Home / Headline / KPU Lahat Dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP

KPU Lahat Dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP


BP/IST
Bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lahat dari jalur independen atau perorangan, Brigjen Pol (Purn) HM Zulkarnain- H Samiri, melaporkan 4 komisioner KPU Kabupaten Lahat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Jumat (15/12)

//Buntut pencoretan bakal pasangan dari jalur independen Zulkarnain-Samiri

Palembang, BP
Bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lahat dari jalur independen atau perorangan, Brigjen Pol (Purn) HM Zulkarnain- H Samiri, melaporkan 4 komisioner KPU Kabupaten Lahat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Jumat (15/12) dan tidak menutup kemungkinan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena diduga telah melanggar kode etik.

KPU Lahat dilaporkan tim kuasa hukum Zulkarnain- Samiri ke Bawaslu Sumsel, karena mencoret kedua kandidat tersebut tanpa ada dasar yang jelas, Jumat (15/12).

“Hari ini kami hadir ke Bawaslu Sumsel, dalam rangka melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkannya juga ke DKPP,” kata tim penasehat hukum Zulkarnain-Samiri, Wahyu Hidayat saat melapor ke Bawaslu Sumsel, Jumat (15/12).

Baca:  Bawaslu RI Tambah Dua Anggota Bawaslu Sumsel

Wahyu menilai bahwa keempat komisioner tersebut, yaitu Ketua KPU Lahay Samsu Rizal, Komisioner divisi Perencanaan dan Data Hasanudin, Jalaludin (komisioner divisi logistik) dan Dwi Larasati (komosioner divisi Teknis), dianggap melanggar Pasal 6 soal kode etik pada peraturan DKPP no 2 tahun 2017. Selain itu tidak menutup kemungkinan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai UU no 10 tahun 2016 di pasal 180 dan 185.

“Banyak kejanggalan dan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Lahat. Kiya lihat juga, tidak ada rasa kemandirian dari KPU untuk mencoret calon yang masih pada tahap penyerahan dukungan. KPU Lahat mestinya melakukan verifikasi faktual dukungan dulu, baru memutuskan lolos atau tidak,” jelasnya, seraya pihaknya juga telah melaporkan KPU Lahat ke Panwaslu setempat atas dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilu.

Baca:  Satgas Karhutbunla Berhasil Tanggulangi Api Yang Membakar Lahan Milik Masyarakat Di Kecamatan Sungai Menang

Menurut Wahyu, tim Zulkarnain -Samiri waktu penyerahan dukungan warga sudah menyerahkan ke KPU Lahat. Namun karena data Silon (Sistem Informasi calon) yang ada di KPU ” error”, menjadikan pengimputannya terhambat, meskipun pihaknya telah menyiapkan dukungan yang riil sebanyak 25.025 yang tersebar di 18 Kecamatan dari minimal 24.909 dukungan.

“Kita tidak pernah mendapatkan berita acara penerimaan penyerahan syarat dukungan. Awalnya kita disuruh ketua KPU untuk melakukan pengimputan data dukungan di posko (data siloan), dimana softcopy dan hardcopy harus sinkron. Namun pada tanggal 29 November itu Silon tidak bisa diuplod dan baru pada
30 November berhasil menguplod sebanyak 11.700 dukungan yang masuk silon,” jelasnya.

Ditambahkan Wahyu, meski data yang lain sedang dalam proses, namun KPU Lahat menyimpulkan jika dukungan pasangan Zulkarnain – Samiri hanya 10.346 dukungan, dan tidak memenuhi syarat minimal.

Baca:  Kota Pangkalpinang Dan Mulusnya Infrastruktur Jalan

Wahyu melanjutkan, pada 1 Desember LO (tim penghubung) dihubungi KPU Lahay untuk nandatangi berita acara pengembalian berkas jika tidak memenuhi syarat minimal. Padahal secara fakta di hardcopy dan softcopy ada diatas 25 ribuan dukungan.

“Kita sudah minta klarifikasi ke KPU Lahat, dan pada 4 Desember pihak KPU tetap berpatokan dengan jumlah dukungan yang masik silon. Sementara terhadap dukungan yang ada di hardcopy tidak bksa dilanjutkan. Kemudian, pada 8 Desember diumumkan, jika dari 4 bakal pasangan calon independen, hanya Zulkarnai- Samiri yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alias di coret,” tandasnya.

Terkait hal itu, pihaknya melaporkan 4 komisioner ke Bawaslu Sumsel dan DKPP, dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pidana pemilu, dengan bukti- bukti seperti rekapitulasi dukungan, dan bukti KPU Lahat mengumumkan pencoretan Zulkarnain- Samiri di media.

Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi, yang dikonfirmasi terkait aduan tersebut, mengaku telah mendapatkan laporan dari staff Bawaslu Sumsel. Namun dirinya belum bisa berkomentar, karena sedang dinas luar kota.

“Saya belum baca datanya (laporan), jadi belum bisa mengomentarinya,” pungkas Junaidi.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Sedulur Jokowi Sumsel In-Action

/// Spanduk dukungan Presiden Jokowi di Sepanjang Jalan Bandara Menuju JSC /// Palembang, BP Pasca ditetapkannya H Joko Widodo-Prof KH ...