Home / Headline / Apel Akbar Panwaslu se-Kota Palembang

Apel Akbar Panwaslu se-Kota Palembang

BP/DUDY OSKANDAR
Sebanyak 3.000 pengawas, mulai tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga TPS mengikuti apel akbar Panwaslu se kota Palembang, dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan dan rekapitulasi pada Pilgub Sumsel dan Pilwako Palembang 2018 di Stadion Kamboja, Minggu (24/6).

Palembang, BP

Sebanyak 3.000 pengawas, mulai tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga TPS mengikuti apel akbar Panwaslu se kota Palembang, dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan dan rekapitulasi pada Pilgub Sumsel dan Pilwako Palembang 2018 di Stadion Kamboja, Minggu (24/6).
Turut hadir juga Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Junaidi SE Msi, Ketua Panwaslu Palembang M Taufik dan jajaran, Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono HB, Dandim 0418/ Palembang Letkol Inf Honi Havana, Ketua KPU Palembang Syarifuddin, Kepala Kesbangpol Palembang Altur dan unsur Muspida lainnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Junaidi SE Msi mengatakan, pemilukada ini ada 3 kepentingan. Pertaama kepentingan penguasa. Bagia petahana adalah alat untuk memertahankan kekuasaaan. Kedua bagi penantang pilkada untuk merebut kekuasaan. Ketiga bagi rakyat hal tersebut adalah alat untuk demokrasi.
“Kita harus bangga secara umum proses 6 buan lalu sampai sekarang berjalan dengan baik. Tidak ada gesekan,” katanya.
Junaidi menambahkan, ada beberapa pesannya. Pertama Ini masa tenang jadi wajib tenang, tidak ada kampanye, rapat terbatas, poster, stiker, baner dimobil. Semua posisi nol.
Kedua adalah ada dugaan money politik disetiap TPS.
“Saya harap tidak bisa lagi tidur siang. Lakukan patroli secara terus menerus. Bukan hanya siap sampai malam. Hari H pada 27 Juni KPPS hadir pukul 6. Tugas pertama dicek apakah TPS sudah siap. Saksi saksi sudah hadir. Ketika proses sudah jalan mengecek surat suara. Segel kelengkapan tinta, bilik. Kalau kurang lakukan persiapan yang matang,” katanya.

Baca:  16 Parpol Di Palembang Lolos

Junaidi menambahkan, pemungutan suara pukul 07 sampai 12. DPT Palembang sampai sekarang belum clear. Masih banyak yang belum terdaftar, ganda, ada masyarakat yang tinggal di Palembang dan tidak terdaftar di DPT.
“Ini potensi kerawanan. DPT Palembang terbesar di sumsel. Masyarakat yang terdaftar di DPTB bawa EKTP, Suket atau c6 bisa mencoblos. Ketika pukul 13.00 kotak dibuka. Hitung, cocokkan surat suara terpakai. Proses akan berakhir pukul 3 atau 4 sore. PTPS akan dapat c1. Kemudian wajib menyampaikan ke panwascam,” katanya.

Junaidi menjelaskan, tidak diperkenankan bagi pemilih membawa hp berkamera dalam bilik suara. Kalau ada kamera yang aktif ini. Jadi proses itu ada tim sukses atau cukong yang minta bukti mencoblos.
“Siapapun yang melakukan itu pidana. Karena itu rahasia suara,” katanya.
Lebih lanjut Junaidi mengungkapkan, mari bersihkan sanduk, baner dan alat peraga kampanye bersihkan. Tidak boleh ada yang tersisa. Jangan sampai ada ranah gugatan di mk soal spanduk. Kita clearkan.
“Kalau ada masalah di TPS selesaikan saat itu juga bersama saksi. Jangan sampai baik ke PPK dan PPS. Netral adalah harga mati bagi banwaslu. Bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” katanya.
Ketua Panwaslu Palembang M Taufik meminta jajarannya hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Palembang, untuk selalu menjaga netralitas, proposionalitas dan marwah lembaga pengawas dalam Pilkada Palembang 27 Juni 2018 yang tinggal beberap hari lagi.
Menurut Taufik, tahapan yang krusial untuk diawasi itu mulai dari distribusi logistik dan kemudian pungut hitung suara. Dimana pengawas yang ada sudah melaksanakan bintek untuk pengawasan.
“Jelas, puncaknya pada pungut hitung dan perlu peran pengawas TPS untuk selalu menjaga marwah lembaga, netralitas, profesionalitas pengawas hingga TPS.” katanya.
Sehingga hal tersebut memberikan kontribusi pelaksanaan pilkada yang bersih, aman, jauh kecurangan, intergtitas dan kualitas pemimpin yang beringritas untuk masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada paslon atau tim sukses untuk tidak mengiming-imingkan pengawas untuk ikut berpihak, dan jika terbukti akan ada sanksi tegas.
“Kita minta Paslon tidak menggoda, merayu, intimidasi dan kecurangan yang menciderai demokrasi itu sendiri, karena kita ingin Pilkada jurdil dan bersih sesuai harapan demokrasi,” ujarnya.
Sementara Ketua KPU Palembang Syarifuddin SE menyatakan, logistik Pilgub Sumsel dan Pilkada Palembang saat ini telah digeser ke PPK, dan diharapkan pengawas bisa melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan Pilkada hingga tuntang penghitungan surat suara.
“Kami minta diawasi pengiriman logistik ini, jangan sampai masuk angin, karena ada kepentingan warna merah, kuning dan hijau. Jadi kangan sampai masuk saat tahapan, apalagi pencoblosan dan penghitungan suara pada 27 juni nanti,” ujarnya.
Kepala Kesbangpol Palembang Altur berharap proses Pilkada serentak tahun 2018 ini berjalan lancar dan kondusif.
“Kita harus adil semua pihak. Kami pemkot Palembang meminta tugas dan wewenangan untuk bekerja sesuai tupoksinya secara maksimal mungkin, untuk Palembang kondusif dan pilkada sukses,” kata Altur.
Kapolesta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono HB menyatakan pihaknya bersama TNI siap mengamankan pelaksanaan Pilkada nanti, dan berharap tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan.
“Pilkada serentak tahun ini jadi moment sendiri karena berbeda dari pilkada sebelumnya. Pilkada ini salah satu sistem demokrasi kita, dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan rakyat yang menentukan pemimpinnya dari pilkada langsung. Polisi dan TNI tidak punya hak pilih dan kita akan netral serta siap mengawal berjalan lancar,” katanya.
Dandim 0418/Palembang, Lektol Inf Honi Havana, memastikan jajarannya akan netral dalam Pilkada, serta siap memback up pihak kepolisian untuk mengawal pelaksanaan Pilkada berjalan aman.
“Jangan diragukan lagi netralitas TNI, dan kita siap mengamankan pelaksanaan Pilkada bersama Polri,” katanya. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Gugatan Dodi-Giri Segera Disidangkan Di MK

Palembang, BP Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 70 permohonan terkait sengketa pemilukada serentak yang berlangsung 27 Juni kemarin. Dari daftar ...