Home / Headline / Degree of Representativeness Jaminan Keterwakilan Daerah di Tingkat Nasional

Degree of Representativeness Jaminan Keterwakilan Daerah di Tingkat Nasional

Siska Marleni

Palembang, BP

Sejauh mana peran wakil rakyat di DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya adalah pertanyaan penting dalam seminar dengan tema Negara Hukum dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Lembaga Perwakilan Daerah: Mendorong efektivitas lembaga DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan yang digelar Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Hotel Emilia, Kamis (15/3).
Seminar tersebut dihadiri oleh 30 Anggota DPD RI, serta menghadirkan narasumber diantaranya diantaranya Rektor UIN Raden Fatah Prof Sirozi, Dosen HTN Unsri Dr Zen Zanibar dan tokoh pers Sumsel Hj L Weny Ramdiastuti.

Baca:  DPRD Sumsel Minta Jalan Di OKUS Perlu Dilebarkan

Anggota DPD RI Perwakilan Sumsel, Siska Marleni mengakui, pertemuan antara Senator DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat dan diharapkan dengan kapasitas DPD bisa membawa harapan masyarakat.
Dijelaskan Siska, dari beberapa kajian MPR tentang penguatan langsung DPD kepada Presiden jadi DPD non partisan mewakili daerah kedepannya.
“Seiring kelahiran DPD bertujuan untuk meningkatkan derajat keterwakilan (degree of representativeness),” Katanya.
Kehadiran menurutnya DPD RI dipandang lebih memberikan jaminan atas keterwakilan kepentingan daerah di tingkat nasional dibanding Utusan Daerah di MPR yang dirasakan kurang efektif.
“Hal itu disebabkan karena Utusan Daerah di MPR tidak ikut serta dalam pembuatan keputusan politik nasional dalam tataran undang-undang,” katanya.

Siska Marleni

Sementara, Ketua BPKK DPD RI, Intsiawati Ayus mengatakan, DPD RI didesain sebagai alat representasi kepentingan rakyat di daerah guna memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional, khususnya terhadap permasalahan yang terkait langsung dengan daerah.
Dr Zen Zanibar menjelaskan, saat ini lembaga DPD RI harus berani memberikan kritik kepada eksekutif. Sebab dari itu DPD harus dikuatkan fungsinya.
Apalagi DPD tidak masuk Badan Anggaran sehingga sulit untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Selain itu, Prof Sirozi mengatakan, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan (capacity building). Sehingga institusi ini harus ada jaringan modal politik dan tata kelola.
“Jaringan senator bisa sampai Amerika, atau negara lain, selain itu faktor dalam kapasitas kelembagaan dan tugas pokok DPD sebagai penghubung utama antara rakyat dan pemerintah dan pusat ke daerah, tugas DPD berat dari DPR,” ujarnya.
Sedangkan Weny Ramdiastuti menilai lembaga DPD lebih kepada personal branding. Dan DPD tergantung pada figur sosok.
Seharusnya Anggota DPD punya kewenangan sama, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak peduli dengan suara mereka.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

20 Orang Lolos Test CAT Dan Psikologi

Palembang, BP Tim seleksi (Timsel) anggota Bawaslu provinsi Sumsel penambahan yang terdiri dari Ketua , Prof Dr Kasinyo Harto, , ...