Home / Pemerintahan / DPR Berharap Polri Terlibat Aktif Telusuri Penyebab Pipa Minyak Mentah Patah

DPR Berharap Polri Terlibat Aktif Telusuri Penyebab Pipa Minyak Mentah Patah

Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo

Jakarta, BP–Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo berharap pihak kepolisian, TNI, dan BIN  terlibat aktif mengkaji peristiwa patahnya pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina di perairan Kalimantan Timur yang mengakibatkan kobocoran minyak. Soalnya, ada dugaan patahnya pipa tersebut ditabrak kapal asing.

“Pertamina belum tentu bersalah, namun mereka telah bekerja keras mengurangi polusi di sekitar wilayah laut tersebut. Bisa jadi Pertamina yang menjadi korban. Kebocoran minyak  ini berpotensi mengancam kedaulatan energi nasional. Apalagi terdapat indikasi penyebab bocornya pipa itu akibat ulah kapal asing yang memang telah mengincar sumber daya alam maupun pasar Indonesia,” ujar Mukhtar Tompo, di ruangan wartawan DPR Jakarta, Rabu 18/4/2018).

Baca:  DPR Disarankan Bentuk TPF Kasus Antasari

Menurut Muchtar, penyebab pipa patah mengarah pada kapal MV Ever Judger yang mengangkut 22 awak berkebangsaan China. Kapal tersebut memasuki perairan Indonesia  30 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WITA dan berhenti tepat di posisi pipa yang patah.

“Saya meminta aparat penegak hukum menelusuri kepemilikan kapal MV Ever Judger untuk kepentingan proses hukum, temasuk menyelidiki dugaan rekayasa atau pengerusakan dengan sengaja,” kata Tompo.

Baca:  Papua Belum Siap Dimekarkan

Kepada pihak Pertamina, dia meminta untuk melakukan pembaruan sistem monitoring dan pengawasan obyek vitalnya dengan menerapkan teknologi kekinian. “Kementerian ESDM perlu menerapkan pangawasan pipa bawah laut, utamanya di daerah terlarang sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kebijakan Pemerintah Abai Terhadap Kepentingan Nasional

Jakarta, BP–Ketua Fraksi Gerindra Edy Prabowo mengatakan, kinerja pemerintah dalam tiga  tahun setengah masih menunjukan capaian bersifat artifisial. Kebijakan pemerintah ...