Home / Pendidikan / Diduga Jual Beli Kursi PPDB, SMPN 27 Dilaporkan ke Ombudsman

Diduga Jual Beli Kursi PPDB, SMPN 27 Dilaporkan ke Ombudsman ---Lolos Bayar Rp3,5 Juta---

(Ilustrasi)

Palembang, BP
Diduga melakukan praktek jual beli kursi masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), beberapa wali murid melaporkan pihak SMP Negeri 27 Palembang ke Ombudsman selaku otoritas yang turut memantau jika ada kecurangan proses PPDB 2018.
Laporan tersebut diduga, pihak sekolah menerima uang Rp3,5 juta peranak, beberapa anak yang ingin masuk di SMP Negeri 27 Palembang. Pasalnya, dari informasi yang ada dari 81 pendaftar yang didaftarkan secara kolektif oleh SD Negeri 105 Palembang hanya 8 pendaftar yang diterima.
“Usut punya usut ternyata yang lulus itu ujung2 nya duit ,berapa? 3.500.000/anak,”ujar wali siswa yang enggan disebutkan namanya, Jumat (6/7).
Lanjut, bahwa diceritakan pada Kamis tanggal 28 Juni 2018 merupakan pengumuman penerimaan siswa SMP, ternyata diundur hari Jumat 29 Juni 2018.
Dari SDN 105 di kawasan Sako Palembang dalam proses pendaftaran didaftarkan secara kolektif sebanyak 81 pendaftar oleh pihak SDN 105 ke SMPN 27 Palembang berdasarkan zonasi. Namun dalam proses PPDB, dari 81 siswa hanya 8 orang yang diterima.
“Kami kecewa karena kalau alasan nilai, ada nilai yang yang dibawah standar diterima dan kalau alasannya tempat zonasi. Ada yang lebih jauh diterima. Kami mencoba bertanya ke SD asal, malah disuruh tanya ke SMP tujuan. Di SMP mungkin karena nilai, nilai banyak bagus. Mungkin karena tempat banyak yang jauh diterima. Sementara kepala sekolah tidak ada ditempat dengan alasan sedang keluar kota,”sesalnya.
Dengan dilaporkannya ke Ombudsman diharapkan bisa membantu proses PPDB dengan seadil-adilnya.  Dengan tidak jual beli kursi dan menerima siswa sesuai aturan yang diberlakukan.
Menanggapi hal tersebut, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang Herman Wijaya mengaku bahwa jika ditemui adanya proses jual beli kursi di PPDB, pihaknya yakin bukan kepala sekolahnya tapi oknum yang bermain.
“Kalau langsung ke kepala sekolah tidak mungkin. Itu saya yakin oknum, kemudian masuknya gratis, nah bayarnya di oknum itu,”terangnya.
Disinggung mengenai laporan ke Ombudsman, pihaknya mengaku sah-sah saja jika masyarakat ingin melaporkan. Hanya saja Ombudsman menangani sesuai dengan kapasitasnya bukan seperti penyidik.
“Jadi Ombudsman ini kan memantau, jangan sampai tugasnya melebihi penyidik polisi. Kalau ada dugaan, nah baru Ombudsman bisa laporkan ke yang berwajib karena Ombudsman hanya memantau,”tegasnya.
Jika yang dikeluhkan mengenai dugaan yang diterima tidak sesuai prosedur, menurunya masyarakat harus memahami secara menyeluruh mengenai proses PPDB. Mulai dari zonasi dan juga nilai.
Kalau zonasi, dijelaskan kuotanya 30 persen dari yang diterima. Selama belum terpenuhi 30 persen maka masing-masing sekolah beda radiusnya. Ada yang sampai 500 meter tapi kuota belum terpenuhi tambah sampai terpenuhi. Sedangkan sisanya adalah menggunakan nilai yakni 3 kali nilai NEM ditambah 2 kali nilai rapor dibagi lima.
“Jika yang ditanya itu jauh tapi diterima, mungkin karena nilainya. Ada yang mengeluhkan anaknya juara ini dan itu, tapi secara nilai kan ada rumus tersendiri yaitu (3 x nilai nem) + (2 x nilai rapor) : 5,”pungkasnya.
Sementara itu, pihak Kepala SMP Negeri 27 Palembang Slamet Cahyono saat dihubungi melalui telepon selulernya dan melalui SMS hingga berita ini diturunkan tidak merespon. #sug
Baca:  Alumni SMPN 27 Palembang Angkatan 92 Kurban 2 Ekor Sapi
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DR Sunda Ariana Resmi Jadi Rektor Universitas Bina Darma

Palembang, BP — Setelah rektor sebelumnya Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc wafat belum lama ini, Dr. Sunda Ariana M.Pd. ...