Home / Headline / Bawaslu Sumsel Dilaporkan ke DKPP

Bawaslu Sumsel Dilaporkan ke DKPP

Wakil koordinator Dodi-Giri, Darmadi Jufri, saat menjelaskan kepada wartawan, Sabtu (14/7). BP/Dudy Oskandar

Palembang, BP–Tim advokasi Cagub dan Cawagub Dodi-Giri akan melaporkan Bawaslu Provinsi Sumsel ke DKPP.  Pasalnya, Bawaslu Sumsel telah melakukan pelanggaran karena tidak memproses laporan tim advokasi Dodi-Giri.
Wakil koordinator Dodi-Giri, Darmadi Jufri,  mengatakan,  tim hukum dan advokasi paslon Cagub dan Cawagub Dodi-Giri pagi ini menggelar konferensi pers  untuk memberikan informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan tim advokasi.
“Sejak dilaksanakannya pleno rekipulasi hasil pilgub, kami tim hukum menemukan banyak sekali pelanggaran dalam pilgub.  Tim kami sudah melakukan hal-hal sesuai aturan Perundang-undangan,  aturan Bawaslu dan PKPU. Hal yang mendasar adalah DPT. Apalagi  kisruh DPT sudah ada sejak awal.  Bahkan Bawaslu sudah sangat keras soal DPT, terutama di Palembang,” kata Darmadi,  Sabtu (14/7).
Namun,  lanjut Darmadi,  Bawaslu Sumsel sudah mulai meninggalkan gelanggang. “Perlu kawan-kawan ketahui,  pukul 10.30 WIB kami datangi Bawaslu.  Tapi ruang kerjanya terkunci.  Ada hanya beberapa ruang terbuka tapi tidak ada stafnya.
“Kami menilai Bawaslu kabur lari dari tanggung jawab.  Jadi Bawaslu pantas di-DKPP-kan.  Tidak ada satu pun staf,  hanya ada polisi.”
Tim hukum advokasi paslon 4 sudah menyampaikan sembilan laporan.  Dari sembilan laporan,  hanya lima yang ditindaklanjuti di KPU RI dan KPU Sumsel. Bawaslu ini kesimpulannya hanya memberiman jawaban normatif berupa surat pemberitahuan, itu sangat keliru,” bebernya.
Menurutnya,  hal yang paling mendasar Pilgub,  ada 2 hal substansial pertama DPT.  Karena sampai pencoblosan tidak ada DPT final.  Ini berdampak pada saksi paslon.  “Kami tidak bisa memvalidasi apakah mencoblos itu yang masuk DPT atau tidak,” katanya.
Kedua, dalam Pilgub di Muaraenim dan Palembang penyelenggaranya tidak menerima SK.  Penyelenggaranya hanya menerima SK untuk penyelenggaraan Pilwako Palembang dan pilbub Muaraenim. Sehingga tidak ada legalitas dalam pencoblosan dan penghitungan pilgub.
“Dari banyak hal ke Bawaslu,  kami tidak mendapat perlakuan yang adil.  Padahal kami melakukan upaya sesui rugulasi.
“Kami melakukan gugatan,  KPU Sumsel,  Palembang dan Muaraenim. Sebagai termohon.  Belum dipropses,  tiba-tiba Bawaslu memberikan surat pemberitahuan menolak permohonan. Kami ke Bawaslu untuk menanyakan surat itu.  Sengketa pilgub,  ada tahapan yang harus dilakukan Bawaslu.  Sebagai majelis memeriksa dari kami.  Kami sudah melaporkan KPU Sumsel.  Palembang dan Muaraenim ke DKPP.  Karena sudah melakukan pelanggaran hukum,” terangnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, pihaknya juga melakukan gugatan sengketa ke MK.  Kalau masyarakat hanya melihat soal selisih suara,  tapi pihaknya ada argumentasi lainnya.  “Yang kami uji di MK bahwa Pilgub Sumsel cacat hukum sehingga produknya batal demi hukum. Kami tidak mengganggu suara paslon lain.  Kami minta Palembang dan Muaraenim dilakukan PSU.”
Ada beberapa yang sudah diterima. Apa rekomendasi bawaslu.  Beranilah Bawaslu kalau Palembang dan Muara Enim dilakukan PSU. Dengan mengeluarkan surat pemberitahuan ini,   mereka tidak mengerti bekerja.  Ini pelanggaran berat Bawaslu. Sehingga wajar untuk di-DKPP-kan,” katanya.
Disinggung soal optimisme dalam membuat lapiran di MK,  pihaknya optimis.  “Kami adalah korban,  kami berkeyakinan hakim akan menjalankan UU.  Prosesnya di MK itu kewenangan mereka.  Kami membawa ke ranah yang betul yakni MK. Kami rencanakan Senen kami laporkan Bawaslu Sumsel ke DKPP,”  katanya.
Sementara itu tim advokasi Dodi dan Giri lainnya, Sri  Kadariah, menuturkan,  ada upaya terkait pelanggaran dan penyelesaian sengketa.  Terkait sengketa pemilu,  dalam aturan Bawaslu.
 “Kita mengajukan sengketa tanggal 10 Juli, batas waktu 3 hari setelah perhitungan. Seharusnya mereka mengatur persidangan.  Mereka panik sehingga melakukan kecerobohan hanya mengeluarkan surat pemberitahuan, ada faktor diluar hukum.   Seharusnya diterima,  diregsiter dan disidangkan.  Bukan memberikan surat seperti ini.  PSU itu bisa direkomendasikan MK atau Bawaslu. Ada banyak daerah yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu,” katanya.#osk
Baca:  Sarjan Optimis Didukung Parpol
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Hari Ini, Sidang Pembatalan Pencalonan HDMY di Gelar di PTUN Palembang

Palembang, BP Hari ini, Selasa (17/7) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang menggelar persidangan gugatan No 39/G/2018/PTUN.PLG di PTUN Palembang ...