Home / Headline / Siska Marleni: Kawal APBN Dari Sisi Penerimaan Melalui RUU PPND

Siska Marleni: Kawal APBN Dari Sisi Penerimaan Melalui RUU PPND

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana uji sahih Rancangan Undang Undang (RUU) tentang pengurusan piutang negara dan daerah (PPND) sebagai RUU usul inisiatif DPD RI kerjasama Komite IV DPD RI dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni SE Msi dengan Universitas Sriwijaya berlangsung hari ini Senin, (4/6). Acara berlangsung di Ruang Zainal Abidin Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bukit Besar Palembang.

Palembang, BP
Komite IV DPD RI saat ini tengah konsern dengan menjalankan fungsi legislasi terkait piutang negara dan daerah.

Hal itu tertuang dalam uji sahih Rancangan Undang Undang (RUU) tentang pengurusan piutang negara dan daerah (PPND) sebagai RUU usul inisiatif DPD RI kerjasama Komite IV DPD RI dengan Universitas Sriwijaya berlangsung hari ini Senin, (4/6). Acara berlangsung di Ruang Zainal Abidin Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bukit Besar Palembang.

Turut hadir pimpinan Rombongan dan anggota Komite IV DPD RI, yakni: H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.|.P, M.H, H. Abdul Gafar Usman, MM, Hj. Daryati Uteng, S.E, MM , Harry Erfian, ST , Hardi Selamat Hood, PhD, Drs. H.A Budiono, Med, dua orang tim ahli penyusun RUU PPND Pardiman dan Suryanto, dan staf , Sekretariat Komite IV masing-masing RR Aas Evi Idasari,Andi Erham, Marlisa Endah Nur Habsari, Raditya Surya Manggala dan legal drafter Magareta Patria Kusumastutik.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni SE Msi menjelaskan, pihaknya sedang berusaha melaksanakan fungsi legislasi dalam rangka mengawal APBN dari sisi penerimaan dalam rangka pengawasan hutang negara dan darerah.

Baca:  Bahas Asian Games, Pilkada Hingga Pilpres, Pemuda Jangan Mudah Terprovokasi

“Apakah secara fungsinya bisa berjalan lebih optimal mengingat RUU ini akan menjadi produk hukum yang paripurna ketimbang UU yang sudah eksisting terlebih dahulu. Misalkan UU 17 tahun 2003 itukan sudah cukup lama sekali,” katanya.

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana uji sahih Rancangan Undang Undang (RUU) tentang pengurusan piutang negara dan daerah (PPND) sebagai RUU usul inisiatif DPD RI kerjasama Komite IV DPD RI dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni SE Msi dengan Universitas Sriwijaya berlangsung hari ini Senin, (4/6). Acara berlangsung di Ruang Zainal Abidin Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bukit Besar Palembang.

Melalui uji sahih ini Komite IV DPD RI optimis hasilnya akan lebih paripurna.

Disamping itu dalam pengalamannya bahkan diketemukan adanya piutang macet dan tidak tertagih baik itu dibawah tanggungjawab negara maupun daerah.

Baca:  Raffles Menghasut SMB II

“RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah ini juga membahas dan mengatur pengesahan penghapusan piutang macet dan tidak tertagih,” lanjutnya.

Namun demikian pihaknya juga mengatur sanksi tegas jika melakukan penyalahgunaaan atau kesalahan dalam UU tersebut.

“Jelas diatur juga semacam sanksi berkaitan dengan penerapan UU itu nantinya,” tegasnya.

Yang perlu diperhatikan lanjut Siska, melalui UU ini nantinya akan tercipta tata kelola pengurusan lebih optimal, penghapusan terhadap piutang tak tertagih menjadi poin penting pekerjaan penting dalam UU ini.

“Semoga dapat tercapai demi kemajuan daerah dan negara,” katanya.
Selain itu menurutnya, piutang negara sebagai bagian dari Keuangan Negara dalam praktek telah ada sejak era awal kemerdekaan, dimana penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk dan bertugas untuk melakukan pengurusan piutang Negara, dan sampai saat ini masih berlaku.

BP/DUDY OSKANDAR
 Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni SE Msi saat diwawancara wartawan,  Senin, (4/6) di Ruang Zainal Abidin Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bukit Besar Palembang.

Dengan .terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka UU 49/1960 seakan mati suri, karena beberapa pengaturan didalamnya sudah tidak berlaku, tetapi juga tidak dicabut dalam UU yang baru. Padahal potensi keterlambatan pembayaran dan/atau piutang Negara dan/atau piutang daerah yang bermasalah (tidak tertagih/macet), pemerintah harus segera melakukan tindakan agar dapat diselesaikan dengan segera, secara baik untuk memberikan kepastian hukum.
Menurutnya, pengelolaan piutang Negara dan daerah yang belum dikelola optimal perlu mendapat perhatian, mengingat disatu sisi masih banyak piutang yang belum terselesaikan dan disisi lain dimungkinkan timbul piutang baru sebagai dampak kebijakan Negara.
“Berangkat dari pemikiran tersebut, maka Komite IV DPD RI sesuai dengan tugas dan fungsinya menginisiasi RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah, yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelesaian piutang dan menjamin pengembalian hak negara dan hak daerah yang berasal dari piutang,” katanya.
Untuk merealisasikan inisiatif Komite IV tersebut menurutnya, telah dibuat Draft Naskah Akademik (NA) .dan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (PPND) yang disusun oleh Tim Ahli yang sudah mempertimbangkan berbagai literatur, masukan dari Kunjungan Kerja / DIM Anggota Komite lV di tiga Propvinsi, yakni Jambi, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Studi Empirik di tiga perguruan tinggi yakni Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Unair Surabaya, Jawa Timur dan UMI Makassar, Sulawesi Selatan serta studi referensi di Jerman, Ukraina dan Perancis, sehingga pada Rapat Pleno tanggal 23 Mei 2018 Pimpinan Komite memutuskan Draft NA dan RUU PPND ini sudah layak untuk dilakukan Uji Sahih di beberapa kampus.
Sedangkan Dekan Fakultas Hukum Unsri, Dr. Febrian, S.H., MSI mengapresiasi kegiatan tersebut.
“ Apa yang disampaikan ini bukan hanya naskah akademiknya saja juga ada bukunya dan insya Allah apa diharapkan menjadi masukan bisa membantu teman-teman kita dipusat dan bangsa Indonesia pada umumnya ,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

100 Ranjang Kelas III RSUD Siti Fatimah Dalam Proses Kerjasama Dengan BPJS

Palembang, BP Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel)  berkunjung kerumah sakit milik Pemprov Sumsel RSUD Siti Fatimah pekan lalu di ...