Home / Headline / Raskin Tidak Merata Dan Tidak Tepat Sasaran

Raskin Tidak Merata Dan Tidak Tepat Sasaran

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati saat melakukan reses pribadi di salah satu rumah warga Jalan Sido Ing Kenayan Lr Palang Merah Kelurahan 30 Ilir /35 Ilir Kecamatan IB II Palembang, Jumat (8/12).

Palembang, BP

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati mengeluhkan dengan distribusi beras miskin (raskin) yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Hal ini diperparah, dengan distribusi raskin yang tidak melibatkan ketua RT setempat namun sejak tahun 2017 semuanya raskin harus online dan tercatat di Dinas Sosial setempat.

Baca:  Masyarakat Kota Palembang Harus Ramah Dengan Tamu Asian Games 2018

“Saya pernah menyampaikan ke Dinas Sosial Sumsel untuk Dinas Sosial Sumsel berkerjasama dengan Dinas Sosial kota Palembang untuk menginventaris kembali dengan meminta data dari RT-RT , menurut saya RT itu aparat langsung menyentuh masyarakat dan tahu kondisi warga, kalau pak Lurah tahu laporan RT-RT, apalagi pak Wali tidak langsung melihat, itu saya sampaikan di 2016, karena sebetulnya tidak hanya masalah raskin yang tidak merata, kadang itu tadi yang berhak tidak dapat , yang tidak berhak malah dapat, ada juga argument RT waktu itu lebih baik raskin di bagi rata daripada warga ribut,” kata Anita saat melakukan reses pribadi di salah satu rumah warga Jalan Sido Ing Kenayan Lr Palang Merah Kelurahan 30 Ilir /35 Ilir Kecamatan IB II Palembang, Jumat (8/12).

Baca:  Menhan Nilai Penanganan Karhutla Masih Kurang Tegas

Belum lagi, saat ini kualitas raskin sangat jelek , katanya ada ulat dan sebagainya, ini menjadikan laporan pihaknya dan kewenangan Komisi II DPRD Sumsel yang akan disampaikan dan akan menyampaikan langsung ke Gubernur Sumsel melalui Dinas Sosial Sumsel .

“ Apalagi PKH itu dari Kementrian Sosial ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi tetap dari aparat menyentuh warga yaitu RT,” katanya.

Baca:  Jika Ada Gugatan, Untuk Penetapan Gubernur Terpilih, KPU Sumsel Tunggu Surat Register MK

Pihaknya menghimbau, Dinas Sosial jangan menerima data lama dan data dari staf sensus tapi harus ada pemutahiran data bukan untuk daftar pemilih juga pemutahiran untuk kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Karena pemutahiran data bukan untuk PKH, Raskin juga untuk semuanya.

Dalam kesempatan tersebut,  warga juga sempat menyampaikan keluhan diantaranya mengenai BPJS, sekolah dan berobat gratis, tempat pembuangan sampah, jalan dan tunjangan RT dan RW.

Anita mengatakan, kalau reses pribadi yang dilakukan tidak lain untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi warga yang menjadi daerah pemilihannya sehingga akan diteruskan sesuai fungsi dan tanggungjawababnya sebagai wakil rakyat.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Zaskia Gotik Meriahkan  Panggung Prajurit dan Pesta Rakyat di Lanud SMH Palembang

Palembang, BP PANGKALAN TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Helambang (SMH) Palembang, menggelar acara Panggung Prajurit dan pesta rakyat yang dikemas ...