Home / Palembang / Sidak ke Stasiun Bandara, Komisi V Kritisi Subsidi LRT

Sidak ke Stasiun Bandara, Komisi V Kritisi Subsidi LRT

SIDAK-Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan Sidak ke stasiun LRT di Bandara SMB II Palembang, Senin (25/6). BP/RIO

Palembang, BP — Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Bambang Haryo Soekartono melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke stasiun Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Senin (25/6).

Pantaun di lapangan, Bambang yang juga didampingi petugas dari Bandara SMB II, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel dan Dirjen Perkeretaapian, serta Waskita Karya selaku kontraktor kereta api ringan tersebut melakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas yang ad di Stasiun LRT Bandara SMB II.

Menurut Bambang, dari sisi proyek dan pengerjaan dirinya mengacungi jempol. Namun, yang menjadi fokus masalah adalah bagaimana kelanjutan dari LRT itu sendiri. Mengingat moda transportasi massal tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk gelaran even Asian Games saja.

Baca:  Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Sidak Polda Sumsel

“Apakah ini nantinya masyarakat mau atau terjangkau untuk menggunakan LRT ini,” kata Bambang.

Dijelaskan dia, operasional LRT ini tentunya membutuhkan biaya yang besar terutama soal kelistrikanya. Oleh karena itu, apakah nantinya pendapatan yang diperoleh dari LRT ini dapat mencukupi biaya operasionalnya.

“Jadi, harus ada konektivitas stasiun atau jalur LRT ini dengan moda transportasi lainya. Sehingga lebih memudahkan masyarakat yang hendak menggubakan moda transportasi ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan, satu train set atau rangkaian kereta LRT ini membutuhkan daya listrik sekitar 4,3 juta watt yang atau kalau di generatorkan. Artinya kalau dirupiahkan satu traninset LRT tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp80-90 juta dalam seharinya.

Baca:  Kapolda Sidak Pasar

“Tentu butuh subsidi untuk biaya operasional tersebut, mengingat pendapatan yang tidak seimbang dengan operasional yang harus dikeluarkan,” ungkapnya.

Bambang juga mengatakan, sebagai perwakilan Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, ia akan tegas menolak jika adanya subsidi untuk LRT yang akan diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Hal itu mengingat beban APBN yang sudah terlalu besar, dimana semestinya harus dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat,” tambah Politisi Gerindra ini.

Baca:  Fasilitas di Zona Lima LRT Palembang Terus Dikebut

Selain itu, sambung dia, LRT ini harus terkoneksi dengan stasiun kereta, pelabuhan, terminal bus tapi ternyata tidak ada satupun. Artinya dibangun tidak dengan kaidah-kaidah transportasi intermoda. Ini menjadi salah satu kesalahan dalam membangun transportasi massal masyarakat. Sehingga, pihaknya akan menyampaikan hal ini ke Menko terkait agar bisa kengkaji ulang setiap proyek nasional di kemudian hari.

“Kami akan meminta analisis kembali setiap pembangunan proyel nasional sehingga dapat benar-benar termanfaatkan untuk masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, PM LRT Sumsel Wahidin menambahkan, LRT sebenarnya sudah memiliki konsep-konsep atau simpul pengembangan konektivitas dengan sejumlah moda transportasi massal lainya.

“Misalkan Transmusi, teminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya dengan memanfaatkan suttle bus. Nantinya, LRT ini juga akan terkoneksi dengan moda transportasi massal lainya yang ada,” tutupnya. #rio

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Promosikan Sumsel Ke Kancah Dunia Lewat OBOROT

Palembang, BP — Banyaknya destinasi wisata yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang dianggap belum dikenal hingga dunia membuat Poltekpar ...