Home / Headline / Ketika Ibu-Ibu Datangi Kantor Kejati Sumsel, Soroti Tender Proyek LPSE

Ketika Ibu-Ibu Datangi Kantor Kejati Sumsel, Soroti Tender Proyek LPSE

BP/DUDY OSKANDAR
Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumatera Selatan (Sumsel) yang kebanyakan ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel di Jakabaring, Jumat pagi (19/1).

Palembang, BP

Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumatera Selatan (Sumsel) yang kebanyakan ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel di Jakabaring, Jumat pagi (19/1).
Ibu –ibu rumah tangga ini menyoroti persoalan tender proyek LPSE dengan lelang terbuka melalui pendaftaran online.
Sebelumnya massa mendatangi kantor Kejati Sumsel dengan berjalan kaki dan dengan tertib memasuki gedung kantor Kejati Sumsel.
Koordinator Aksi, Arifin Kalender dalam orasinya mengatakan, memasuki anggaran baru APBD dan APBN tahun 2018, beberapa Kabupaten/Kota di Sumsel mulai melakukan tender proyek melalui LPSE dengan lelang terbuka melalui pendaftaran online.
Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk jeli dalam mengawasi tender-tender yang dilakukan dinas-dinas yang ada di kabupaten/kota di Sumsel.
“Kami Masyakarat Miskin Kota Sumsel menyoroti lelang yang telah dilakukan dinas PU Palembang beberapa hari lalu. Disini kita lihat terindikasi tender tersebut diarahkan, terlihat banyaknya perusahaan-perusahaan rekanan kerja yang masuk seperti diarahkan,” kata Arifin.
Anehnya lagi, kata dia banyak perusahaan CV juga ikut tender padahal proyek yang dilelang diatas Rp8 miliar, sehingga tampak kejangggalan dalam proses lelang tersebut.
“Untuk itu kami minta aparat penegak hukum kembali mengawasi dan mengkoreksi proses lelang di kabupaten/kota yang terindikasi melanggar administrasi,” katanya.
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Agnes Triani memastikan pihaknya tidak main-main dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi. Dia meminta peran serta masyarakat untuk terus mengawasi lelang tender proyek di kabupaten/kota di Sumsel.
Untuk yang lelang ini, karena itu masih proses masih ada sanggahan, pihak yang ikut lelang bisa menyanggah bila tidak berkenan, jadi karena masih proses itu, jadi belum bisa ada indikasi korupsi, karena belum ada kerugian negara, tapi tugas kita untuk mengawasinya. Itu masih masalah administrasi, paling tidak bisa mencegah,” katanya.
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palembang Saipul mengatakan proses lelang itu telah diserahkan sepenuhnya kepada LPSE sehingga pihaknya tak terlibat langsung dalam lelang tender proyek tersebut.
“Itu semua sudah diserahkan ke LPSE, kita hanya terima hasilnya,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Perwira Polisi Tewas di Kamar Hotel

Palembang, BP–Kabag Ren Polres Prabumulih Kompol Djoko Sumarjono (54) ditemukan tidak bernyawa dalam kamar Hotel Relasi, Komplek Ilir Barat Permai, ...