Home / Headline / Program 10 Ribu Kartu BPJS, Walikota Pangkalpinang Kembali Raih Penghargaan

Program 10 Ribu Kartu BPJS, Walikota Pangkalpinang Kembali Raih Penghargaan

Walikota Pangkalpinag usai mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham, Minggu (11/12) di Solo

# Untuk Ketiga Kalinya

Palembang, BP
Upaya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat kota Pangkalpinang melalui berbagai program salah satunya program 10 ribu kartu BPJS, berbuah manis, Walikota Pangkalpinang, Muhammad Irwansyah kembali meraih penghargaan , kali ini dari dari Kementrian Hukum Dan Ham (Kemenkumham) sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum Dan HAM Yansona Laoly dalam Peringatan Hak Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia untuk tahun 2017 diiaksanakan di Hotel Sunan m Kota Solo Minggu (10/12).
Irwansyah mengatakan, kalau tahun 2013 saat dirinya menjabat Walikota Pangkalpinang, pemerintah kota Pangkalpinang belum mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli HAM dari Kemenkumham.
“Alhamdulilah setelah satu tahun kami berkoordinasi dengan pihak Kanwil khususnya provinsi di Bangka Belitung , alhamdulilah kami terus berupaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan selalu bersentuhan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan alhamdulilah hari ini untuk ketiga kalinya kota Pangkalpinang mendapatkan kota peduli HAM,” katanya.

Tentunya, pelayanan-pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia, pihaknya menurutnya akan merangkul seluruh Aparatur Sipil kota Pangkal Pinang agar senantiasa memberikan pelayanannya.
“Dan kami akan memberikan pelatihan-pelatihan dari yang nara sumber Kementrian, agar benar-benar hak asasi manusia, prinsip-prinsipnya kami bumikan di kota Pangkalpinang,” katanya.
Selain itu, pelayanan kongkrit yang diberikan pihaknya di kota Pangkalpinang adalah pihaknya selalu berusaha memberikan pelayanan kepada warga kurang mampu.
“Kami alhamdulilah sudah mendata, penduduk-penduduk kami yang benar-benar berhak mendapatkan pelayanan dan alhamdulilah 10 ribu kartu BPJS telah kami berikan kepada warga di kota Pangkalpinang, khususnya yang membutuhkan , dan alhamdulilah kami juga mendapatkan juara 1 JKN Award atas perhatian kami , pelayanan yang berkonsep dengan hak asasi manusia,” katanya.
Dalam acara tersebut turut hadir turut hadir sejumlah duta besar negara sahabat, Ketua Komnas HAM RI , Ahmad Taufan Damanik , pejabat negara, bupati dan walikota se Indonesia diantaranya Asisten II Pemprov Sumsel Yohanes Toruan Walikota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, Bupati Lahat Aswari Rivai, Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Bupati OKU Selatan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pemenuhan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab Pemerintah.
Namun, kewajiban ini tentu saja bukan semata-mata diemban oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga melekat di semua jajaran Pemerintah Daerah.
“Dasar pertimbangannya, antara lain, karena faktor luasnya wilayah dan jenjang pemerintahan, serta birokrasi, yang menyulitkan Pemerintah Pusat untuk dapat menjangkau warga masyarakat secara langsung” terang Presiden.
Dalam hal ini Presiden, meminta agar Pemerintah Daerah perlu terus berperan aktif dan turut serta mengemban kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Karena Pemerintah Daerah secara vertikal lebih dekat dengan rakyat, maka tugas keseharian Pemerintah Daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi HAM, yakni dapat menguatkan atau melemahkan pemenuhan HAM tersebut.
Dalam peringatan hari HAM tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa pelaksanaan HAM telah teragendakan dengan jelas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015. Agenda RANHAM ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
“Dengan partisipasi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia dapat terwujud dan terlaksana dengan baik’ pinta Presiden.
Terakhir, Presiden mengingat bahwa RANHAM tersisa 2 tahun Iagi, dan fokus sasaran Aksi HAM berikutnya adalah menitik beratkan dalam pemenuhan hak anak. hak perempuan, hak penyandang disabilitas. hak Ianjut usia. hak masyarakat adat dan mengedepankan dan menjaga toleransi antar kelompok umat beragama maupun antar kelompok sesama masyarakat .
Dalam kesempatan peringatan Hari HAM tersebut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, banwa Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam Konstitusi dan instrumen HAM Intemasional. Ini bisa dilihat hasil dialog Universal Periodic Review (UPR) yang telah dilaksanakan pada awal Mei 2017 dimana saya bersama Menteri Luar Negeri telah memimpin Delegasi RI untuk membahas perkembangan impiementasi HAM dalam 4 tahun terakhir. Dalam pembahasan UPR tersebut, banyak negara anggota PBB menyampaikan tanggapan dan apresiasi yang baik terkait dengan pemajuan HAM di Indonesia khususnya terkait dengan RANHAM“ jelas Yasonna.
Komitmen pemerintah lainnya, adalah pelaksanaan Renmna Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Sebagaimana diketahui indonesia merupakan saiah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi tetap melanjutkan RANHAM 2015-2019 yang sudah memasuki generasi ke-4.
RANHAM adalah panduan nasional dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia. Untuk tahun 2017 Aksi HAM di Daerah hingga saat ini telah mencapai 52.26% dan diharapkan di akhir tahun ini.
Pemerintah Daerah dapat mempercepat pelaksanaan Aksi HAM Daerah hingga menmpai 100%. Terkait dengan penyusunan Perda dan produk hukum daerah lainnya yang harus memperhatikan nilai~nilai HAM.
Menkumham mengatakan, bahwa telah membuat peraturan terkait penerapan materi muatan HAM dalam pembentukan perundang-undangan.
“Peraturan ini bertujuan memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terkait agar mempemmikan nilai-nilai HAM daiam penyusunan produk hukum daerahnya ,” kata Menkumham.
Dalam kegiatan ini juga terdapat 351 dari 515 Kabupaten yang telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM.
Dari jumlah tersebut 232 di antaranya masuk kategori peduli HAM. dan 84 cukup peduli HAM. Rangkaian kegiatan peringatan hari HAM ini diantaranya Seminar Peningkatan Akses dan Aksepbilitas bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi yang di|aksanakan di Kampus UNS Surakarta, 7 Desember 2017.
Kemudian kegiatan colour HAM yang terdiri dari jalan santai dan jalan sehat dilaksanakan di banteng vastenburgh , Sabtu (9/12).#osk

x

Jangan Lewatkan

Raperda PSG Masuk Prolegda

Palembang, BP Terkait anggaran sekolah gratis tahun depan dan raperda Program Sekolah Gratis (PSG) , Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera ...