Home / Headline / KPU Sumsel Batasi Dana Kampanye Pilgub Sumsel 2018 Sebesar Rp 97.756.038.125

KPU Sumsel Batasi Dana Kampanye Pilgub Sumsel 2018 Sebesar Rp 97.756.038.125

BP/IST
Ketua KPU Sumsel Aspahani

Palembang, BP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi jumlah dana kampanye setiap pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018 sebesar Rp 97.756.038.125 Sementara sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta.
Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, dengan ketentuan tersebut paslon dilarang mengeluarkan dana kampanye di luar ketentuan. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan KPU.
“Sesuai ketentuan PKPU sudah dihitung maksimal itu sekitar 97 lebih miliar nanti berapa digit nya nanti bisa dilihat, jadi 97 miliar lebih itu untuk satu pasangan calon untuk Gubernur dan mereka barangkali diwanti-wanti jangan sampai berlebihan dan ada 3 laporan yang harus di buat yaitu laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye dan laporan penggunaan dana kampanye, nah laporan ini akan diaudit,” kata Aspahani, Selasa (12/2).
Dijelaskannya, dana kampanye tersebut harus dilaporkan mulai 15 Februari 2018 atau sehari sebelum masa kampanye. Kemudian pada 24 Juni atau pada masa tenang tim kampanye menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
“Untuk tanggal 14 Februari nanti setiap paslon setidaknya melaporkan dana awal kampanye,” katanya.
Aspahani mengatakan, untuk sumbangan kepada setiap paslon dari perusahaan non BUMN dan BUMD tidak boleh lebih dari Rp 750 juta. Sedangkan sumbangan perorangan dibatasi hanya Rp 75 juta.
“Nanti jika laporannya tidak sesuai, Bawaslu punya kewenangan untuk memberikan sanksi kalau laporan awal itu tidak sesuai, jadi tanggal 14 Februari mereka sudah memasukkan laporan awal,” katanya.
Dan bilamana paslon tidak melaporkan dana kampanye ada sangsinya hingga bisa gugur artinya pada saat mereka terpilih sekalipun laporan dana kampanye ini harus selesai pada batas waktu yang ditetapkan jika tidak bisa digugurkan dan ini yang harus di sosialisasikan.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pemerintah Harus Bentuk TPF

Palembang, BP Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai Pemerintah harus membentuk Tim Pencari Fakta untuk menangkap pelaku penyerangan air keras ...