Home / Headline / Dugaan Korupsi Batubara, Bupati Muaraenim Diperiksa Kejaksaan

Dugaan Korupsi Batubara, Bupati Muaraenim Diperiksa Kejaksaan

Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di lantai VI Kantor Kejati Sumsel, Rabu (21/2). BP/HARIS SUPRAPTO

Palembang, BP–Jaksa penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memeriksa Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar di lantai VI Kantor Kejati Sumsel, Rabu (21/2).

Bupati dua periode ini dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan cadangan batubara untuk PT PLN (Persero) di Muaraenim Tahun 2011.

Muzakir yang datang ke kantor kejaksaan mengenakan kemeja batik, tampak santai dan tenang memberikan keterangan kepada jaksa penyidik. Namun Muzakir enggan memberikan komentar kepada media, ketika ditemui disela-sela pemeriksaan.

Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Sarjono Turin mengatakan, pemeriksaan secara bertahap sudah dilakukan terhadap 15 orang saksi dan belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita datang ke sini (Kejati Sumsel) dalam rangka penyidikan dugaan korupsi pengadaan cadangan batubara di Muaraenim. Karena obyeknya ada di Muaraenim, jadi kita mintai keterangan aparat pemerintahannya dan ini hanya sebagai saksi,” ujar Sarjono.

Dikatakan Sarjono, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini sudah berjalan satu bulan. Dilakukan penyidikan Kejati DKI Jakarta, karena MoU dan penandatangannya dilakukan di Jakarta.

“Kita hanya memintai keterangannya (Bupati Muaraenim) saja. Nanti juga rencananya kita akan ke lokasi. Kita masih melakukan pendalaman. Belum ada tersangka, penyidikan untuk meminta keterangan ke pihak yang memberikan izin,” katanya.

Terkait kerugian negara yang disebabkan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi ini, menurut Sarjono, masih dihitung pihak BPK. Namun untuk sementara negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp477 miliar dari pagu anggaran Rp1,4 triliun.

“Ini masih rahasia, karena kita baru memulai proses pemeriksaan para pihak terkait. Tunggu saja, pada waktunya akan kami umumkan (tersangka),” tuturnya.

Seperti diketahui, proyek pengadaan batubara untuk PT PLN (Persero) tersebut dilaksanakan pihak swasta dari PT Tansri Madjid Energi (TME) milik seorang pengusaha berinisial KK.

Proyek dengan nilai mencapai Rp1,4 triliun itu dilaksanakan setelah PT TME memenangkan tender dari anak usaha PT PLN yaitu PT PLN Batubara.

Akan tetapi selama proses pengerjaannya, PT TME tidak menjalankan proyek tersebut dengan baik karena kualitas dan kuantitas batubara tidak sesuai dengan kontrak perjanjian antara PT TME dengan PT PB (BUMN), setelah adanya hasil kajian dari perusahaan konsultan asing.

Padahal PT PB sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp477 miliar, yang diberi dalam dua tahap, yakni Rp30 miliar pada 2011 dan sisanya selesai dilunasi pada 2012.

Dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi kerugian negara sebesar uang yang dikucurkan Rp477 miliar.

Dana tersebut dikucurkan karena adanya dokumen yang disertakan dari analisreport dalam kontrak yang dibuat PT Sucofindo. Belakangan baru diketahui bahwa analis report PT Sucofindo tersebut dimanipulasi.

Tim penyelidik juga mencurigai pengucuran dana tanpa mengacu pada azas kepatutan. Padahal, kontrak tidak berlanjut dan tidak ada produknya. #ris

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jalan Provinsi, Gedung Sekolah, Guru Honor Dan Rumah Sakit Daerah Butuh Perhatian

Palembang, BP Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni mengatakan, Sumsel masih membutuhkan perbaikan jalan provinsi, gedung sekolah, rumah ...