Home / Headline / Polemik IMB Hotel Ibis Masuk Lingkaran Setan

Polemik IMB Hotel Ibis Masuk Lingkaran Setan

BP/IST-Febuar Rahman SH MH

Palembang, BP

Berbagai persoalan pelanggaran Peraturan Daerah,(Perda) pada pembangunan diwilayah Kota Palembang terus menyita perhatian dari berbagai pihak.

Persoalan IMB Pembangunan Hotel Ibis milik PT Indo Citra Mulia (PT ICM) atau Thamrin Group yang belum tuntas.
Menurut Praktisi Hukum Sumsel Febuar Rahman SH MH, pelanggaran yang dilakukan oleh PT ICM yang menyebabkan berbagai persoalan lingkungan hingga memasuki ranah hukum, seharusnya diselesaikan dengan tuntas dan diberikan sangsi tegas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang selaku pemegang kewenangan itu serta yang mengeluarkan IMB.
“Kalau Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan sigapnya ditindak, sementara pengusaha tidak berani ditindak, padahal sudah jelas ada pelanggaran didalamnya,seharusnya sama dimata hukum” katanya, Rabu (23/5).
Dijelaskannya, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Perda yang tegas sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Tapi sayangnya tidak berjalan. Padahal Perda itu wajib diterapkan. Jangan sampai, ketidaktegasan Pemkot Palembang ini, menjadikan rakyat tidak percaya dengan Pemerintah.
“Ini sudah menjadi lingkaran setan. Tentu ini tidak bisa kita salahkan Pemkot Palembang semata, DPRD Palembang juga harus bertanggungjawab, dimana pengawasannya selama ini. Kok bisa dibiarkan pelanggaran didiamkan saja, tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa bisa terjadi,” ujarnya.
Sebenarnya Pemkot Palembang, sambungnya, tidak susah untuk menindak pelanggaran yang dilakukan PT ICM alias Thamrin Group, apalagi, bukti kesalahan sudah jelas. Misalnya, Advice Planning tidak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan dinas PU PR, Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang seharusnya berjarak 8 meter, faktanya galian basment hanya berjarak 1,5 meter, didalam site plan gambar tidak ada penggunaan ground anchor tapi praktek dilapangan justru digunakan.
“Sekda pernah turun kelapangan untuk mengecek secara langsung. Harusnya, ada dong tindakan tegasnya dengan memerintahkan Satpol PP untuk menghentikan atau mencabut IMB nya dan lain sebagainya. Saya menilai mengapa Pemkot Palembang dan DPRD Palembang tidak berani menindak karena ada beban psikologis, kalau tidak ada beban kenapa aturan tidak dijalankan, mungkin ada tanam jasa, hukum itu objektif, ada beban apa sebenarnya ?, harusnya bisa dibedakan tugas negara artinya harus profesional,” katanya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar DPRD Palembang bisa menggunakan hak bertanya pada kepala daerah atau hak interpelasi.
“DPRD Palembang harus bongkar masalah ini. Gunakan hak interpelasi, gunakan langkah hukum agar daerah punya wibawa dan dihargai oleh masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU PR Palembang Ahmad Bastari Yuzak mengatakan, atas persoalan Hotel Ibis ini, pihaknya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kegiatan investor untuk berinvestasi di Palembang.
“Kalau menurut aturan, ya harus mengikuti rencana kota atau perizinan yang diberikan, karna kalau tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan akan berdampak pada lingkungan,” katanya tanpa memastikan akan menindak pelanggaran Hotel Ibis.
Ia mengimbau, kedepan, semua pengembang agar mentaati aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Palembang yang pada akhirnya tidak merugikan masyarakat banyak.
“Kalau masyarakat sekitar mengizinkan penggunaan alat berat. Tidak masalah tapi jika berdampak pada lingkungan, tidak boleh,” pungkasnya.
Sementara itu, Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib mengatakan, pembangunan Hotel Ibis tidak bisa dilanjutkan sebelum, persoalan hukumnya dengan PT Sebangun Bumi Andalas (PT SBA) selesai di kepolisian.
“Tidak bisa lanjut. Selesaikan dulu urusan hukumnya. Kan logikanya begitu,” tambahnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Cawagub Selingkuh Tak Layak Dipilih

Jakarta, BP–Masyarakat Sumatera Selatan diharapkan lebih cerdas dalam memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di antaranya, dengan tidak memilih ...