Home / Pemerintahan / PPP Nilai Rapor Pemerintahan Jokowi-JK di Bidang Politik A

PPP Nilai Rapor Pemerintahan Jokowi-JK di Bidang Politik A

Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati

Jakarta, BP–Ketua Fraksi PPP DPR RI  Reni Marlinawati mengatakan, stabilitas politik telah terbangun dengan baik selama  tahun 2017. Itu tidak terlepas dari keteranpilan Presiden Jokowi mengonsolidasikan kekuatan politik.

“Konsolidasi politik telah berhasil dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Stabilitas politik itu berdampak positif bagi   program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan  pendidikan berjalan baik. Fraksi kami menilai rapor pemerintahan Jokowi di bidang politik mendapat  A.  Bagi PPP stabilitas politik menjadi faktor penting  mensukseskan program pemerintah,”  ujar  Reni di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (28/12).

Baca:  Lemkaji MPR Soroti Kesenjangan Antara Pusat dan Daerah

Menurut Reni,  relasi antara DPR dengan pemerintah juga berjalan dengan lancer. Indikatornya pembahasan program kerja pemerintah, seperti anggaran, legislasi dan pengawasan  berlangsung  dinamis.  Sikap saling menghormati antar lembaga   berjalan baik.  Jika  ada kesan DPR menjadi setempel pemerintah merupakan   anggapan keliru, karena DPR konsisten menjalankan proses check and balances sebagaimana amanat konstitus.

Baca:  Berita Hoax Tetap Marak Jelang Pilkada 2018

“Parlemen  mengedepankan semangat konstruktif daripada mengedepankan kegaduhan politik. Ini yang menjadi penyebab suasana politik setahun terakhir berjalan stabil,” tutur  Reni.

Dia menambahkan,  politik luar negeri Indonesi telah dijalankan pemerintah dengan baik. Misalkan masalah  Yerussalem Palestin, bersama negara OKI, DK PBB dan forum internasional  Indonesia dengan tegas menolak Yerussalem sebagai ibukota Israel. Pemeirntah pun berhasil melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar terkait  pengusiran dan pembantaian kaum muslim Rohingya.

Baca:  Menjauhkan Parpol dari Demokrasi Bertentangan Dengan Konstitusi

Namun lanjut Reni,  masih perlu kewaspadaan terhadap keamanan di dalam negeri menyusul penyanderaan terhadap warga Mimika, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan melakukan pendekatan persuasif  yang berhasil diatasi aparat TNI dan Polri.

Selain itu  terorisme dan radikalisme, FPPP menilai perintah  tembak di tempat tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus dilakukan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat serta embaga pendidikan,  institusi penegak hukum sebagai upaya pencegahan dini terhadap radikalisme dan terorisme tersebut. #duk

x

Jangan Lewatkan

Hanura Cabut Dukungan ke Deru

Palembang, BP–Mosi tidak percaya yang berujung digantinya Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) oleh Marsekal Madya (Purn) ...