Home / Headline / Dugaan Penggelembungan Suara DPT Palembang

Dugaan Penggelembungan Suara DPT Palembang

BP/DUDY OSKANDAR
Puluhan Perhimpunan Pemuda Pemudi Peduli Pemilu (PPPPP ) melakukan aksi demo di Kantor Panwaslu Palembang, Selasa (24/4).

Palembang, BP

Puluhan Perhimpunan Pemuda Pemudi Peduli Pemilu (PPPPP ) melakukan aksi demo di Kantor Panwaslu Palembang, Selasa (24/4). Dalam aksi tersebut mereka menuntut Panwaslu Palembang untuk mengusut tuntas dugaan penggembungan suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai hingga 123.000 orang lebih.
Koordinator aksi Fadrianto mengatakan, pada 29 April 2018 KPU Kota Palembang telah melakukan pleno penetapan DPT Kota Palembang dengan jumlah 1.244.716 orang berdasarkan berita acara nomor 111/PL.01.2.2-BA/01/Kota/IV/2018. Penetapan itu diduga melanggar Undang-Undang yang berlaku, dengan kesalahan yangdilakukan oleh KPU Kota Palembangterletk dalam penyusunan Sidalih sebagai dasar dalam penetapan DPT diduga tanpa mengacu pada DP4 dan tidak melalui pleno berjenjang.
“Adanya dugaan penggelembungan suara di Kota Palembang dalam penyusunan Sidalih dan penetapan DPT dari acuan DPS/DP4 sebesar 1. 099.195 dan kemudian data pemilih potensial yang belum memiliki EKTP sebanyak 22.425. Sehingga bila dijumlahkan DPT itu sekitar 1.120.000 orang, tapi DPT yang ditetapkan KPU Palembang 1.244.716. Itu diduga melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2017.
Adanya dugaan proses pelanggaran dalam pentusunan Sidalih tersebut tanpa proses pleno PPK. Adanya dugaan proses pelanggaran dalam penyusunan Sidallihtersebut tanpa menggunakan kontain filter dalam sistem ITSifalih dalammenyaring data pemilih,” ujarnya.
Fadrianto menjelaskan, tidak mungkin ada pertumbuhan penduduk Palembang sebanyak123.000 orang. “Siapa yang melakukan coklit. Mana mungkin bisa ada penambahan penduduk hingga 123.000, munnkin itu data siluman,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Fadrianto pihaknya meminta Panwaslu Paembang megusut tuntas persoalan ini. Pasalnya, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Palembang yang bertentangan dengan UU karena telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 58 UU 10 Tahun 2016.
“Kami minta Panwaslu Palembang melaporkan KPU Palembang ke KPU RI. Kalau tidak, kami akan melaporkan kedua lembaga ini. Tapi kami masih percaya dengan Panwaslu Palembang,” katanya.
Komisioner Panwaslu Palembang Dadang Aprianto menuturkan, kalau memang ada pelanggaran maka sekecil apapun pelanggaran akam diproses. “Kami tunaikan amanah rakyat. Hari ini kita naikkan status masalah DPT ini menjadi temuan, karena terindikasi KPU Palembang melanggar. Ditambah lagi laporan dari bapak dan ibu,” katanya.
Dadang mengungkapkan, benar kata koordinator aksi tadi ada selisih angka 100 ribu lebih terkait DPT. Kenaikan angka DPT hingga 100 ribu lebih itu seperti angka penduduk satu kabupaten lagi.
“Yakinlah ini jadi perhatian kami. Kami hanya punya waktu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Hasilnya nanti akan dikaji lagi. Kita terima laporan ini, kita lihat syarat formil dab materilnya. Pasti kami tindaklanjuti. Jika terbukti melanggar, kita rekomendasikan KPU Palembang dengan coklit ulang. Karena perhitungan secara manual DPT Palembang 1.112.501 sedangkan DPT yang ditetapkan KPU 1.244.716,” katanya.

Baca:  Makna Lebaran Terakhir Bagi Gubernur Sumsel

Sementara itu Komisioner Divisi HPP Panwaslu Palembang Darsi Elyanto menambahkan, apapun kecurangan dilapangan akan diproses dan akan ditindaklanjuti. Artinya pengawasan ini membutuhkan partisipasi masyarakat.
“Temuan pada proses penetapan DPT pada rapat pleno di KPU Palembang karena tidak sinkronnya data dari PPK dan KPU Palembang. Perbedaannya sangat jauh,” katanya.
Darsi menambahkan, kalau KPU Palembang menggunakan tahapan sesuai aturan maka kecurangan bisa diminimalisir. “Kedepan ada kecurangan akam ditindaklanjuti. Kalau ada indikasi pelanggaran kode etik maka akan kita lanjutkan prosesnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” katanya.
Sedangkan Ketua KPU Palembang Syarifuddin menanggapi hal tersebut kalau saat rapat di KPU Sumsel mengenai penetapan DPT dimana DPT Palembang membengkak hingga 100 ribu lebih dari DPS yang telah ditetapkan KPU Palembang.
“Itu dianggap bermasalah bagi Bawaslu waktu rapat DPT di KPU Sumsel, sehingga kita diperintahkan untuk membenahi dan waktu yang ada terlalu sedikit, jadi , alhamdulilah membenahi itu walaupun sedikit waktu sudah banyak mengurangi sampai 42 ribu, tapi KPU Sumsel tidak menetapkan DPT kita yang kita tetapkan 1.244.716 , tapi menetapkan DPT yang ditetapkan waktu pleno, 1.244.870 ,makanya kemarin Bawaslu Sumsel walk out khan, jadi kami masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu,” katanya, Selasa (24/4).
Sehingga jika mendapat rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu maka bisa dibenahi yang sebenarnya bagaimana.
“Kami belum bisa menentukan surat suaranya harus sekian-sekian , karena buktinya banyak ganda-ganda yang kita keluarkan dan sudah banyak mengurangi nah kalau kalau itu full 18 kecamatan baik itu ganda atau DMS itu mungkin biso tidak singnifikan kenaikkannya tapi hari ini kami di panggil KPU Sumsel untuk rapat dengan Bawaslu,” katanya.

Baca:  Pemimpin Zaman Now di Mall Palembang Icon

Untuk surat suara akan dicetak desainnya sudah namun jumlahnya belum diketahui karena DPTnya belum clear.
“Bagi kita kelebihan tidak jadi masalah, tidak akan mengurangi, tidak akan merugikan masyarakat yang akan memilih,” katanya. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

PBB Sumsel Targetkan Harga Mati 1 Fraksi di DPRD Provinsi Sumsel

Palembang, BP DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar acara silaturahmi caleg DPRD Provinsi di Kantor DPW ...