Home / Headline / PTUN Harus Batalkan Pencalonan HD-MY

PTUN Harus Batalkan Pencalonan HD-MY

BP/IST
GUGATAN KE PTUN — Suasana Perbaikan gugatan di pimpin hakim ketua Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha di PTUN Palembang dalam kasus gugatan terhadap KPU Sumsel atas lolosnya pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya sebagai calon Gubernur Sumsel yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 lalu bersama penggugat, Alamsyah Hanafiah SH, Herman Hamzah SH dan Kgs Bahori SHi, Kamis (5/7) siang lalu di PTUN Palembang.

PTUN Palembang harus membatalkan pencalonan pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya (HD-MY), karena proses pencalonan pasangan ini di KPU Sumsel dinilai cacat hukum.

Palembang, BP
Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim adovokasi Herman Hamzah SH dan Kgs Bahori SHi,kini mendapat dukungan dan tenaga baru, lantaran pengacara kondang yang sudah terkenal di tingkat nasional, Alamsyah Hanafiah SH bersama-sama mereka untuk mengawal kasus ini hingga tuntas di PTUN Palembang, mulai, Kamis (5/7).
Usai melakukan perbaikan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Kamis (5/7), mereka tetap menuntut agar PTUN membatalkan pencalonan HD-MY. Penggugat meminta agar Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dibatalkan karena meloloskan HD-MY.
PTUN Palembang diharapkan segera membatalkan pencalonan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Herman Deru – Mawardi Yahya. Hal ini karena persyaratan keduanya yang cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan yang ada.
Alamsyah Hanafiah mengatakan, kalau dirinya juga penggugat principal dimana yang menggugat adalah rakyat Sumsel yaitu penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK.
Menurut Alamsyah dirinya baru bergabung dengan tim advokasi ini karena penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK baru menandatangani kuasa khusus semalam.
Diakuinya, gugatan ini sudah dua kali mengalami perbaikan (dismissal) di pimpin hakim ketua Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha di PTUN Palembang.
“Tadi juga perbaikan juga untuk surat kuasa dari pihak tergugat, surat kuasa tergugat itu memang pihak KPU Sumsel , untuk membuat surat kuasa untuk bersidang di pengadilan negeri untuk perkara perdata , ini khan PTUN , jadi besok, Jumat (6/7) itu perbaikannya diselesaikan jam 14.30, “ katanya.
Untuk perbaikan gugatan mereka menurut Alamsyah masih ada sejumlah perbaikan berkaitan dengan kelengkapan administratif yang akan diselesaikan besok, Jumat (6/7).
” Karena tadinya waktu kita menggugat Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 , kita tidak ada objek sengketa, hanya melihat poto yang ada di HP, tadi SK aslinya di bawa, rumahnya SKnya pakai lampiran, digugatan kita tidak ada lampiran, makanya kita perbaiki gugatan SK nomor sekian berdasarkan berita acara lampiran, karena masyarakat itu tidak tahu SK itu , karena masyarakat bukan pihak yang mencalonkan diri dalam Pilgub Sumsel,” katanya.
Menurutnya, kepentingan masyarakat menggugat , diatur pasal 39 (5) dan (7) peraturan KPU No 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota .
“Kepentingan masyarakat diatur juga dalam UU No 1 tahun 2015 yang mengatur tentang pasal 131 (1) berbunyi, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat, 131 (2) berbunyi , partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan , jadi masyatakat sebagai warga yang akan memilih , dia berfungsi sebagai pengawasan disamping Bawaslu, didalam pengawasannya ditemukan berita ternyata pencalonan itu bertentangan dengan undang-undang pada pasal 42 ayat 4,” katanya.
Jadi menurutnya, fungsi pengawasan tiap tahapan pemilu dilakukan dalam partisipasi masyarakat, dan dia berhak mengajukan gugatan , yang bertujuan untuk menciptakan partisipasi politik masyarakat secara luas.
“UU PTUN bagi perorangan dan badan hukum merasa di rugikan atas keputusan pejabat tata usaha negara berhak mengajukan gugatan, karena ini pemilihan demokrasi rakyat, rakyat diberikan ha pengawasan berarti disamping pengawasan lembaga yang resmi di tunjuk oleh negara, yaitu Bawaslu, undang-undang rohnya mengharapkan agar masyarakat jadi pengawas, jadi menciptakan partisipasi politik masyarakat secara luas dalam arti luas, itu kapasitas penggugat mengajukan gugatan, karena dia akan mencoblos, hak dia menggunakan hak pilih, saya punya hak pilih tapi kalau yang dipilih orang yang melanggar hukum, prosedurnya tidak tepat maka saya berhak mengajukan gugatan “ katanya.
