Home / Headline / Nilai Utang Pemprov Sumsel Turun Hingga Sebesar Rp464,317 Miliar

Nilai Utang Pemprov Sumsel Turun Hingga Sebesar Rp464,317 Miliar

BP/IST
Wagub Sumsel H Ishak Mekki

Palembang, BP–Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Ishak Mekki memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Selasa (17/7).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dihadiri para undangan dan kepala dinas lingkup Pemprov Sumsel.
Ishak memastikan kinerja instansi dalam pelaksanaan anggaran dan pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan dengan baik. Capaian tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang senantiasa kami lakukan secara berkala terhadap capaian atas target anggaran yang telah ditetapkan serta pencatatan asset  dari setiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Terhadap pencatatan dan sistem penyelesaian utang dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih membukukan kewajiban/hutang yang harus diselesaikan, namun nilai utang tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2016 untuk semua jenis utang, dengan jumlah penurunan sebesar Rp.464, 317 Miliar.
“Pada Tahun Anggaran 2018 ini akan dilakukan pembayaran atas beban belanja tahun berjalan sehingga nantinya tidak terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan, dan untuk pembayaran sisa utang tahun sebelumnya akan dilakukan penyelesainya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada,” kata Ishak.
Selain itu pihaknya,  selalu berupaya maksimal menggali potensi penerimaan PAD baik dari sektor pajak daerah maupun restribusi daerah, dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang berdaya saing dan pelayanan publik kepada masyarakat yang terjaga kualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan hal terse-but diharapkan memberikan dampak peningkatan kapasitas keuangan daerah dan berkurangnya ketergantungan atas penerimaan transfer dana pusat, sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi secara lebih mandiri.
“Terhadap saran peningkatan SDM masyarakat petani dan masyarakat dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan guna peningkatan keterampilan mereka dalam rangka saing ekonomi dan masyarakat sumatera selatan dalam mengadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dapat dijelaskan bahwa hal ini telah menjadi perhatian kami, dan kegiatan yang telah dilakukan yaitu peningkatan SDM petani melalui diklat bagi petani dengan sumber pembiayaan APBD dan APBN, antara lain Diklat Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai serta Pelatihan Uji Coba Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian di Gapoktan/UPJA dalam rangka mendukung upaya khusus peningkatan produksi dan produktifltas padi, jagung dan kedelai,” katanya.
Terhadap capaian realisasi belanja yang dibawah target menurutnya realisasi belanja sebesar Rp. 5,789 Triliun atau hanya 89,90 % dari target anggaran dikarenakan masih adanya utang belanja daerah sebesar Rp. 655,054 Miliar sehingga nilai tersebut belum dapat diakui atau dikonversikan sebagai nilai realisasi anggaran belanja.
Lalu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terdapat pembagian fungsi kelembagaan organisasi sebagai lembaga fungsi profit centre seperti Badan Pendapatan Daerah, lembaga fungsi revenue centre seperti OPD atau Unit OPD BLUD, dan lembaga fungsi expense centre seperti Dinas Pedidikan, sehingga secara fungsional hal tersebut telah berjalan pada lembaga OPD yang ada.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penilaian yang positif terhadap keselarasan kebijakan umum anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas yang direncanakan terutama program pembangunan infrastruktur di Tahun Anggaran 2017. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut akan memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan, secara tehnis raperda ini akan dibahas oleh Komisi-Komisi di DPRD Sumsel dengan instansi terkait dari tanggal 18 sampai 25 Juli 2018.Rapat paripurna ditunda hingga Kamis (26/7).#adv

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Penjaga Malam Ditemukan Tewas Dengan Luka Tusuk

Palembang, BP Seorang penjaga malam, Indra Cahya,(35)  warga Jl. KH Wahid Hasyim Lorong Terusan Palembang ditemukan tewas dengan luka tusuk ...