Home / Headline / Hakim PTUN Palembang Tetapkan Pasangan HDMY Sebagai Tergugat II Intervensi

Hakim PTUN Palembang Tetapkan Pasangan HDMY Sebagai Tergugat II Intervensi

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana sidang perdana gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Selasa (17/7).

Palembang, BP
Sidang perdana gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Selasa (17/7).
Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.
Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha.
Agenda persidangan adalah pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim dan usai gugatan di bacakan oleh majelis hakim, majelis hakim langsung mempersilahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby K Gumayra dan kawan-kawan yang ingin menjadi pihak tergugat II intervensi maju kedepan dan majelis hakim menanyakan surat kuasa dan KTA.
Setelah itu majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang berisi menerima HDMY sebagai tergugat II intervensi yang ditandatangani oleh pasangan HDMY dimana dalam persidangan HDMY diwakilkan kuasa hukumnya Herman Deru-Mawardi Yahta (HDMY), Dhaby K Gumayra dan kawan-kawan.
“ Kita minta agar SK tersebut tidak dilaksanakan terlebih dahulu sampai menunggu putusan perkara a quo dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti,” kata kuasa hukum penggugat H Alamsyah Hanafiah usai persidangan.
Karena menurutnya, dasar dalam penetapan calon ini sudah menyalahi aturan. Dimana seharusnya berdasarkan oeraturan terkait pendaftaran Cagub-cawagub dari partai politik harus menunjukkan surat keputusan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketum DPP dan Sekjen.
“Pencalonan dari Partai Hanura yang seharusnya ditandatangani oleh Ketum, Osman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin Suding selaku Sekjen. Tapi nyatanya, ditandatangani oleh Ketum Partai hanura dan Plt Sekjen yang sebelumnya merupakan Wakil Sekjen DP Partai Hanura. Dengan dasar ini, seharusnya pendaftaran pencalonan ini tidak dilanjutkan ke penetapan karena ada yang dilanggar,” katanya.
Apalagi dikatakannya, dengan proses yang ada tersebut, pencalonan dari HDMY tidak bisa dilanjutkan karena terindikasi terjadi pelanggaran hukum. Akibatnya, secara otomatis pencalonan tersebut tidak sah. “ Karena itu, kita inginkan adanya pilkada ulang dengan proses an tahapan diulang lagi. Kita tidak menuntut perhtiungan suara ulang, karena itu bukan yang kita minta. Pilkada ulang dan perhitungan ulang dua hal yang berbeda,” katanya.
“Pada UU Pasal 44 ayat 4, mengatakan kalau permohonan diajukannya partai dan gabungan partai pendukung harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Provinsi, serta mendapat persetujuan Ketum dan Sekjen pengurus pusat. Tapi pencalonan Herman Deru tidak diajukan oleh ketua DPD Hanura Provinsi dan surat persetujuan dari pusat tidak ditandatangani Sekjen, ” katanya.
Jika tidak didukung partai Hanura menurtnya, pencalonan Herman Deru tidak bisa dilakukan karena tidak cukup kursi di DPRD Provinsi yakni hanya 11 kursi jika hanya didukung PAN dan Nasdem..
Menurut Alamsyah, pendaftaran pencalonan Herman Deru dan Mawardi Yahya yang cacat hukum bukan manusianya. Karena partai yang mencalonkannya yang bermasalah dengan hukum.
“UU menyatakan pencalonan Cagub parpol yang mencalonkan diajukan Ketua DPD dan Sekretaris pengurus Provinsi, dengan melampirkan persetujuan Ketum dan Sekjen. Tapi kedua syarat itu tidak ada. Sehingga kami minta agar batalkan pendaftaran paslon Herman Deru. Kalau pendaftaran Herman Deru batal maka otomatis pilgub lalu juga gugur, ” katanya.
Sedangkan Kuasa Hukum KPU Sumsel, M Arya Aditya SH mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari semua materi gugatan dari pihak penggugat. Apalagi yang dipermasalahkan itu persoalan teknis dan tahapan dari pelaksanaan pilkada yang sdauh berlangsung.
“ Kita akan pelajari dulu semua materi gugatannya. Kalau soal teknis, seharusnya diajukan keberatan pada saat itu ke pengawas pemilu. Apalagi tahapan saat ini tidak lagi membahas tahapan pendaftaran tapi sudah jauh. Meski begitu, kita hormati hak hukum yang diajukan oleh peggugat,” katanya.
Pasangan HDMY diwakili kuasa hukumnya, Dhaby K Gumayra kepada wartawan mengatakan, pihaknya sangat berkepentingan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Pasalnya, ini berkaitan dengan kepentingan dari kliennya terutama berkaitan dengan pencalonan keduanya sebagai cagub-cawagub.
“ Kita sangat berkepentingan dengan ini, karena itu, kita ajukan permohonan intervensi. Alhamdulillah permohonan kita dikabulkan majelis hakim. Tapi untuk pembuktian benar atau tidak, kita akan ikuti semua proses hukum yang berjalan,” katanya.
Sedangkan persidangan ini akan dilanjutkan Jumat (20/7) pukul 09.00.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

150 Tenant Beri Diskon di ‘Palembang Great Sale’

Palembang, BP–Menyambut Asian Games 2018, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menggelar Palembang Great Sale untuk pertama kalinya digelar di ...