Home / Pemerintahan / Rapat Gabungan Mengangkat Tiga Wakil Ketua MPR

Rapat Gabungan Mengangkat Tiga Wakil Ketua MPR

Jakarta, BP–Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan (ragab) di Gedung MPR Jakarta, Rabu (21/3). Ragab tersebut memutuskan untuk mengangkat tiga pimpinan baru  dari tiga partai yang memperoleh kursi terbanyak pada pemilu 2014. Ketiga pimpinan baru  yang disepakati adalah Ahmad Basarah dari PDIP, Ahmad Muzani dari Partai Gerindr, dan Muhaimin Iskandar dari PKB.

Ketiga partai itu masuk dalam enam besar partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2014. Mereka  akan dilantik dalam Rapat Paripurna, Senin (26/3). Rapat yang dipimpin langsung Ketua MPR Zulkifli Hasan  berjalan dinamis karena beberapa fraksi sempat berdebat mengenai interpretasi beberapa pasal UU MD3 yang baru diundangkan. Meski demikian disepakati untuk memberikan jatah tiga wakil ketua kepada ketiga partai tersebut.

Baca:  Medsos Diperlukan Untuk Sosialisasikan Empat Pilar

Jurubicara Fraksi PPP Arwani sempat mempertanyakan perbedaan antara suara terbanyak dengan kursi terbanyak. “Karena perolehan suara tidak selalu mencerminkan perolehan kursi,” kata Arwani seraya meminta ada konsultasi dengan ahli hukum sebelum MPR mengambil keputusan.Zulkifli memberi kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pandangannya. Wakil F-Golkar Rambe Kamarulzaman minta agar tata tertib (tatib) diubah sebagai konsekuensi UU MD3 yang baru dan perubahan harus diajukan  70 anggota MPR. Sedangkan jurubicara PDIP Ahmad Basarah mengatakan perubahan tatib tidak harus melalui pengajuan 70 anggota MPR.

Baca:  Sekjen MPR RI: Media Sosial Harus Berdampak Baik Untuk Rakyat

Setelah semua fraksi diberi kesempatan untuk berbicara, Zulkifli  menskorsing rapat  lima menit. Kemudian disepakti bahwa perubahan tatib tidak harus melalui permintaan 70 anggota dan  pimpinan baru akan dilantik dalam rapat paripurna Senin (26/3).Zulkifli  menambahkan, MPR sudah menunjukkan bagaimana demokrasi berjalan dengan dinamis dan berakhir dengan musyawarah mufakat. “Kita boleh beda pendapat, tapi kita tetap saling menghormati,” tegas Zulkifli. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Undang-Undang Desa Harus Direvisi

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, Undang-Undang Desa harus direvisi karena dalam pasal-pasal tersebut tidak dengan gamblang menyebutkan ...