Home / Headline / Kaum Perempuan Ingin Pemimpin Yang Memberikan Bukti

Kaum Perempuan Ingin Pemimpin Yang Memberikan Bukti

BP/IST
Suasana seminar Membedah Visi dan Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023 dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema Sejauh Mana Memperhatikan Perempuan Khususnya Terkait Hak Kesehatan Perempuan dan Penghapusan Diskriminasi Perempuan di Hotel Swarna Dwipa, Kamis (23/3).

Palembang, BP

Direktur Women Crisis Center (WCC) Yenni Roslaini menilai, dari visi dan misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023 belum ada satupun yang mengangkat isu perempuan. Padahal peran perempuan sangat penting di semua sektor termasuk pembangunan.
Hal tersebut dikemukakan Yenni Roslaini dalam seminar Membedah Visi dan Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023 dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema Sejauh Mana Memperhatikan Perempuan Khususnya Terkait Hak Kesehatan Perempuan dan Penghapusan Diskriminasi Perempuan di Hotel Swarna Dwipa, Kamis (22/3).
Yenni Roslaini menilai, pihaknya tidak melihat visi dan misi yang disampaikan pasangan calon (paslon) Cagub dan Cawagub yang mengangkat isu perempuan. Padahal banyak persoalan yang menyangkut perempuan misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keadilan. Namun tidak ada yang secara spesifik mengangkat isu tersebut.”Oleh sebab itu kita ingin melihat dari kacamata organisasi perempuan lain, ternyata kita melihat hal yang sama,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Yenni, pihaknya akan memberikan rekomendasi ke KPU dan paslon agar memasukan persoalan yang dihadapi perempuan. “Siapapun yang terpilih, kita ingin program kerjanya memperhatikan perempuan. Pasalnya, peran perempuam sangat penting disemua sektor termasuk pembangunan,” katanya.
Menurunya, kalau perempuan tidak masuk dalam agenda kerja dalam mengatasi masalah perempuan, maka mau jadi apa Sumsel kedepan. Kalau perempuan tidak dipikirkan dalam mengatasi masalahnya.
“Sebagai contoh kekerasan terhadap perempuan di Sumsel masih sangat tinggi. Sedangkan anggaran di Biro Pemberdayaan Perempuan dibawah 0,5 persen dari APBD. ” Jadi tidak ada upaya yang maksimal untuk mereka, karena anggarannya terbatas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas perempuan kalau anggarannya tidak sampai 1 persen,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya rekomendasi kepada KPU dan paslon Cagub dan Cawagub, maka anggaran untuk pemberdayaan perempuan akan ditingkatkan. Sehingga rencana kerja perempuan akan lebih baik. “Dengan demikian, permasalahan perempuan bisa teratasi,” katanya.

BP/IST
Suasana seminar Membedah Visi dan Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023 dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema Sejauh Mana Memperhatikan Perempuan Khususnya Terkait Hak Kesehatan Perempuan dan Penghapusan Diskriminasi Perempuan di Hotel Swarna Dwipa, Kamis (23/3).

Sedangkan Kelly Mariana dari Kausus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) menilai kalau calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tidak memasukkan hak-hak perempuan sebagai program dalam visi dan misi.
Selain itu semua calon tidak memasukkan dalam program strategis tentang upaya pengurangan diskriminasi dan akses bagi kaum dipabel.
“Masih kurangnya penyampaian tentang peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di Sumsel dan kurangnya penyampaian kesehatan gender perempuan ,” katanya.
Selain itu kurangnya penyampaian program keadilan akses ekonomi terhadap perempuan, semua kanidat tidak menyinggung akses keadilan ekonomi bagi kaum perempuan.
Sedangkan Maspriel Aries perwakilan jurnalis melihat visi – misi dan program empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tersebut hanya ditemukan dua kata “perempuan” pada visi – misi dan program pasangan calon. Kemudian kata lain yang terkait dengan kosa kata perempuan adalah kata “gender.” Untuk kata “gender” ada dua kata yang dicantumkan pasangan calon yaitu kesetaraan gender dan kata gender yang terkait dengan anggaran pro-gender. Khusus kata perempuan adalah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) laki-laki mau pun perempuan.
“Dari bedah visi – misi dan program berdasarkan teks tersebut, dapatkah dikatakan bahwa empat pasang calon gubernur – wakil gubernur Sumsel tersebut sudah benar-benar memahami perempuan atau masih hanya sekedar lips service? katanya.
Pertanyaan berikutnya, apakah dengan visi-misi dan program yang mereka sodorkan bisa mendorong terbangunnya sinergisitas semua pihak untuk pemenuhan hak-hak perempuan, seperti percepatan pemenuhan gizi dan hak kesehatan seksual dan reproduksi? Apakah empat pasangan calon tersebut sudah memiliki pemahaman mengenai masalah perempuan, khususnya terkait hak kesehatan perempuan dan diskriminasi perempuan di Sumatera Selatan?
Pertanyaan mendasar yang bisa ditujukan kepada para calon gubernur mengapa mereka tidak atau enggan memasukan isu peremuan dalam visi – misi dan program mereka?
“Inikah jawabannya, sampai isu perempuan tidak mereka cantumkan? Pertama, isu perempuan kurang menarik dibanding isu masalah sosial yang dianggap lebih signifikan seperi isu kemiskinan dan isu infrastruktur atau isu lainnya. Jadi tidak menarik untuk untuk menarik suara pemilih,” katanya.
Kedua, mungkin juga para calon gubernur mengganggap tidak ada pengaruh signifikan antara jenis kelamin seorang pemilih dengan pilihan politik seseorang. Berarti mereka para calon mengabaikan terhadap pemilih perempuan yang jumlahnya cukup signifikan.
Sedangkan Wahyu Ernaningsih SH Mhum (ketua Pusat Studi Gender Dan Anak , Universitas Sriwijaya (Unsri) menjelaskan lebih kepada pada bagaimana kepedulian cagub Sumsel kepada masalah perempuan seperti kesetaraan gender dan masalah kesehatan reproduksi.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Surat Suara Cadangan 2,5 Persen Dari DPT

Palembang, BP Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumsel akan ditetapkan pada 21 April mendatang oleh KPU Sumsel. Surat suara ...