Home / Headline / Daerah Pinggiran Rawan Politik Uang

Daerah Pinggiran Rawan Politik Uang

BP/IST
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Palembang, M Taufik

Palembang, BP
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Palembang, M Taufik memprediksi, mendekati masa pencoblosan 27 Juni mendatang, pilkada akan lebih ekspansif, terutama dalam konteks politik uang.

Menurut Taufik, dari hasil kajian pihaknya, daerah pinggiran akan menjadi daerah yang TPS-nya paling rawan politik uang. Dimana, indikator kerawanan dalam TPS adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, daerah dengan aksesibilitas informasi dan transportasi minim, serta daerah dengan pertumbuhan penduduk tidak wajar.

Baca:  Degree of Representativeness Jaminan Keterwakilan Daerah di Tingkat Nasional

“Berdasarkan indeks kerawan Pilkada yang kita petakan, daerah rawan cenderung daerah pinggiran dan padat penduduknya,” kata Taufik, Selasa (17/4).

Diterangkan Taufik, memang semua tempat berpotensi terjadi politik uang, dan daerah- daerah yang dianggap mudah terjadi politik uang akan dilakukan sosialisasi berkesinambungan, sehingga nantinya masyarakat bisa menjadi pemilih cerdas, yang menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani bukan dengan godaan materi.

“Sosialisasi tolak politik uang ini, terus kita lakukan, agar Pilkada berjalan jujur, adil demokratis, bermartabat dan aman, ini upaya kita pencegahan kita kedepankan, sebelum dilakukan penindakan. Tidak bisa kita pungkiri bagi masyarakat yang tidak mengerti, pemberian uang Rp 50 ribu itu sangat berarti bagi mereka, tetapi dampak 5 tahun kedepan mereka tidak tahu, jika bakal sengsara,” katanya.
Pimpinan Panwaslu Palembang divisi pencegahan Dadang menambahkan, Panwaslu Palembang mengajak kepada semua pihak untuk menolak politik uang, dimulai dari diri sendiri dan sekitarnya.

Baca:  KPU Sumsel Batasi Dana Kampanye Pilgub Sumsel 2018 Sebesar Rp 97.756.038.125

“Pilkada memang pesta rakyat, jadi silahkan merayakannya, tapi dengan koridor yang benar, sehingga kita minta bantuan pengawasan dari masyarakat.

Kalau dikasih sembako tidak masalah asal tidak boleh lebih dari Rp 25 ribu jika dikonversikan dengan nominal uang,” katanya.

Dijelaskannya, ini sesuai dengan PKPU no 4 tahun 2017 pasal 26. Dimana bahan kampanye tidak boleh lebih dari Rp 25 ribu, cinderamata berupa pakaian penutup kepala, air minun, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung atau stiker.

Baca:  Desa Kalampadu , OI Simpan Makam Bersejarah

“Jadi kalau lebih dari yang ditetapkan, penerima dan pemberi bisa dikenakan pidana pemilu,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pesawat N 219 Bakal Diproduksi Massal

Palembang, BP Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfir Agam Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ...