Home / Headline / DPRD Sumsel Minta Masalah Hutang Pemprov Sumsel Diselesaikan

DPRD Sumsel Minta Masalah Hutang Pemprov Sumsel Diselesaikan

Poto: Agus Sutikno

Palembang, BP
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno memiliki penilaian sendiri terkait anggaran Sumsel selama tahun 2017, dia menilai diantara banyak keinginan dihadapkan kondisi kemampuan daerah.
“Kita ini sebetulnya kalau mau jujur atau mau melihat kedalam , kita ini sedihnya bagaimana mengakhiri masa jabatan pak Gubernur, hutang-hutang itu menjadi bagian yang harus di selesaikan sehingga APBD 2018 belum dimulai tapi hutangnya sudah nunggu, pun itu juga nanti APBD 2019 seperti itu,” katanya, Senin (18/12).
Sementara Sumsel memiliki keinginan yang bagus juga untuk membangun Sumsel kedepan tetapi ketika kita menoleh kedalamnya , pekerjaan rumah yang berat ini mesti diselesaikan.
Sebelumnya Agus Sutikno mengatakan, APBD Sumsel tahun 2018 tetap melanjutkan program APBD 2017 yang di dalamnya terdapat Asian Games 2018 dan membayar utang-utang kabupaten/kota.
Menurutnya, akan menjadi lebih baik kalau Gubernur Sumselsebelumnya tidak meninggalkan masalah di masa gubernur berikutnya.
“Kalau utangnya dalam jangkauan, artinya utang ini ada sumber pembayarannya, nggak apa-apa, perusahaan juga seperti itu, bukan berarti harus nol-nol tidak. Perusahaan juga begitu dimana direktur yang lama utang segini dan labanya segini yang penting utang ini bisa dijamin, bermanfaat ada agunan membayar tadi apa,“ katanya.

Baca:  Jalan Menuju Kebun Raya Ditutup

Agus menegaskan, yang jelas utang 2015 kabupaten dan kota sudah selesai dan tidak terlalu banyak dalam pengertian ketika hak-hak daerah di pemerintah pusat tidak ditahan atau tidak didelay, kita tidak terlalu berat.
Menurut Agus yang juga Ketua DPW PPP Sumsel, pengurangan dari pusat sehingga Sumsel tahun kemarin mengalami dua kali perubahan dan itu menjadi masalah.
Apalagi dia melihat, masalah di pusat adalah citra dari masalah daerah yaitu penurunan kemampuan membayar pajak.
“Tax rasio kita di nasional 12 persen di provinsi berapa coba? Artinya tax rasio itu rasio pembayar pajak dibandingkan dengan yang tdak bayar,” katanya.
Sekarang menurutnya dari 100 orang wajib pajak hanya 12 orang yang membayar pajak.
“Orang 10 hanya 1,2. Ini jadi masalah,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

MMK Tolak RUU KUHP

#Jutaan Rakyat Indonesia Terancam Masuk Penjara, Semua Bisa Kena RUU KUHP Baru Palembang, BP Pada penghujung masa jabatan DPR RI ...