Home / Headline / Money Politik di Pilkada Sumsel Merajalela

Money Politik di Pilkada Sumsel Merajalela

Poto: Aripin Kalender

# Minta Ketegasan Bawaslu Dan Panwaslu

Palembang, BP

Politik uang atau Money politik menjelang pencoblosan di pilkada selurub kabupaten kota di Sumatera Selatan (Sumsel) terindikasi money politik.

Hal ini terbukti dengan kasus politik uang yang dilakukan salah satu paslon Walikota Pagaralam yang hingga kini penangannya belum ada ketegasan dari Panwaslu setempat.

Menurut tokoh masyarakat Sumsel Aripin Kalender kalau menjelang pencoblosan politik uang merajalela di pilkada di Sumsel.

“Bawaslu dan Panwaslu harus mendiskualifikasi paslon yang melakukan terindikasi politik uang terutama di Pagaralam, bahkan di Palembang dugaan politik uang sudah massive, silahkan dicek dilapangan, indikasinya rata-rata RT-RT dan tim tim massive membagikan uang dan beras ,” katanya, Senin (25/6).

Baca:  PWI Sumsel Kecam Tindakan Penghalangan Tugas Wartawan

Dia mempertanyakan pengawasan dan kinerja Bawaslu Sumsel dan Panwaslu, dan kabupaten kota atas terjadinya money politik tersebut.

Menurutnya, seharusnya dari kemarin Bawaslu dan Panwaslu sudah turun dan masuk kelorong lorong mengecak politik uang ini, ketika ada temuan dan laporan harus ditindakanjuti cepat terutama jika ada bukti kuat.

Modus yang dilakukan oleh RT terindikasi money politik dengan mendatangi rumah-rumah warga pura-pura bagikan kartu pemilih sambil di tawari uang untuk memilih paslon tertentu.

“Kalau money politiknya ada uangnya ya paslonnya harus di diskualifikasi cepat, tidak ada cerita bilang kita akan proses, nantilah itu salah, disinilah fungsi panwaslu dan Bawaslu , jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan nanti terjadi keributan, ini terbukti , buktinya ada uang , seperti di Pagaralam, artinya Panwaslu dan Bawaslu harus berani mendiskualifikasi paslon yang melakukan politik uang itu termasuk pilkada lain di Sumsel,” katanya.

Baca:  Sumsel Butuh Pemimpin Muda yang Kreatif dan Berinovasi

Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Junaidi usai Apel Siaga Panwaslu Se-Kota Palembang pada Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan Pilwako Palembang 2018 di stadion kamboja, Minggu (24/6) memastikan akan Bakan mengawasi secara masif daerah yang rawan pelanggaran money politik dan pembagian sembako yakni di Palembang, Muara Enim dan Pagaralam.

“Kami berharap paslon sadar diri kalau kampanye sudah selesai. Sehingga saat ini waktunya pendekatan diri kepada Tuhan misalnya dengan sholat Tahajut, sholat Hajat dan lainnya. Karena waktu maksimal kampanye sudah selesai, jadi pendekatan dengan masyarakat agar dihentikan, ” ujarnya.

Baca:  Siska Marleni: Pelajar Berperan Penting Dalam Menangkal Radikalisme

Menurutnya, contoh money politik di daerah perkebunan rakyat seperti petani kopi di Pagaralam, Semendo dan Empat Lawang adalah dengan memberikan uang kepada petani agar mau mencoblos.

“Biasanya petani ini bermalam di kebun sehingga tidak mau hadir ke TPS. Namun mereka diiming-imingi uang ongkos supaya mencoblos. Itu kami tekankan ke Panwaslu kalau money politik itu adalah pelanggaran. Kalau terbukti di Pilgub masif dilakukan di 9 kabupaten/ kota maka akan didiskualifikasi. Kalau untuk Pilwako, jika terbukti dilakukan masif di 9 kecamatan maka akan didiskualifikasi, ” katanya. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Nilai Hutang Pemprov Sumsel Turun Hingga Sebesar Rp.464, 317 Miliar

Palembang, BP Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Ishak Mekki memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan ...