris DPD Partai tingkat Provinsi, yaitu partai Hanura, pusat itu yang dibilang di tandatangani adalah persetujuan, yang diusulkan DPD Partai Hanura Sumsel nama yang lain dan yang keluar nama yang lain.
“Persetujuan pusat itu cuma tanpa usulan sedangkan undang-undang mengatakan kalau pencalonan itu ditandatangani oleh Ketua DPD Provinsi dan Sekretaris Provinsi , pusat hanya menyetujui kecuali Pilpres atau pileg, pak Mularis bilang dengan saya mengajukan pasangan Dodi-Giri giliran disetujui Herman Deru dan Mawardi Yahya, yang diusulkan yang mana , yang lahir yang mana, “ katanya.
Mularis memastikan Ketua Partai Hanura Sumsel H Mularis Djahri dan Sekretaris DPP Hanura Sarifuddin Suding akan menjadi saksi dalam persidangan tersebut selanjutnya.
“Kita hanya menggugat objek sengketanya adalah SK KPU Sumsel , kalau menyetujui dan tidak menyetujui itu hak partai pusat, dan itu bukan beschiking , tidak bisa di gugat, itu internal,” katanya.
Alamsyah juga menambahkan kalau dalam persidangan kuasa hukum KPU Sumsel ,membacakan jawaban atas nama KPU Sumsel , tapi surat kuasanya belum sah karena belum ditandatangani oleh satu orang komisioner, atas nama Heni Susantih.
“Jadi yang dibacakan tadi tidak relevan, karena kapasitasnya mewakili dan KPU tidak ada yang hadir hari ini , kecuali KPU penggugat principal, walaupun satu orang hadir, tapi kalau kuasa , berarti kuasanya sah dulu dan harus kelima komisioner KPU Sumsel harus tandatangan karena KPU Sumsel bersifat kolektif kolegial, asasnya pemilu, kita mempertanyakan itu karena yang dibacakan tadi belum sah dan itu semua dikembalikan kepada wewenang dan pertimbangan hakim,” katanya. katanya.
Pihak KPU Sumsel dalam eksepsi yang dibacakan majelis hakim mengatakan, penyelesaian sengketa administrasi harus dilakukan di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu. Itu dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu atau Panwaslu sudah dilakukan. Namun gugatan ini harusnya tidak bisa diterima.
“Sengketa pemilihan antar peserta pemilihan, peserta dengan penyelenggara. Permohonan atas itu, yang menggugat bukan pula partai politik yang mengusung sehingga tidak terdapat kesesuaian dan tidak bisa diterima,” katanya.
Selain itu dia menilai gugatan penggugat kabur dan tidak relevan. Sesuai aturan dan PKPU sesuai tahapan, dan patut dapat diduga tidak dapat diterima. Tergugat menolak semua gugat kecuali yang dibenarkan dalil-dalilnya oleh penggugat.
Terkait dukungan Partai Hanura setelah diteliti, berkas pencalonan sudah benar. Sk Hanura persetujuan calon atas nama HDMY ditandatangani oleh OSO dan Sarifudiin Suding. Dan yang ditandatangani oleh ketum hanura dan sekjen. “Berdasarkan fakta diatas semua dalil tidak sesuai. Dan mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut menerima jawaban tergugat. Dan menolak semua gugatan seluruhnya dan mohonkan keputusan yang seadil-adilnya,” katanya.
Sementara itu, tergugat intervensi II dari Herman Deru –Mawardi yang di bacakan majelis hakim mengatakan, kalau pihak penggugat tidak dapat membuktikan adanya akibat hukum atau kerugian atas diterbitkan objek sengketa ataupun kerugian tersebut bersifat potensional maka ia harus menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi, penggugat dalam merumuskan unsur adanya kerugian dalam gugatan tidak kongkrit dan justru sangat abstrak dan kabur.
Selain itu penggugat, bukanlah salah satu pasangan bakal calon dan atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel , oleh sebab itu penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dalam rangka mengajukan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana yang diatur pasal 153 (1) UU Ni 10 tahun 2016.
“Penggugat tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara a quo,” katanya.
Selain itu penggugat,  dinilai salah kaprah dalam mengajukan gugatan ke PTUN Palembang , karena masalah ini bukan wewenang PTUN Palembang namun kewenangan PT TUN , itupun setelah melewati fase pengajuan keberatan kepada Bawaslu, sehingga gugatan penggugat sudah selayaknya tidak diterima.
Dalam pokok perkara tergugat menyangkal dalil penggugat mengenai keputusan KPU Sumsel tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
Sidang dilanjutkan Kamis (26/7) dengan agenda pembacaan reflik dari penggugat. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Mereka Keluhkan Melemahnya Rupiah

Palembang, BP Sekretaris Kantor Wilayah (Kanwil) Pandu Tani Indonesia (Patani)  Sumsel, Husyam Usman  menilai pelemahan dan penguatan rupiah dalam skala tertentu  serta ...