Home / Pemerintahan / Teroris Itu Mengancam Negara dan Bertujuan Politik

Teroris Itu Mengancam Negara dan Bertujuan Politik

Muhammad Syafii

Jakarta, BP–Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii menegaskan, definisi terorisme harus disebutkan  untuk mengancam keamanan negara serta memiliki tujuan politik. Jika tidak ada kalimat tersebut berarti  UU terorisme tidak ada bedanya dengan KUHP.

“Pemerintah dan DPR hampir sepakat mengenai definisi terorisme yang membuat revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tersendat. Bisa dibilang 99% sepakat. Jadi salah besar kalau dibilang DPR menunda revisi UU Terorisme,” ujar  M Syafii di Sekretariat Fraksi Gerindara DPR Jakarta, Jumat (18/5).

Baca:  Indonesia Kerja Keras Tingkatkan Investasi

Sejak awal kata dia,  tetap harus ada frasa tujuan politik, ganggu keamanan negara, konsep yang diajukan Kapolri, yang diajukan Panglima TNI dan Menhan. Ada dua opsi yang berkembang terkait penyematan frasa ideologi dan tujuan politik dalam pembahasan RUU Antiterorisme yaitu dimasukkan ke batang tubuh definisi dan di penjelasan umum. “Itu juga akan dibahas dalam rapat pada Rabu (23/5),”  tuturnya.

Alasan  Syafii ingin ada frasa dan tujuan politik di definisi terorisme hanya ingin mengacu pada hukum saja. “Sejatinya  di negara hukum tak ada kewenangan apapun dari aparat negara kecuali diberikan hukum. Kalau hukum belum berikan apa-apa,  aparat nggak punya kewenangan apa-apa,” jelasnya.

Baca:  Tiga Partai Di DPR RI Belum Sepakat Soal Tax Amnesty

“Bagaimana aparat hukum menetapkan orang itu teroris kalau hukumnya belum menetapkan teroris seperti apa? Cuma itu aja kepentingan kita. Kalau tanpa ada tujuan politik dan ancaman keamanan negara, kita tanya apa bedanya dengan tindak kriminal biasa?” tanya Syafii.

Dia mencontohkan   perbandingan dengan negara-negara lain yang  setiap tindakan terorisme pastilah bertujuan politis. “Coba catatlah teroris di seluruh dunia, mana sih yang nggak ada tujuan politiknya?,” tegasnya.

Baca:  Revisi UU KUHP Akomodir Hukum Adat

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasjim Djoyohadikusumo menyesalkan segelintir orang yang menuding partainya menghalangi atau menunda revisi UU terorisme. Apalagi partainya disebut-sebut pendukung teroris. “Ini jelas fitnah. Kami udah melakukan langkah hukum kepada mereka yang menuding itu,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPD RI Perhatikan Eksistensi Hukum Adat

Jakarta, BP–Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan kerja Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, Ketua Umum Asosiasi Pengajar ...