Home / Headline / KPU Palembang Tunggu Buku Register Perkara MK

KPU Palembang Tunggu Buku Register Perkara MK

BP/IST
Firamon Syakti

Palembang, BP

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Palembang, Firamon Syakti, S.Kom M.Kom mengatakan penetapan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2018-2023 hasil Pilkada 27 Juni 2018 lalu, masih menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi semua KPU yang melaksanakan Pilkada 2018, menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), dimana pada 23 Juli 2018 nanti adalah hari kepaniteraan MK meregistrasi semua permohonan PHP (Perkara Hasil pemilu) kedalam buku register perkara konstitusi untuk perkara PHP,” kata Firamon Syakti, Jumat (13/7).
Menurut Firamon, nantinya akan diketahui perkara sengketa hasil Pilkada di daerah mana saja yang diproses dan ditolak, yang disampaikan kepanitiaan MK ke KPU RI dan diteruskan ke bawah.
Termasuk nasib hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2018 yang telah dilakukan KPU Palembang pada 4 Juli lalu bermasalah ataukah tidaknya.
“Jika diputuskan ditolak laporannya, maka akan diikuti peraturan yang berlaku, yaitu 3 hari dari itu akan ditetapkan pemenang Pilkada. Dengan dasar itulah KPU RI akan meneruskan kepada 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 154 KPU Kabupaten/kota,” kata Firamon.
Firamon mengatakan, dirinya tetap menghormati pasangan calon yang tidak puas terhadap hasil Pilkada Palembang, untuk melakukan upaya hukum khususnya ke MK.
Namun dirinya menilai, jika mengacu pada Peraturan MK no 5/2017 pasal 7 ayat 2, ada syarat ambang batas yang ditetapkan jika aduan itu akan diproses.
“Disebutkan dalam aturan itu, jika kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen, dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir,” katanya.
Apabila dikalkulasi, jumlah sah sebanyak 757.156 x 0,5% = 3.785 suara.
Sementara hasilnya, selisih paslon terbanyak dengan dibawahnya urut sebanyak 65.213 suara.
“Bukan kita mau mendahului, tapi selisih suaranya tidak memenuhi syarat,” kata Firamon.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Gugatan Dodi-Giri Segera Disidangkan Di MK

Palembang, BP Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 70 permohonan terkait sengketa pemilukada serentak yang berlangsung 27 Juni kemarin. Dari daftar ...