Home / Headline / Pertanyakan Kenaikan Intensif Ketua RT

Pertanyakan Kenaikan Intensif Ketua RT

BP/IST
Ali Subri

Palembang, BP

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Palembang Ali Subri, pertanyakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) yng menaikkan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) hingga 100 persen, dari sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 600 ribu.

Menurut anggota dewan dua periode ini, dasar yang dijadikan Pemkot Palembang dalam menaikkan intensif itu adalah Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ketua RT dan RW.

Baca:  Sebelum Ke KPU Palembang, Sarimuda-Rozak Gelar Yasinan

Tapi, ia mengaku, yang menjadi persoalan adalah Perwali itu tanpa ada pembahasan sama sekali di DPRD Palembang.

“Saya bersama Ketua Fraksi Hardi anggota banggar. Itu tidak pernah dibahas sama sekali di banggar, berkas saja tidak pernah masuk, bagaimana mau disahkn,” katanya, Senin (4/6).

Ia menduga Pemkot Palembang sengaja menaikkan insentif Ketua RT RW itu guna kepentingan Pilkada Palembang 2018 ini.

Baca:  Pameran Olahraga dari Masa ke Masa di Museum Balaputra Dewa

“Kami mempertanyakan kenaikan itu. Ini uang rakyat, uang dari mana mau membayar gaji RT se Palembang,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan oleh, Ketua Fraksi NasDem DPRD Palembang, Hardi mengatakan, selaku wakil rakyat, pihaknya mendukung upaya Pemkot Palembang terkait kenaikan penghasilan ketua RT yang merupakan bagian dari warga Kota Palembang.

“Namun masalahnya, kita mempertanyakan darimana sumber anggaran untuk menaikan intensif para ketua RT tersebut. Ini bukannya kita tak setuju kenaikan intensif tersebut namun bagaimana bisa mengadakan pengadaan anggaran. Sedangkan kita selaku dewan tidak mengetahui kalau intensif itu sudah dicairkan,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...