Alamsyah mengaku tertarik dengan gugatan ini walaupun rakyat kecil karena menyangkut kepentingan rakyat banyak, dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara, karena pilkada dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari APBD dan APBN.
“ Kita akan tahu sidangnya, besok, Jumat (6/7),” katanya.
Sedangkan Herman Hamzah SH mengatakan, dengan hadirnya Alamsyah Hanafiah SH menambah kekuatan dan suatu kebanggaan bagi pihaknya sebagai tim kuasa hukum, dan juga dia melihat sosok Alamsyah dinilainya sangat antusias untuk memperjuangkan hak kliennya sebagai penggiat demokrasi RM. Ishak yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya kontestasi politik khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel periode 2018 2023.
“Agar mencari seorang pemimpin yang benar benar bersih, jujur dan amanah peduli dan mampu memperjuangkan kemajuan terutama di provinsi Sumatera Selatan.
Sedangkan tuntutan mereka dalam penundaan adalah menerima permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat dan mewajibkan kepada tergugat (KPU Sumsel) untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sedangkan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Lalu menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 khusus nomor urut 2 H Herman Deru SH MM dan Ir H Mawardi Yahya tertanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil guberur Sumsel tahun 2018, sebagaimana surat lampiran KPU Sumsel Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Sumsel tahun 2018.
Lalu memerintahkan para tergugat (KPU Sumsel) untuk mencabut surat keputusan Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Sumsel tahun 2018 sebagaimana surat lampiran keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Sumsel tahun 2018.
Terakhir menghukum tergugat (KPU Sumsel) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
“Saya yakin majelis hakim akan mengabulkan tuntutan kami ini. Karena memang telah terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat KPU sendiri,” tambah Herman lagi.
Sebagaimana diberitakan, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan atas keputusan KPU Sumsel yang meloloskan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Herman Deru – Mawardi Yahya.
“Ada persyaratan yang dilanggar, sehingga pasangan ini harus dicoret,” ujar Ishak beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, pihaknya menggugat keputusan KPU Sumsel yang dianggap melawan hukum yaitu dengan meloloskan pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya sebagai pasangan calon Gubernur Sumsel.
“Kita melihat ada persyaratan yang tidak terpenuhi sesuai Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Substansinya yang mana? Biar nanti kita sama-sama kita ikuti proses selanjutnya. Biarlah kita serahkan kepada proses hukum,” katanya.
Dihubungi terpisah, RM Ishak selaku penggugat yang merupakan penggiat demokrasi menjelaskan, keputusan KPU tersebut salah, ada berkas pencalonan HDMY yang jelas-jelas melanggar aturan. “Tapi kok kenapa diloloskan? Harusnya pasangan ini didiskualisifikasi. Saya hanya ingin aturan dapat ditegakkan semaksimal mungkin,” ujar Ishak.
Selain menggugat melalui PTUN, Ishak juga akan melaporkan komisioner KPU Sumsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggapnya telah bekerja tidak profesional dan melanggar kode etik.
Sebelumnya anggota KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan, mengaku belum mendapatkan gugatan di PTUN Palembang tersebut.
Sedangkan kuasa hukum HD-MY , Dhaby K Gumayra mengaku belum tahu gugatan tersebut namun jika memang ada gugatan tersebut akan melakukan gugatan intervensi . #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jalan Provinsi, Gedung Sekolah, Guru Honor Dan Rumah Sakit Daerah Butuh Perhatian

Palembang, BP Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni mengatakan, Sumsel masih membutuhkan perbaikan jalan provinsi, gedung sekolah, rumah ...