Home / Headline / Tim Saksi Paslon Sarimuda Dan Akhor WO

Tim Saksi Paslon Sarimuda Dan Akhor WO


BP/IST
Tim saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 2: Sarimuda-Abdul Rozak saat mengajukan keberatan dalam sidang pleno tingkat Kota Palembang yang dilakukan di Kantor KPU Palembang, Rabu (4/7).

Palembang, BP
Tim saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 2: Sarimuda-Abdul Rozak dan nomor urut: 3 Akbar Alvaro- Hernoe Roesproedjaji melakukan walk out (WO) dalam sidang pleno tingkat Kota Palembang yang dilakukan di Kantor KPU Palembang, Rabu (4/7).
Baik tim saksi nomor urut dua dan tiga ini menilai penyelenggaraan Pilkada Kota Palembang pada 27 Juni 2018 lalu cacat hukum dan menolak hasil rekapitulasi.
Tim saksi pasangan nomor urut 2, Kuatno mengatakan, banyak kejanggalan dalam Pilkada Kota Palembang sehingga pihaknya memutuskan untuk WO dalam proses rapat pleno yang dilakukan KPU Kota Palembang.
“Kita tidak menerima hasil karena Pilkada Kota Palembang tidak berjalan dengan jujur adil, transparan dan akuntabel,” katanya usai melakukan WO dari Aula Demokrasi KPU Kota Palembang.
Atas dasar tersebut, saksi nomor ururt 2 calon Wali dan Wakil Walikota ini meminta pihak KPU untuk melakukan pemilihan umum ulang di Kota Palembang.
“Kami memiliki 12 pernyataan. Dan kami meminta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang diulang,” tegasnya.
Adapun 12 poin tuntutan tersebut
1. Menolak dan membatalkan hasil Pilkada Kota Palembang tanggal 27 Juni 2018.
2. KPU Kota Palembang agar melaksanakan Pilkada Ulang Kota Palembang dengan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Dari penetapan DPS, DPS-HP, DPT tanggal 19 Mei 2018, DPT-HP, masih terdapat 278.132 pemilih ganda.
KPU Kota Palembang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang tertanggal 18 Juni 2018, terbukti banyaknya DPT ganda.
4. Pemilih ganda sebanyak 278.132, mengakibatkan banyak warga Kota Palembang yang tidak masuk dalam DPT.
Mata pilih yang sesungguhnya berdasarkan data KPU Kota Palembang berjumlah 1.113.249 dikurangi pemilih ganda 278.132, terdapat selisih 835.117. Hal ini sungguh tidak masuk akal, karena mata pilih pada Pilkada Walikota-Wakil Walikota tahun 2018 jauh lebih kecil dari Pilkada Walikota-Wakil Walikota tahun 2013 sebesar 1.121.680.
5. Sisa surat suara sebanyak 278.132, ditambah 2,5% sisa surat suara, harusnya dimusnahkan sebelum pencoblosan dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon.
6. Dengan tidak dimusnahkannya surat suara sebanyak 278.132, terjadi pemanfaatan terhadap data pemilih ganda.
7. C1-KWK yang kami terima tidak berhologram dan sebagian besar tidak asli atau hanya fotocopy, mengakibatkan rentannya indikasi pemalsuan C1-KWK oleh Penyelenggara Pilkada Kota Palembang.
8. Terdapat kotak suara yang di dalamnya, tidak terdapat C1-Plano dan atau tidak terdapat C1-KWK, sehingga tidak bisa dicocokkan antara C1-Plano dan C1KWK yang dipegang oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon.
9. Banyak didapati terdapat Kotak suara yang tidak disegel dan kotak suara yang sudah dalam keadaan terbuka (tidak ada kunci/gembok).
10. Ada kotak suara yang dibawa dan dibuka di luar tempat penyelenggaraan tanpa dihadiri oleh saksi Paslon.
11. Adanya penukaran kotak suara di PPK yang dilakukan oleh salah satu Timses Pasangan Calon, secara leluasa tanpa adanya pengawasan dari penyelenggara Pilkada tingkat Kecamatan (PPK, Panwascam dan Aparat Keamanan).
12. Banyaknya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
Pihak Penyelenggara diduga melakukan Pembiaran dan memberi kesempatan terjadinya kecurangan dimaksud.
Sementara itu, saksi Paslon nomor 3, juga menuntut KPU dan Panwas untuk mengevaluasi jalannya pilkada 2018.
Kunto dewa dari tim saksi pasangan (Akhor) mengaku kecewa dengan keputusan KPU Kota Palembang yang dianggap tidak terbuka dalam jalannya sidang.
“Kami memilih Walk Out karena ada data yang tidak dibacakan. Seperti C1 yang hanya dibacakan bagian 1-2 nya saja tidak dibacakan secara keseluruhan. Jadi kami kurang berkenan dan memilih walk out,” katanya.
Sementara itu, kedua tim saksi dari paslon Akhor dan Sadar akan melakukan upaya lanjutan dengan menuntut upaya hukum.
“Ada upaya hukum yang akan kami ambil, tapi nanti biar lah tim advokasi kami yang bergerak,” katanya.
Syarifudin, Ketua KPU Palembang mengatakan, adanya saksi paslon yang mengajukan keberatan akan dicatat pada formulir D2.
Pihaknya meminta keberatan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu ataupun Bawaslu Sumsel karena menjadi ranah badan pengawas pemilu.
Menurutnya KPU tidak berhak melakukan pemilihan ulang
“Tentu kita (KPU) tidak bisa melakukan pemilihan ulang. Panwas dan Pengadilan lah yang bisa merubah rekomendasi. KPU tidak berhak mengadakan pemilihan ulang,” ujarnya.
Menanggapi keluhan DPT tersebut, Syarifudin mengaku KPU Kota Palembang telah mengesahkan pada 25 Mei lalu daftar DPT wilayah Kota Palembang. Meskipun pada tuntutan ditemukan ada dua nama semuanya sudah diantisipasi oleh KPU.
“Untuk masalah DPT sudah kami lakukan pengecekan, yang namanya terdaftar dua sudah kami arsir. Ingatlah kita ini kota, orietasi kita ke Kota. Semua yang ada di Kota sampaikan ke kota. Untuk suara DPT Kota Palembang sama dengan DPT untuk Pilgub,” katanya.

Baca:  Bukit Siguntang Dibangun Galeri

Lanjut Syarifudin, adanya gugatan pada sidang pleno tidak akan mengganggu jalannya sidang yang berlangsung mulai tanggal 4-6 Juli mendatang.
“Meski banyak interupsi, kita tetap akan melakukan sidang pleno sampai selesai. Karena tanggal 6 semuanya harus sudah diumumkan. Kalau tidak, kami menyalahi aturan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panwas M Taufik mengaku siap menerima laporan jika pihak yang bersangkutan berkeberatan dan merasa dicurangi. Menurutnya, Form D2 terbuka untuk setiap paslon yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan.
“Sesuai aturan KPU keberatan tersebut harus dimasukan ke dalam form D2. Kalau tuntutan mengenai DPT sudah ada cuma baru tembusan ke (Panwas). Melalui mekanisme pleno tetap jalan, tidak masalah. Semua kewenangan dari KPU,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Deklarasi damai Pemilu Legislatif di kambang iwak

Palembang, BP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggelar deklarasi damai untuk pemilu legislatif 2019. Ketua KPU Sumsel ...