Home / Headline / WP PBB Tumbuh 3.922

WP PBB Tumbuh 3.922

Kabid PBB dan BPHTB Hairul Anwar

Palembang, BP

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Palembang dari bulan Januari hingga April 2018, jumlah objek pajak (Op) bar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertambah sebanyak 3.922.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) kota Palembang, Shinta Raharja, melalui Kabid PBB dan BPHTB, BPPD Kota Palembang Hairul Anwar mengatakan, total Wajib Pajak (WP) PBB sebanyak 306.297, meningkat dari sebelumnya akhir Desember 2017 sebanyak 302.375 WP.

Baca:  Bawaslu Sumsel Segera Bentuk Sentra Gakkumdu

“Tentu angkanya selalu meningkat setiap tahun, karena banyak wilayah yang berkembang dan pertumbuhan penduduk,” kata Hairul, didampingi, Kepala Seksi (Kasi) PBB Apriadi, Kamis (3/5).

Hairul menjelaskan, WP terbanyak berada di wilayah Kecamatan Sukarami dengan angka 40.347 WP dengan ketetapan PBB 2018 sebesar Rp 10.203.072.551. Disusul Kecamatan Ilir Barat (IB) I sebanyak 28.049 WP.

Baca:  Speed Boat Albert, Bawa 30 Orang Tenggelam

Sementara wilayah yang paling sedikit WP berada di Kecamatan Bukit Kecil dengan angka 6.930 WP dengan ketetapan PBB 2018 sebesar Rp 4.604.004.648.

“Tapi perlu diketahui, meskipun WP terbanyak berada di wilayah Sukarami. Ketetapan besaran PBB terbesar berada di wilayah Ilir Timur (IT) III dengan angka sebesar Rp 36.868578.439,” katanya.

Hairul menambahkan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Baca:  Jangan Mudah Terpengaruh Oleh Ideologi Melenceng Dari Pancasila

“Kami berharap, masyarakat juga pro aktif untuk melaporkan Op baru diwilayahnya masing-masing,” pungkasnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

MK Ditengarai Disusupi Kepentingan Politik

Jakarta, BP–Anggota MPR, Benny Ramdhani, mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai telah disusupi kepentingan politik dengan target politik tertentu terkait putusan  ...