Home / Headline / Tim Advokasi Paslon Pilgub No 4 Protes Ke Bawaslu Sumsel

Tim Advokasi Paslon Pilgub No 4 Protes Ke Bawaslu Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumsel nomor urut 4, H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramanda N Kiemas, Mualimin SH

Palembang, BP
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (13/7) sore, akhirnya membuat surat pemberitahuan bahwa permohonan sengketa pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 4 H Dodi Reza Alex dan HM Giri Ramanda N Kiemas tidak bisa diterima karena dianggap daluwarsa (lewat waktu).
Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumsel nomor urut 4, H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramanda N Kiemas, Mualimin SH langsung memprotes keputusan Bawaslu Sumsel tersebut.
“ Inilah kesalahan yang dibuat oleh Bawaslu Sumsel, karena seharusnya bukan pemberitahuan tentang tidak diterima karena jelas-jelas permohonan kita itu sudah diterima oleh Bawaslu Sumsel tanggal 10 Juli kemarin, bukti tanda terimanya ada, dibuat oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Sumsel, seharusnya kalaupun ada surat pemberitahuan itu terkait dengan permohonan yang dianggap belum lengkap, sampai dengan hari ini kita juga belum pernah menerima yang namanya surat pemberitahuan tentang tidak lengkapnya permohonan, artinya memang sudah lengkap, “ kata Mualimin, Jumat (13/7).
Dan secara hukum menurutnya, permohonan sengketa sudah lengkap tahapan selanjutnya diregistrasi bukan dikeluarkan lagi surat pemeritahuan tidak diterima ,” Nyata-nyata sudah diterima tanggal 10 Juli kemarin ,” katanya.
Karena registrasi itu harus segera dilakukan , malam ini juga pihaknya mendesak Bawaslu Sumsel untuk mencabut surat yang salah tersebut, dan melaksanakan tahapan yang benar dengan meregistrasi.
Menurutnya, jika Bawaslu tidak memperbaiki hal ini maka upaya hukum akan dilakukan pihaknya menilai itu kesalahan prosedur yang dilakukan Bawaslu Sumsel, tidak taat pada ketentuan dan aturan.
“Salah satu saluran DKPP , karena tidak taat pada ketentuan peraturan bisa juga kita akan arahkan pada gugatan yang lain,” katanya.
Langkah yang diambil Bawaslu Sumsel ini dinilainya Bawaslu Sumsel belum siap dan mungkin ada soal faktor faktor lain.
“Bawaslu Sumsel harus segera mencabut surat ini dan segera registrasi karena memang itu tata cara tahapan yg benar. Soal diterima itu sudah lewat karena permohonan kita jelas sudah diterima sesuai tanda terima tanggal 10 juli 2018. Tahap selanjutnya itu bisa pemberitahuan permohonan belum lengkap, itupun jika memang belum lengkap. Lah ini surat itu ndak ada artinya memang sudah lengkap dan memang saat permohonan kita serahkan lengkap. Dalam hal sudah lengkap begitu tahap lanjutannya itu registrasi bukan mundur ke belakang lagi, masak surat mematahkan suratnya sendiri.. kan semakin, aneh?,” katanya.
Selain itu,  alasan daluwarsa itu juga menurutnya, rasanya aneh dan dibuat buat, dalam permohonan sengketa itu jelas bahwa peristiwa keberatan saksi mewakili Paslon kita yang tidak ditanggapi KPU Sumsel pada tanggal 8 Juli 2018, sehingga hal itu timbulkan ketidakjelasan.
“Ingat kita bukan sengketakan keputusan KPU Sumselnya tapi ketidakjelasannya itu. Peristiwa terjadi tanggal 8 dan permohonan sengketa kita daftarkan dan diterima tanggal 10 juli artinya jelas masih dalam batas waktu yang diatur dalam Perbawaslu,” katanya.
Menurutnya, dalam hal ini bukan artinya Bawaslu menolak permohonan sengketa pihaknya.
“Ini kan beda dengan yang namanya laporan pengaduan, tapi ini sengketa pemilihan basis hukumnya beda dengan laporan pengaduan sehingga beda pula hukum acaranya. Surat pemberitahun tidak dapat menerima yang dikeluarkan Bawaslu Sumsel hari ini itu yang salah dan tidak sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan,” katanya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi ketika dihubungi berkali-kali HPnya tidak diangkat.
Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan masih terus memproses laporan dari saksi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 4, Dodi-Giri terkait pelanggaran penyelenggaraan Pilgub Sumsel 2018.
Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi SE Msi mengatakan, berdasarkan laporan tim kuasa hukum Dodi-Giri, ditemukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak ada SK tugasnya sebagai penyelenggara dalam Pilgub Sumsel di Muaraenim dan Palembang.
Bawaslu Sumsel pun sudah memanggil KPU Muaraenim dan KPU Palembang. Selanjutnya, proses tersebut akan dikonsultasikan langsung dengan Bawaslu RI.
“Sedang diproses, kita sudah memanggil pelapor dan pihak terkait yakni KPU Muaraenim dan Palembang. Hasilnya akan diumumkan empat hari,” jelasnya, Kamis (12/7).
Junaidi menegaskan bahwa persoalan DPT itu hanya pelanggaran administrasi dan hal itu tidak bisa mengubah substansi.
“Tidak bisa PSU dengan landasan hanya karena jumlah DPT, karena ada batasan waktu dan hari atas rekomendasi PTPS, PPL atau Panwascam. Terkait dengan DPT sudah disimpulkan tidak bisa menjadi landasan untuk PSU, ” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kembali Ke Identitas  Budaya Kota  Palembang

Palembang, BP Pemerintah kota (Pemkot) Palembang dinilai membangun kebudayaan kota Palembang tanpa dasar dan konsep,  hal ini dipertanyakan sejumlah pihak ...