Home / Headline / Penghitungan Suara dan Pengumuman Paslon Tahapan Paling Rawan Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Sumsel

Penghitungan Suara dan Pengumuman Paslon Tahapan Paling Rawan Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana Raker Persiapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan atau Walikota dan Wawako Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (31/1).

Palembang, BP

Kapolda Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, untuk melihat sebuah wilayah melaksanakan pilkada rawan atau tidak dengan melihat gangguan kamtibmasnya, transportasinya, pengalaman pilkada sebelumnya , paslon head to head.
“Kalau di tanya yang paling mana untuk pemilukada ya Prabumulih karena pasangan calon melawan kotak kosong, itu insya Allah paling aman,” katanya usai Raker Persiapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan atau Walikota dan Wawako Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (31/1).
Sedangkan kota lain di Sumsel yang dianggap rawan menurutnya, Pagaralam dan Lubuk Linggau.
”Kreterianya pilkada yang lalu, pasangan calonnya, sedangkan kabupaten agak rawan itu Empat Lawang, untuk provinsi secara umum , Insya Allah tidak begitu rawanlah, kita optimistis secara nasional menilainya urutan ke 12 dari 17, artinya Insya Allah kita amanlah, kita harus optimis.Saat pengundian ada kerawanan, misalnya saat kemarin ketika diumumkan tidak terpilih, kalau dilihat paling rawan saat penghitungan suara dan pengumuman pasangan calon yang menang itu paling rawan,” katanya.
Untuk daerah rawan menurut Kapolda pola pengamanan yang dilakukan berbeda, ada atensi khusus dari perkuatannya maupun cara bertindak yang dilakukan.
“Seperti saat pencoblosan , personil yang dilibatkan , jumlah pengawasannya, jumlah TPSnya tentu berbeda dengan daerah yang aman, itu cara-cara kami mengatasi untuk mengatasi,” katanya.
Pihaknya, juga menunjuk advisor kepada tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon.
“Itu mereduksi suasana yang panas , ibaratnya mesin panas, tentu ada sistim untuk mendinginkan, kami membentuk satgas nusantara, yang ada tim intelijennya yang mengkondisikan agar tidak terlalu panas, bahkan kami membentuk tim media massa, kami minta teman-teman media massa menyejukkan suasana lebih damai , tidak memanas-manasi para pihak,” katanya.

Baca:  Imperium Sriwijaya, Penguasa Tunggal di Asia Tenggara, dan Jawa

Untuk pengamanan TPS menurut Kapolda , dua polisi mengamankan bahkan sampai ada 6 TPS tentu itu di daerah aman.Yang rawan dua polisi satu TPS hanya di 222 TPS, kerawanannya karena historikalnya , TPS jauh di perairan . Untuk kota Palembang tidak terlalu rawan.
Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi mengatak, pihaknya tidak tahu apa yang menjadi indikator pihak kepolisian sehingga menetapkan tiga daerah itu dinilai rawan pada pilkada serentak tahun ini.
Bawaslu sendiri, telah menetapkan kalau daerah rawan Pilkada di Sumsel yakni Kabupaten Empat Lawang, Muratara, dan Kota Palembang.
Tiga daerah ini dianggap rawan karena berdasar tiga indikator yaitu, kontestasi, penyelenggaraan, dan angka partisipasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, newsroom adalah ruang sakral yang indepensinya jangan sampai diintervensi pemilik atau partai. Pasalnya, jika ada berita yang menyerang paslon maka bisa dilaporkan ke dewan pers. “Pemilik bisa diberi sanksi oleh KPU dan Bawaslu. Oleh sebab itu, kita harus tetap berpegang teguh pada etik jurnalistik,” katanya.
Menurutnya, dewan pers telah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan kalau wartawan menjadi tim sukses maka harus cuti sementara atau mundur permanen.
“Wartawan itu wasit yang mengkritik jika melihat penyelewenangan yang dilakukan paslon. Kalau sudah menjadi tim sukses maka wartawan akan sulit memberikan kritik. Politik ini sarana untuk memilih pemimpin terbaik. Jadi wartawan harus menolak politik uang,” katanya.

Baca:  Targetkan Penanaman Padi Sawah Lebak Seluas 5.775 Hektar

Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi SDM dan Parmas A Naafi SH MKn mengharapkan, supaya Pilkada di Sumsel tidak menghalangi kebebasan pers yang konstitusional.
“Ada hak jawab, pemberitaan berimbang. Tidak memojokkan salah satu calon. Dan akan mengaktifkan gugus tugas empat lembaga tadi. Akan dibentuk kantor sendiri di Bawaslu. Kalau ada laporan dugaan pelanggaran di media, gugus tugas ini yang akan menyelesaikannya,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Peran DKSS Tidak Kalah Dengan KONI

Palembang,BP Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS) Raden H Syahril Erwin, SE (Yaya) menilai peran DKSS di Sumsel tidak kalah ...