Home / Palembang / Cacat Hukum, Tim Sarimuda-Rozak Tuntut Pilwako Ulang

Cacat Hukum, Tim Sarimuda-Rozak Tuntut Pilwako Ulang

Juru Bicara Tim Advokasi Sarimuda-Abdul Rozak Dr Kuatno saat menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilwako Palembang, Rabu (4/7).

Palembang, BP — Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang pada 27 Juni 2018 lalu disebut, Tim Advokasi pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Palembang dengan nomor urut dua, Ir H Sarimuda MT dan Ir Kgs H Abdul Rozak MSc menuntut kepada penyelenggara Pilkada agar dapat dilakukan pemilihan ulang.

Juru Bicara Tim Advokasi Sarimuda-Abdul Rozak (SM-CR) Dr Kuatno mengatakan, penyelenggaran Pilkada serentak di Kota Palembang adalah cacat hukum. Hal tersebut berdasarkan banyaknya pelanggaran yang terjadi, bahkan terjadi sejak ditentukanya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca:  Sarimuda Yakin Kembali Diusung Golkar di Pilkada Palembang

“Dari awal proses Pilkada sudah tidak fair, karena penyelenggara sendiri seolah membiarkan pelanggaran,” katanya, Rabu (4/7).

Menurutnya, adapun sejumlah pelanggaran yang ditemukan tim Sarimuda-Rozak sendiri, diantaranya adanya sekitar 278 ribu lebih daftar pemilih ganda yang sebelumnya sudah dilaporkan dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat diperbaiki penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU Kota Palembang.

Namun, kata dia, ternyata hal tersebut tidak dijalankan, sehingga pada saat pemilihan berlangsung sejumlah pemilih ganda tadi tetap menggunakan hak suaranya tanpa ada perbaikan. Artinya, dari sini saja dapat dilihat potensi pelanggaran yang terjadi.

Baca:  Duo Yudha Terus Sosialisasi

“Dengan demikian 287 lebih penduduk Palembang tak tercatat di DPT. Jelas itu tak adil. Efeknya 287 ribu suara ganda yang ada di TPS itu dimanfaatkan,” jelasnya.

Lalu, sambung dia, dari sisi keamanan C1 KWK, dimana seperti pada Pilakda-Pilkada sebelumnya, berkas C1 KWK ini memiliki sisi keamanan berupa hologram. Tapi, saat ini C1 KWK hanya berupa kertas biasa, saksi dari Sarimuda-Rozak ada yang hanya menerima C1 KWK berupa fotokopi dan bahkan hanya ditulis tangan.

Baca:  Kepergian Romi Herton Ubah Peta Politik Pilkada Palembang

“Belum lagi masalah pembobolan kotak suara yang sudah jelas-jelas terbukti. Artinya ini sama saja sudah menzolimi rakyat,” tegasnya.

Dengan banyaknya bukti pelanggaran tersebut, pihaknya secara tegas menyatakan jika penyelenggaran Pilkada Palembang cacat hukum. Oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara harus dapat memutuskan pemilihan ulang.

Senada, Ketua Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Sayuti mengatakan, pasangan Sarimuda-Rozak menolak penyelenggaran Pilkada 27 Juni lalu. Sebab, pelaksanaan Pilkada diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang jujur dan adil, akan tetapi ternyata tercederai.

“Tim kami menuntut pemilihan ulang mulai dari awal. Kalau tidak dilakukan sama saja KPU mencederai demokasi,” pungkansya. #rio

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

18 September, Sandiaga Uno Akan ke Palembang

Palembang, BP — Sandiaga Uno yang merupakan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia dipastikan akan berkunjung ke Kota Palembang pada 18 ...