Home / Headline / Pemkot Dinilai Tak Paham Aturan

Pemkot Dinilai Tak Paham Aturan

BP/IST
Bagindo Togar

Palembang , BP

Upaya hukum lanjutan atau Kasasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang atas kekalahannya di tingkat Banding PT TUN Medan atas Perkara Banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal di jalan Letkol Iskandar RT 028 RW 006 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atas nama Gunawati Pandarmi O.
Pengamat masalah sosial, Bagindo Togar Butar Butar menilai memang Putusan PTUN tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi, akan tetapi bila putusan untuk memiliki kekuatan hukum tetap harus ditindak lanjuti Putusan Pengadilan diatasnya.
“ Jadi Pemkot Palembang harus menindaklanjuti putusan ini, karena ini terkait masalah kebijakan publik,” katanya, Jumat (22/6).
Dia mengharapkan Pemkot Palembang bersikap bijak dalam permasalah tersebut dan menyikapi putusan tersebut.
Kuasa Hukum PT Sebangun Bumi Andalas (PT SBA), Mulyadi, menyikapi santai upaya hukum lanjutan atau Kasasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang atas kekalahannya di tingkat Banding PT TUN Medan atas Perkara Banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal di jalan Letkol Iskandar RT 028 RW 006 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atas nama Gunawati Pandarmi O.

Baca:  DPRD Palembang Geram Jalan Talang Bubuk Rusak, Segera Panggil Pihak Terkait

“Prinsipnya kami sangat memaklumi statement yang disampaikan Kabag Hukum Setda Palembang terkait rencana Kasasi tersebut mungkin timbul dari ketidakpahaman dan ketidakpatuhan hukum yang bersangkutan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Repulik Indonesia,” katanya, Jumat (22/6).

Tapi meskipun demikian, ia mengatakan perkara Banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 sebagaimana dimaksud diatas tidak memenuhi syarat formil.

Baca:  KPU Sumsel Tetapkan DPS 5.713.765 Pemilih Pilgub Sumsel

“Sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dan hanya dibatasi sampai dengan tingkat Banding,” ujarnya.

Dijelaskannya, upaya hukum Banding terhadap perkara aquo merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh mengingat keberlakuan objek gugatan dalam perkara aquo hanya berlaku diwilayah daerah Palembang, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang.

“(1) MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya, (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. putusan tentang praperadilan, b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan,” katanya.

Baca:  Presiden Akan Panen Raya 120 Ribu Hektar Padi di Banyuasin

Selanjutnya sambung Mulyadi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) jo (2) huruf (c) sebagaimana dimaksud diatas juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-V/2007.

“Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2008 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan dalil pemohon yang menyatakan pemberlakuan pasal itu telah menimbulkan perlakuan diskriminatif adalah tidak tepat, pembatasan kasasi dalam perkara TUN tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif, pembatasan perkara TUN yang hanya sampai tingkat banding tidak melanggar hak asasi warga negara untuk mendapat keadilan,” pungkasnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

PJB Gelar Diskusi Membuka Kakrawala Pemuda Dalam Mengali Sejarah Besemah  

Palembang, BP Dalam mejalankan misi sebagi Program Utama DPP Pemuda Jurai Besemah (PJB) Sumsel, mengelar Diskusi Besemah Libagh Semnde Panjang “Mengungkap ...