Home / Hukum / Ketua DPR Desak Menaker Bahas Perlindungan Pekerja

Ketua DPR Desak Menaker Bahas Perlindungan Pekerja

Bambang Soesatyo

Jakarta, BP–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Menaker RI Hanif Dakhiri untuk membahas regulasi turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengingat  belum satupun peraturan pelaksanaan  ditetapkan pemerintah.

 “Saya juga meminta Komisi IX DPR mendorong Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI untuk menginvestigasi  menyeluruh terkait eksekusi mati yang dilakukan  Pemerintah Arab Saudi terhadap Muhammad Zaini Misrin, termasuk penyiksaan  terhadap TKI,” pinta Bambang di Gedung DPR Jakarta, Selasa (20/3) menanggapi hukuman pancung kepada TKI Indonesia di Arab Saudi.

Baca:  Komisi IV DPR Pertanyakan Program Cetak Sawah

Bambang juga minta pemerintah Indonesia  serius melakukan pendampingan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri yang terjerat kasus hukum ataupun mendapat penyiksaan, karena kasus pancung  pada Muhammad Zaini Misrin  tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia,.

Menyinggung penangkapan  WNI  sebagai perekrut agen penyalur TKI, atas kasus perdagangan 75 orang ke Sudan bermodus pengiriman TKI ke luar negeri, Bambang berharap kepolisian dan PJTKIP  menyelidiki.

Baca:  DPR Usulkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah

“ Komisi III DPR harus ikut  mendorong Kepolisian  menyelidiki latar belakang kasus ini, sebab tersangka kemungkinan tergabung dalam jaringan sindikat perdagangan manusia internasional..

BNP2TKI kata Bamsoet, mesti  bekerja sama dengan pemerintah daerah  memeriksa kelengkapan dokumen warga yang ingin bekerja di luar negeri dan memberikan penjelasan  seputar perlindungan dan penempatan TKI.

Baca:  DPR Minta Pemerintah Waspada Terhadap Manuver Freeport

“ Saya mengimbau masyarakat yang ingin bekerja sebagai TKI  mendaftarkan diri di agen penyalur kerja yang resmi dan sudah terdaftar di BNP2TKI. Jangan mudah percaya dengan iming-iming gaji besar di luar negeri,” paparrnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

HDMY Serahkan SK DPP Hanura ke Hakim

Palembang, BP–Sidang lanjutan  gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan pegiat demokrasi, RM Ishak Badaruddin, SM,HK melalui tim advokasinya dari kantor ...