Home / Headline / Tuntut Kades Diusut, Ratusan Warga Jungkal Serbu Kejari

Tuntut Kades Diusut, Ratusan Warga Jungkal Serbu Kejari

Kayuagung, BPSekitar 400 warga Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, Senin (4/6), ‘menyerbu’  Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI.

Warga yang datang berbondong bondong itu berusaha mendesak kepolisian dan Kejari OKI agar segera memproses tuntas kasus dugaan penyelewengan keuangan Desa Jungkal yang dilakukan oleh kepala desanya bernama Nasution.

Dalam pernyataan sikap mereka yang dibacakan koordinator aksi damai, Evi, disebutkan, masyarakat Desa Jungkal berkumpul di sini dalam rangka menyatakan sikap terhadap Kepala Desa Jungkal Nasution.

“Hari ini kami meminta pihak yang berwenang khususnya Tipikor Polres OKI dan Kejari OKI agar segera memproses tuntas kasus penyelewengan keuangan Desa Jungkal yang dilakukan oleh Nasution sebagaimana laporan kami tempo hari kepada Tipikor,” katanya.

Berdasarkan temuan di lapangan, banyak terbukti bangunan yang tidak diselesaikan bahkan tidak dibangunkan sama sekali seperti dermaga, pos kamling, dan pembangunan los pasar yang baru diselesaikan tahun 2018 padahal itu anggaran 2016.

Selain itu, masih katanya, dana untuk pendidikan anak usia dini pun diselewengkan, tidak diberikan kepada pengurus dan guru PAUD di desa jungkal. Harga Taskin ditetapkan dengan harga yang tinggi tidak sesuai ketentuan kabupaten bahkan gaji perangkat pun banyak tidak dibayarkan.

Baca:  Tokoh Masyarakat OKI Terima Penghargaan

“Dalam penyusunan APBdes Desa Jungkal, Nasution selalu mengadakan rapat tertutup sembunyi – sembunyi bersama antek-anteknya. Selama ada bantuan keuangan desa, Kepala Desa Nasution tidak pernah mengumumkan SK Bupati mengenai jumlah bantuan dana desa,” ujarnya.

Padahal, menurut peraturan bantuan dana desa harus diumumkan melalui plakat pengumuman agar bisa dibaca oleh masyarakat. Dalam RAB juga banyak anggaran berlebihan, tidak sesuai dengan harga yang berlaku.

“Misalnya, pembelian tanah tidak sesuai dengan pasaran harga dan pembangunan Poskesdes anggarannya sangat membengkak sehingga merugikan keuangan negara yang dibantukan Ke desa jungkal,” ungkapnya.

Dalam mengangkat perangkat desa dilakukan secara otoriter oleh Nasution tanpa ada musyawarah dengan BPD dan perangkat lainnya, itu di lakukan sesuai keinginannya sendiri sehingga banyak perangkat jabatan ganda.

“Contohnya Sucipto, selain jadi P3N juga sebagai Bendahara dan jabatan lainnya, Ambo selain jadi Ketua Adat juga sebagai Plt Sekdes yang seharusnya dijabat oleh M Soleh yang dipilih masyarakat secara langsung melalui pemilihan pada tahun 2017 awal,”tukasnya.

Baca:  Pasangan ADE DAftar KPU

Akan tetapi tidak dikeluarkan SK untuk M Soleh malahan mengeluarkan SK Plt Sekdes Ambo, Sambungnya, sehingga ini menambah kecurigaan kami ada komplotan dalam menyelewengkan dana Desa tersebut.

“Untuk membuktikan pernyataan kami dapat dilihat di SPJ keuangan Desa jungkal, dalam hal ini kami menyatakan banyak pemalsuan, Nota nota palsu dan cap palsu karena SPJ tersebut bukan dibuat sendiri oleh perangkat desa melainkan diborongkan Nasution,”tandasnya.

Sambungnya lagi, Kami meminta kepada media untuk Mengekspos dan menggiring laporan kami. Perlu kami beritahukan juga kepada pihak media, Pihak Tipikor dan Kejari bahwa ada kongkalikong antara Inspektorat dan Nasution dalam penyelewengan dana desa.

“Karena Inspektorat memeriksa bangunan di desa Jungkal cuma simbolis bukan melaksanakan tugas, melainkan ngobrol dan makan siang di rumah Perangkat Desa yaitu Rumah Ambo,” ungkapnya.

Baca:  Sumur Bor Meledak, Semburkan Lumpur dan Gas Setinggi 20 Meter

Untuk itu, tambahnya, kepada pihak Tipikor kami mendesak untuk Menyelidiki secara tuntas Penyelewengan Dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Jungkal Nasution, Jika pihak Tipikor Polres OKI tidak dapat menyelesaikan dan menangkap Kepala Desa Jungkal Nasution, maka kami akan berdemo ke Polda serta mengadukan laporan ini Ke Pihak Tipikal Polda sumsel.

“Akan tetapi kami yakin Tipikor Polres OKI profesional dan berdedikasi sehingga dapat menangkap dan mempenjarakan Kepala Desa Jungkal Nasution sebagai Tanggung Jawab Penyelewengan yang dilakukannya,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri OKI Viva Harirustaman, SH.,MH melalui Kasi Pidsus Kejari OKI Sutriyono, SH.,MH mengatakan, pihaknya  menyambut baik kedatangan warga.

“Untuk menentukan langkah selanjutnya, tentunya kita perlu bukti. Oleh karena itu mana buktinya. Mari kita duduk bersama, jadi tentukanlah perwakilan dari kalian untuk membahas permasalahan ini,”ujarnya.
Aksi damai itu sendiri berakhir setelah sejumlah perwakilan warga duduk satu meja dengan pihak kajari dan membahas persoalan yang mereka usung.#ros
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Fraksi PAN DPRD Sumsel Desak Pemprov Sumsel Jadikan RS Khusus Provinsi BLUD

Palembang, BP Rumah Sakit Khusus Mata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2018 lalu memperoleh pendapatan yang sangat fantastis, ...