Home / Headline / KPID Sumsel Larang Siarkan Iklan Ucapan Berbuka Puasa/Idul Fitri dari Paslon Di Masa Kampanye

KPID Sumsel Larang Siarkan Iklan Ucapan Berbuka Puasa/Idul Fitri dari Paslon Di Masa Kampanye

BP/IST
Wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel H Eftiyani Sanip

Palembang, BP

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), melarang lembaga penyiaran yang ada, untuk menayangkan atau menyiarkan iklan ucapan selamat berbuka puasa maupun ucapan Idul Fitri meski di masa kampanye, yang berasal dari pasangan calon kepala daerah.

Wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel H Eftiyani Sanip, Senin (21/5).

“Larangan ini juga berlaku bagi pasangan calon (paslon) untuk tampil dalam acara TV dan radio di luar yang diperbolehkan,” kata Eftiyani, merujuk surat edaran dari KPI sebelumnya.

Menurut mantan ketua KPU Palembang ini, aturan tersebut dikeluarkan KPI Pusat untuk menjamin pesta demokrasi lima tahunan berjalan demokratis. KPI menilai, lembaga penyiaran harus menjaga netralitas dengan tidak memberikan ruang khusus bagi paslon tertentu.

Baca:  KPU Sumsel Monitoring Proses Cetak Surat Suara Pilgub

“Kami sudah edarkan surat pemberitahuan ini kepada seluruh lembaga penyiaran di Sumsel. Begitu juga KPI Pusat sudah menyampaikan ke seluruh lembaga penyiaran nasional,” ujarnya.

Dibeberkan Eftiyani, beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait Pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadhan ini adalah iklan-iklan diluar iklan kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah memfasilitasi semua pasangan calon untuk beriklan di media penyiaran maupun media cetak. KPU memberikan jatah iklan semua paslon di satu media selama 14 hari. Dalam satu hari, intensitas penayangan iklan sebanyak 10 kali. Sehingga selama masa kampanye tiap-tiap paslon mendapat jatah 140 kali.

Baca:  Alfaro-Hernoe Lolos Dukungan KTP

“Itu baru di satu media penyiaran, kalau banyak media penyiaran dipakai, tinggal kalikan 140 kali itu saja dengan jumlah media. Ini sudah sangat banyak,” jelasnya.

Selain itu, KPI Pusat juga melarang kehadiran peserta Pilkada 2018 sebagai bagian dari program siaran. Kehadiran itu baik sebagai narasumber, bintang iklan, main film, main drama, atau bentuk lainnya. KPI juga meminta lembaga penyiaran mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran.

“Jangan karena kebetulan salah satu paslon punya hubungan dengan media, lalu media itu tak pernah memberitakan kandidat lain,” katanya.

Begitu juga dengan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang bisa diproduksi oleh pemerintah. Beberapa kandidat yang bertarung di Pilkada Sumsel yang berposisi sebagai kepala daerah, jangan sampai memanfaatkan dana APBD untuk membuat ILM. Eftiyani mewanti-wanti, agar lembaga penyiaran lebih selektif dalam menayangkan ILM yang kebetulan terkait dengan salah satu kandidat.

Baca:  Aksara Kaganga Tradisi Tulis yang Kurang Dilestarikan

Sementara itu, selama masa tenang, KPI Pusat juga memberikan rambu-rambu bagi lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran dilarang untuk menayangkan kembali debat terbuka. Lembaga penyiaran dilarang menayangkan kembali liputan kampanye.

“Termasuk juga dilarang menayangkan jajak pendapat tentang pasangan calon,” ucapnya.

Pada hari pemilihan 27 Juni, lembaga penyiaran dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil jajak pendapat. Lembaga penyiaran juga dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil hitung cepat (quick qount) sebelum penutupan tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 13:00.

“Kami berharap media penyiaran bisa mengawal pilkada dengan damai dan tidak menjadi partisan,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Tatib DPRD Sumsel Makin Jelas

Palembang, BP   Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Elianuddin HB menilai fungsi komisi, fungsi alat-alat dewan, Banmus ...