Home / Headline / Pungutan Sekolah Harus Melalui Komite Sekolah

Pungutan Sekolah Harus Melalui Komite Sekolah


BP/IST
Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni

Palembang, BP

Masih adanya kebijakan sekolah di Sumatera Selatan (Sumsel) yang membebankan para siswanya untuk membayar iuran yang wajib dibayar setiap bulannya melalui komite sering dikeluhkan oleh wali murid.
Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel Askweni, menurutnya, selama pungutan itu dilakukan untuk kepentingan sekolah dan melalui Komite sekolah maka menurutnya tidak menjadi masalah.
“ Tapi harus diputuskan dalam rapat komite sekolah yang terbuka sehingga jangan sampai memberaykan wali murid,” katanya, Rabu (25/4).

Menurutnya, dalam hal ini adanya partisipasi masyarakat atau wali siswa menentukan besaran pungutan tersebut .
“Boleh saja asal jelas,transparan dan memperhatikan 20% siswa miskin serta sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.
Hingga kini diakuinya Komisi V DPRD Sumsel belum menerima laporan pungutan liar di sekolah di Sumsel.
Kalaupun ada laporan masyarakat menurut politisi PKS ini pihaknya bisa saja melakukan sidak ke sekolah yang bersangkutan tersebut.
“Belum pasti kapan kita sidang …tolong kalau ado infokan biar kita biso sidak,” katanya.
Sebelumnya Kadiknas Sumsel Widodo mengatakan, pada prinsipnya, bahwa partispasi masyarakat khususnya dari keluarga mampu itu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu dan kualitas di SMA dan SMK Negeri.
“Namun saya mewanti-wanti agar dilakukan dengan berdasarkan pada aturan yang ada, Artinya pungutan diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari Kepala Daerah setempat sebagai penguasa tunggal yang memiliki otoritas izin yang dapat dijadikan dasar dilakukannya pungutan,” kata Widodo.
Hal lain yang memungkinkan untuk dilakukannya pungutan adalah menyediakan slot, kursi atau jatah minimal 20 persen untuk anak-anak prasejahtera mengakses sekolah dan harus bebas dari pungutan, dirinya mengharapkan agar tidak ada Kepala SMA, SMK Negeri atau Komite Sekolah yang menjadi contoh melawan kebijakan Presiden.
Menjelang akhir tahun pihak Sekolah akan menyusun anggaran untuk kegiatan sekolah ditahun berikutnya, sekolah tersebut akan menghitung dana yang didapat dari Pemerintah dan pengeluarannya, jika ternyata masih kurang, maka Sekolah diperbolehkan memungut biaya dari orangtua ataupun wali sesuai izin Pemerintah,
“Semua Sekolah Negeri tingkat SMA dan SMK boleh memungut biaya, karena mereka adalah salah satu bentuk pelayanan publik dibidang Pendidikan, dan tentu dengan syarat harus mempunyai izin dari Pemerintah Provinsi Sumsel, Pungutan itu bukan selera tapi sesuai kebutuhan dan berdasarkan keputusan,” jelasnya.
Lanjutnya, ia berharap agar adanya kesadaran dari berbagai pihak apabila masih terdapat pelanggaran maka akan di tindak, “Sekarang ini tahap pembinaan, setelah dibina tapi masih melanggar maka akan ditindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku, kami ingin membawa kesadaran mereka agar lebih transparansi dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan Sekolah,” harapnya.
Selain itu lebih lanjut Widodo menguraikan, karena Sekolah Swasta belum menunjukkan kompetensinya maka orang-orang kaya memilih bersekolah di sekolah Negeri, “Kami harapkan teman-teman dari Swasta agar dapat membuat sekolah yang baik, tugas Pemerintah itu mengurusi masyarakat prasejahtera, jadi sekolah Swasta harus mampu bersaing bahkan melebihi Sekolah Negeri yang saat ini difavoritkan oleh masyarakat,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kredibilitas KPU Sumsel dan Jajaran Jadi Pertaruhan di Pileg dan Pilpres 2019

Palembang, BP Pengamat sejarah Sumatera Selatan (Sumsel)  Kemas Ari Panji menilai kredibilitas KPU Sumsel dan jajaran menjadi pertaruhan lantaran jika ...