Home / Headline / NCW Desak KPU Batalkan Pencalonan Sarimuda

NCW Desak KPU Batalkan Pencalonan Sarimuda

BP/IST
Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Nasional Corruption Watch (NCW) Palembang melakukan aksi demo di KPU Palembang, Rabu (25/4).

Dalam Pilwako Palembang 2018-2023

Palembang, BP

Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Nasional Corruption Watch (NCW) Palembang melakukan aksi demo di KPU Palembang, Rabu (25/4). Mereka mendesak KPU Palembang membatalkan penetapan sebagai pasangan Cawako dan Cawawako Kota Palembang 2018-2023 yang tidak sesuai dengan PKPU tentang penetapan paslon Yang Terlibat hutang piutang.
Direktur NCW M Ali Ruben mengatakan, hakekatnya terselenggaranya Pilkada yang jurdil, selaras dengan impian dari rakyat yang meinginginkan calon pemimpin berintegrasi yang jujur terhadap rakyat yang dipimpinnya. Namun faktanya dalam proses Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018, sangat kuat indikasi ketidakberesan yang berhembus dari KPU Kota Palembang yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu bahkan mungkin dilakukan secara berjemaah.
“Indikasi ketidakberesan yang berimpilkasi sebagai pelanggaran Umdang-Undang dengan dasar fakta hukum yakni pertama KPU Palembang telah membuat keputusan mwngesahkan pencalonan pasangan Sarimuda dan Abdul Rozak sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018, sebagaimana yang tertuang dalam surat KPU Kota Palemng No 034/PL.03.2.Kpt/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018,” katanya.

Baca:  DPRD Sumsel Usulkan Dua Raperda Baru

Ali Ruben menjelaskan, KPU Palembang diduga telah dengan sengaja menyembunyikan informasi kepada publik tenyang syarat pencalonan Sarimuda yang terbukti tidak memenuhi syarat yakni surat keterangan bebas hutang, yangvberdasarkan fakta otentik masih memiliki hutang pembayaran baju kaos untuk kepentingan Pilkada Kota Palembang tahun 2013 dimana Sarimuda mencalonkan diri sebagai Walikotadengan total hutang sebesar Rp 408.000.000. Dan fakta ini dibuktikan dengan alat bukti utusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78/Pdt. G/2014/PN .PLG tanggal 12 november 2014. Serta putusan Pengadilan Tinggi Sumsel Nomor 64/PDT/2015.PLG tanggal 2 September 2015 serta keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 832/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016. Selain itu KPU Kota Palembang juga patut diduga mengabaikan gugatan perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2017/PN.PLG tertanggal 24 Mei w017 dimana KPU telah digugat di Pengadilan Negeri Palembang.
“KPU Palembang telah mengumumkan kepada publik pada 11 April 2018 dengan menyatakan kalau Sarimuda nihil hutang. Padahal faktanya Sarimuda memiliki hutang yang berkaitan dengan Pilkada Palembang tahun 2013.
“Patut diduga bahwa Sarimuda telah mencoba memanipulasi identitasnya, dengan menggunakan KTP ganda (pekerjaan PNS dan Swasta) berdasarkan bukti autentik yang kami dapatkan,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Ruben, LSM Coruruption Watch Kota Palembang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang terhadap KPU Palembang, Sarimuda dan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan atas keputusan pengesahan pencalonan Sarimuda sebagai calon Walikota Palembang periode 2018-2023.
“Saya sudah memasukan gugatan ke PN untuk KPU Palembang, Panwaslu Palembang dan KPK. Kalau dengar keterangan dari ketua KPU Palembang, beliau tidak tahu soal pemalsuan data Sarimuda,” tegasnya.

Baca:  Sejarah Membuktikan Cara Berdemokrasi Masyarakat Palembang Sejak Dulu Tinggi

Menanggapi aksi demo, Ketua KPU Palembang Syafruddin mengatakan, data yang didapat KPU berdasarkan yang dilaporkan paslon. “Kami verifikasi data yang dilaporkan paslon ditempat dan kami tidak melakukan pengecekan atau verifikasi dilapangan,” katanya.
Sedangkan Sespri Sarimuda, Andre mengatakan semua proses administrasi pencalonan Sarimuda sudah sesuai PKPU dan undang-undang.
“Apa lagi yg harus di permasalahkan. Dan syarat-syarat pencalonan bapak Sarimuda memenuhi syarat formil yang di atur aturan,” katanya.
Selain itu menurutnya, kalau menyangkut permasalahan hutang piutang itu menurutnya cerita lama yang di goring-goreng dikarenakan kepercayaan masyarakat sekarang sangat tinggi terbukti dalam beberapa survei dan masalah itu tidak ada dan itu cerita dibuat buat .#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kemajuan Sumsel Mengulang Kejayaan Sriwijaya

Palembang, BP Menteri Dalam Negeri Tjahjo memastikan , kemajuan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengulang kejayaan masa kerajaan Sriwijaya dalam 72 ...