Home / Headline / Resah Aksi Preman, Warga Jakabaring Datangi DPRD Sumsel

Resah Aksi Preman, Warga Jakabaring Datangi DPRD Sumsel

BP/IST
Puluhan warga pemilik tanah kavlingan di kawasan Jakabaring, mengadu ke DPRD Provinsi Sumsel, Senin (30/4) pagi

Palembang, BP
Puluhan warga pemilik tanah kavlingan di kawasan Jakabaring, mengadu ke DPRD Provinsi Sumsel, Senin (30/4) pagi. Warga meminta agar DPRD melindungi lahan tersebut dari aksi premanisme yang mengancam dan mengganggu mereka.
Perwakilan warga dari Forum Warga Jakabaring, Rahman mengatakan, persoalan kepemilikan lahan ini menjadi semakin meruncing, gara-gara ada preman yang sengaja menganggu dan mengancam para pemilik lahan, yang tepatnya di jalan poros Jakabaring.
“Lahan itu sudah kami beli sejak tahun 2001 lalu. Dan kami semua sudah memiliki seritifikatnya. Tiba-tiba ada oknum yang mengaku memiliki lahan tersebut. Lalu para preman mengancam kami,” kata Rahman, saat didampingi Ketua Komite III DPD RI, Abdul Aziz yang membantu mediasi warga dan DPRD Sumsel.
Dia menjelaskan, aksi ancam-mengancam tersebut sebenarnya tidak membuat mereka takut. Dan dia bersama warga sudah melaporkan hal tersebut ke Polda Sumsel. Sayangnya, laporan tersebut kurang mendapat respon dan terkesan lambat dalam kepengurusannya.
“Aksi mereka semakin menjadi-jadi. Sesudah mengancam, para preman itu kemudian menutup akses jalan dengan sengaja. Dan melarang kami membangun lahan yang memang sudah kami miliki,” katanya.
Rahman bersama ratusan orang warga pemilik Lahan Jakabaring mengharapkan, agar DPRD Provinsi Sumsel dan DPD RI, bisa melakukan mediasi pada aparat kepolisian untuk melindungi lahan mereka dari tindakan premanisme. Dan jika memang terkait kasus persoalan lahan, harusnya di selesaikan lewat hukum yang berlaku dan bukan intimidasi atau kekerasan fisik.
“Kami sudah lelah, dan jika hal ini terus berlanjut bukan tidak mungkin bakal ada pertumpahan darah di tempat tersebut. Kami lelah,” tegas Rahman.
Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi kepada wartawan usai menerima puluhan orang warga tersebut mengaku telah menerima pengaduan dari warga pemilik lahan di Jakabaring.
“Saudara kita di Jakabaring ini membeli tanah dan sudah punya sertifikat. Ada yang menyerobot dan menghalangi kegiatan mereka dengan cara menutup jalan masuk. Padahal mereka punya hak yang jelas, dan sertifikat itu paling tinggi dan mereka juga sudah mengadu ke aparat hukum,” kata Uzer.
Dia menjelaskan, meski sudah mengadu ternyata aparat polisi kurang merespon dan tidak menindaklanjuti secara maksimal. Karena itu, jelas Uzer, para warga ini mengadu ke DPRD Sumsel untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan berkikirm surat pada Polri untuk ditindak lanjuti. Sebab, jika tidak ditindaklanjuti mungkin akan terjadi pertumpahan darah sangat besar,” kata Uzer.
Uzer juga merasa khawatir, karena kawasan tersebut sudah seharusnya aman dari persoalan kekerasan dan konflik. Apalagi Jakabaring adalah kawasan utama berlangsungnya pelaksanaan Asian Games.
“Melihat dari persoalan yang ada, dan mendekati asian games sangat riskan. Kita ini zero konflik, dan ini harus di respon oleh kita semua,” katanya.
Sedangkan Ketua Komite III DPD RI, Abdul Aziz usai menghadiri aksi warga Jakabaring yang mengadu ke DPRD Sumsel mengaku dirinya merasa perduli untuk memediasi persoalan tersebut, dengan pemerintah dan aparat kepolisian.
“Kami memediasi kepentingan yang merasa hak nya tidak dihargai. Berkaitan dengan tanah yang mereka punya saat ini dibawah ancaman preman. Bagaimana negara menjamin kondusifitas daerah, dan stabilitas nasional,” kata Aziz.
Dia menjelaskan, Komite III mengharapkan agar pemerintah daerah dapat secepatnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan memberi keamanan kepada warga pemilik lahan. Sebab, warga Palembang bukan hanya terkenal berani tapi juga pantang untuk ditantang secara pribadi.
“Kami khawatir warga ini bukannya takut, tapi menunggu. Kalau tidak cepat di handle oleh aparat nanti terjadi pertumpahan darah. Malu kita, sebab sebentar lagi mau asian games,” katanya.
Apalagi, tambah Aziz, Kapolri Jendral Tito adalah polisi yang reformis dan mengharapkan kepolisian ini bisa tertata dengan baik.
“Aksi premanisme ini tidak boleh terjadi, dan Sumsel harus kondusif,”katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Fluktuasi Harga Premium Bukan Pelanggaran Konstitusi

Jakarta, BP–Anggota MPR Satya W Yudha mengatakan, mengumumkan kenaikan harga premium yang kemudian dianulir Presiden dengan membatalkan kenaikan BBM jenis ...