Home / Headline / KPU Sumsel Siap Tindaklanjuti

KPU Sumsel Siap Tindaklanjuti

BP/IST
Ketua KPU Sumsel Aspahani

Palembang, BP

Ketua KPU Sumsel H Aspahani Holdan SE Ak MM CA mengaku, siap menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu agar KPU mengubah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang belum sinkron, paling lambat 27 April 2018.
“Saya baru tahu kemarin kita diundang Bawaslu terkait ini, karena saya sedang di Jakarta. Ini ditangani Divisi Data Ibu Heny Susantih. Artinya rekomendasi ini harus ditindaklanjuti, harus dilaksanakan,” kata Aspahani, Kamis (26/4).
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumsel A Junaidi SE MSi mengatakan telah mengundang komisioner KPU Sumsel, meminta penjelasan permasalahan DPT yang dipandang masih menyisahkan masalah.
“Hari ini kita mengundang KPU Sumsel. Benar tadi kita debat sampai dua jam. Direkomendasikan agar DPT yang telah mereka tetapkan 21 April 2018 malam itu untuk diubah dengan catatan-catatan bahwa lima daerah yang tidak menggunakan rekap Sidalih untuk diubah,” kata Junaidi.
Dikatakan Aspahani, untuk lima daerah yang dimaksud masih menyisahkan catatan memiliki kasus yang berbeda-beda. Seperti di kabupaten OKI dinilai tidak berpotensi kekurangan surat suara, karena banyak pemilih secara fisiknya ada. Akan tetapi syarat memilihnya belum terpenuhi.
Berdasarkan PKPU harus memiliki E-KTP atau Suket (surat keterangan) yang dikeluarkan Disdukcapi dengab catatan mereka sudah proses perekaman.
“Kalau yang di Pagaralam dan Empatlawang itu belum sinkron dengan Sidalih rekap berjenjang dari PPK, Disdukcapil Sidalih,” kata Aspahani.
Untuk Kabupaten Banyuasin, menurut Aspahani, masalahnya sudah selesai. Sedangkan untuk DPT Kota Palembang rekap berjenjangnya perlu dicermati ulang, karena masih terdapat yang tidak memenuhi syarat.
“Dilihat mana yang belum memenuhi syarat dalam DPT. Pada dasarnya rekomendasi Bawaslu itu sebagai dasar mengoreksi hal-hal yang memang masih menjadi catatan pleno KPU Provinsi dan kabupaten/kota. Harus menindaklanjuti. Nanti hasilnya dikoreksi. Karena KPU Provinsi berkepentingan dari pleno kabupaten/kota. Koreksi ini mestinya sejak sebelum pleno di provinsi. Tidak ada rekomendasi pada penetapan pleno kabupaten/kota. Tapi biarlah ini untuk mengalomodir perbaikan karena yang punya wilayah kabupaten/kota. Dengan adanya rekomendasi Bawaslu ini jadi ada regulasi,” kata Aspahani.
Terkait batasan waktu deadline yang diberikan Bawaslu Sumsel hingga 27 April 2018, Aspahani menyatakan pihaknya mendorong KPU kabupaten/kota yang terkait untuk segera menuntaskannya.
“Meskipun DPT ini tetap menyimpan masalah. Tapi mudah-mudahan akan lebih baik dari DPT yang ditetapkan tanggal 21 April lalu. Yang penting jangan sampai pemilih yang punya hak pilih terhambat administratif. Karena kita sadar kita tidak mengeluarkan E-KTP. Namun kita tetap mengucapkan terima kasih atas kerja keras. Dan kita sama-sama berusaha mencari solusinya,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Cek Keberadaan Tenaga Kerja Asing di PT Hok Tong

Palembang, BP  ISU tenaga kerja asing cukup mendapat sorotan. Terkait hal itu, anggota DPRD Sumsel asal Dapil I Kota Palembang ...