Home / Headline / Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

Dana Bantuan 11 Parpol Di Sumsel Tahun 2017 Capai Rp 2.030.811.552

BP/DUDY OSKANDAR
Kepala Bidang Politik Kesbangpol Sumsel, Kurniawan Kantinoko

Palembang, BP

Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk menaikkan dana bantuan parpol dari APBD.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sumsel melalui Kepala Bidang Politik Kesbangpol Sumsel, Kurniawan Kantinoko, kepada sejumlah wartawan, di Gedung KPU Sumsel, Rabu (13/12).
“Kalau untuk kenaikan bantuan untuk dana parpol itu sampai saat ini masih wacana, karena kami juga belum mendapat petunjuk resmi,” katanya.
Untuk proses pemberian bantuan ke parpol ini, kata dia, sampai saat ini masih dalam proses pencairan yang dilakukan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel.
“Kalau pencairan itu nanti dilakukan langsung oleh BPKAD ke rekening masing-masing parpol. Namun, sebelum pencairan itu tiap parpol wajib memberikan laporan yang kemudian akan diverifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari Biro Hukum HAM Setda Sumsel, Inspektorat, Kanwil Kemenkum HAM Sumsel, dan juga diperiksa oleh BPK,” kata Kurniawan.
Ditanya soal besaran bantuan parpol dari APBD Sumsel untuk tahun 2017, dikatakannya, total bantuan mencapai Rp 2.030.811.552 untuk 11 partai politik yang ada di Sumsel.
“Besarannya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi partai yang paling banyak menerima bantuan dar APBD 2017 ini yakni Rp359.639.280. Kedua ada Partai Golkar Rp 276.339.168 dan yang ketiga Partai Demokrat dengan bantuan sebesar Rp 217.797.552 juga dilanjutkan dengan partai politik lainnya seperti PAN, Gerindra, PKB, Hanura, PKS, Nasdem, PPP, dan PBB,” katanya.
Untuk besaran bantuan parpol menurutnya, ada regulasi yang mengaturnya dimana besarannya adalah hasil perolehan suara tahun yang lalu dibagi dengan anggaran yang diberikan tahun ini, walaupun ada wacana peningkatan bantuan parpol ini di pusat namun regulasinya belum turun.
“Kondisi terakhir sudah ada 10 parpol yang sudah dalam pencairan oleh BPKAD, hanya ada satu yang belum menyelesaikan laporan yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Jika ada parpol yang belum menyelesaikan laporan hingga awal 2018, maka parpol tersebut baru akan mendapat bantuan di APBD 2018,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

MK Ditengarai Disusupi Kepentingan Politik

Jakarta, BP–Anggota MPR, Benny Ramdhani, mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai telah disusupi kepentingan politik dengan target politik tertentu terkait putusan  ...