Home / Pemerintahan / Jabatan Presiden Tidak Boleh Kosong Sedetik Pun

Jabatan Presiden Tidak Boleh Kosong Sedetik Pun

Sekjen Partai Nasdem Syarief Abdullah Al Kadri

Jakarta, BP–Sekjen Partai Nasdem Syarief Abdullah Al Kadri menegaskan, Presiden sebagai kepala negara tidak boleh cuti sedetik pun, sebab pemerintahan sebuah negara tidak boleh kosong walau sekejap.

“Tugas presiden sebagai kepala negara tidak boleh diwakilkan kepada wakil presiden dan tidak bisa juga ditunjuk Plt Kepala Negara,” ujar Syarief di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Kamis (5/4), dalam sebuah diskusi bertajuk Cuti dan Plt Saat Kampanye.

Baca:  Tujuh Isu Krusial RUU Pelindungan Pekerja Migran

Menurut Syarief, tidak perlu khawatir dengan penyalahgunaan  jabatan presiden petahana ketika kampanye calon presiden (capres). Pihak Kemendagri, Bawaslu, DKPP, KPU dan Komisi II DPR tengah menggodok aturan untuk capres dari petahana.

Syarief menambahkan, pemahaman cuti bagi presiden  jangan disamakan dengan cuti gubernur, bupati,  anggota DPR atau pejabat negara lain. Karena jabatan kepala negara tidak bisa kosong.

Baca:  DPR Berharap E-KTP Diperoleh Warga Sebelum Pilkada 2018

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, soal cuti bagi setiap pejabat pemerintah sudah diatur. Sehingga presiden juga bisa menggunakan cuti saat dirinya berkampanye sebagai capres. “Jika  saat cuti  ada kepentingan nasional yang mendesak, bisa saja presiden  langsung  mencabut izin cuti kepada KPU. Yang jelas, cuti dimaksud tidak titik, tapi koma. Ya.. dibuatlah bagaimana aturannya,” kata Hinca.

Baca:  Daftar Tunggu Calon Jamaah Haji dari Luar Jawa Bisa 40 Tahun

Bila calon petahana tidak mengajukan cuti dari jabatan presiden  kata Hinca, dikhawatirkan bisa memanfatkan fasilitas negara.  Namun demikian, semua diserahkan kepada penyelenggara Pemilu untuk membuat aturan tentang cuti bagi kepala negara. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Undang-Undang Desa Harus Direvisi

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, Undang-Undang Desa harus direvisi karena dalam pasal-pasal tersebut tidak dengan gamblang menyebutkan ...