Home / Headline / Jika Ada Gugatan, Untuk Penetapan Gubernur Terpilih, KPU Sumsel Tunggu Surat Register MK

Jika Ada Gugatan, Untuk Penetapan Gubernur Terpilih, KPU Sumsel Tunggu Surat Register MK

BP/IST
Ketua KPU Sumsel Aspahani

Palembang, BP
Ketua KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Aspahani mengaku, pihaknya sudah membuat SK rekapitulasi hasil Pilgub Sumsel 2018 dan sudah diberikan masing-masing pasangan calon Gubernur Sumsel, Bawaslu Sumsel, ke KPU RI dalam bentuk soft copi (menggunakan situng) saat usai rapat pleno rekapitulasi Pilgub Sumsel, Minggu (9/7).
“Persoalan penetapan calon terpilih, kita masih menunggu terkait apakah ada sengketa di MK , “ katanya ketika ditemui di KPU Sumsel, Senin (9/7).
Menyikapi ada pihak belum menerima  menurutnya, mereka ada tuntutan terhadap proses ini ditingkat kabupaten kota dan proses itu harus ditindaklanjuti jika ada rekomendasi Bawaslu.
“Setelah kita rekapitulasi itu selesai perolehan masing-masing paslon itu sudah tahu nanti paslon bisa saja menganggap hasilnya tidak sesuai, kalau tidak sesuai kita bisa koreksi pada pleno kemarin, tetapi dalam kenyataan ini tidak, semua hasil itu sesuai, cuma belum ada yang menerima , beda ya kalau tidak sesuai harus kita koreksi, kalaupun ada persengketaan lebih lanjut, itu ranahnya Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Untuk itu,  pihaknya menunggu masa berakhir mereka mengajukan gugatan di MK dan MK akan mengeluarkan register daerah mana saja melakukan sengketa.
“Bila sampai akhir KPU Sumsel tidak termasuk atau termasuk maka disitulah kita melakukan tindakan,” katanya.
Sedangkan anggota KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan,untuk mengajukan gugatan ke MK paska rekapitulasi pilgub Sumsel dilakukan selama tiga hari.
“Pengumuman hasil rekapitulasi hasil Pilgub Sumsel 7 hari setelah penghitungan di KPU Sumsel karena untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengakses proses hasil rekap yang kita lakukan semalam, selanjutnya bagi paslon yang tidak menerima dan melakukan upaya hukum ke MK harus ada waktu melengkapi persyaratan selama tiga hari kedepan sejak ditetapkan semalam pukul 22.00, 3 X 24 sudah harus didaftarkan ke MK oleh paslon, itu hak mereka mengadukan ke MK,” katanya.
MK menurutnya,  tanggal 21 Juli mengumumkan secara serentak ada semacam kasus bisa dilanjutkan, sudah terdaftar di 170 daerah,” Masih ada waktu panjang untuk kita mengecek itu, karena ditahapan tanggal 23, 24 dan 25 Juli itu paska keputusan MK kita harus menetapkan , tapi menyesuaikan jadwal di MK, jika kita mendapat surat register dari MK bahwa tidak ada gugatan terdaftar disitu, tidak ada persidangan maka bisa kita tetapkan, kalau ada gugatannya kita menyesuaikan sidang di MK,” katanya.
Soal pengaduan terkait Pilgub Sumsel di Bawaslu Sumsel , menurut Naafi, kalau menyangkut selisih hasil tidak bisa disampaikan ke Bawaslu, karena mengenai hasil Pilgub Sumsel tetap harus ke MK.
“Kalau pelanggaran seperti TSM segala macam termasuk mekanisme, prosedur khan lagi di proses di Bawaslu, termasuk termasuk katanya tidak memperoleh DPT dari saksi , kita lihat dulu konteksnya apa, karena itu hak bagi saksi, kalau haknya tidak dituntut saat proses rekap, kita juga tidak juga bisa menyalahkan KPPS kita juga karena mereka mungkin tidak meminta, itu tidak wajib kita berikan, saksi punya hak mendapatkan DPT tapi kalau hak mereka tidak ditanyakan dengan KPPS itu juga khan KPPS tidak bisa memberikan langsung kalau tidak di tanyakan tapi DPT sudah ditempel disitu, apabila mereka tidak dapat DPT bisa dilihat disitu, hak itu tidak wajib bagi KPPS, tapi kalau meminta pasti di kasih,” KPPS, karena ketentuannya tidak ditulis secara aturan, wajib memberikan, tidak ada,” katanya.
Kalau ada penetapan Bawaslu Sumsel soal ditundanya  penetapan gubernur Sumsel terpilih menurutnya,  akan dilihat konteks penundaan apa, karena kalau hasil tidak berubah , tidak bisa secara langsung menetapkan yang bersangkutan harus ditunda penetapannya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu menyangkut kemungkinan PSU dan sebagainya, PSU itu ada ketentuan dan kreterianya , pertama gangguan keamanan, bencana alam, itu hal yang menjadi pegangan bagi Bawaslu,” katanya.
Soal permasalahan DPT, menurutnya sudah ada tahapan seperti pengumuman, perbaikan DPT sesuai rekomendasi Bawaslu, upaya-upaya tersebut sudah mengakomodir hak-hak masyarakat, dan tahapan itu sudah dilaksanakan.
“ Ketika kita permasalahkan diakhir , kita pertanyakan juga karena tahapan harus juga berjalan dan kita koordinasi dengan Bawaslu soal PSU,” katanya.
Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi mengatakan, untuk penetapan paslon sebagai pasangan calon Gubernur terpilih sebagaimana peraturan yang berlaku, maka ada waktu tiga hari sejak di tetapkan rekapitulasi mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK akan melihat syarat formil dan materilnya , kalau syarat formil batas perolehan suara itu harus tidak lebih dari 1 persen.
“Bagi Bawaslu sepanjang masih ada masyarakat yang melapor dimana syarat materil dan formil terpenuhi , waktunya terpenuhi, kewajiban Bawaslu menindaklanjuti , jika terpenuhi kami akan panggil pakar hukum tata negara , ahli bahasa tentang laporan laporan ini , akan berkonsultasi ke Bawaslu RI, akan minta pendampingan ke Bawaslu RI, setelah laporan ini dianggap cukup dan lengkap kami berkesimpulan lanjut atau tidak,” katanya.
Namun dia pastikan,  selama masih ada sengketa di MK , maka KPU Sumsel belum bisa penetapan gubernur terpilih , karena Indonesia menganut hukum Belanda yaitu sejak dilantik mulai berkerja .
“Banyak kasus, terjadi ternyata ada persoalan hukum lain,” katanya. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Sumsel Raih WTP Kelima

Palembang, BP Sumsel kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas ...