Home / Pemerintahan / Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Belum Sesuai Konstitusi

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Belum Sesuai Konstitusi

Ketua Lemkaji MPR Rully Chairul Azwar

Jakarta, BP–Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR Rully Chairul Azwar menegaskan,  setelah 72 tahun Indonesia merdeka sudah banyak kemajuan di sektor pendidikan, meski demikian  banyak permasalahan  untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sesuai keinginan konstitusi.

 “Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung arti bahwa kehidupan bangsa Indonesia haruslah cerdas,  kehidupan yang tanggap terhadap kemajuan peradaban dan kehidupan modern. Akan tetapi, berkepribadian nasional, beriman, bertakwa,  berakhlak mulia, berkeadilan dan sejahtera,” ujar Rully  dalam acara Simposium Nasional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (7/12).

Baca:  Sosialisasi Empat Pilar Membangun Kesadaran Sejak Dini

 Menurut Rully,  peserta didik yang memenuhi kriteria beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta berdaya saing dan tanggap terhadap kemajuan peradaban dan kehidupan modern sebagai wujud kepribadian nasional harus diakui, belum terwujud.

 Memang lanjut Rully, banyak siswa Indonesia  bisa menjadi juara dalam olimpiade science, namun secara umum dan kolektif,  daya saing kita di tingkat regional dan global belum cukup memuaskan.

Baca:  Ma'ruf Cahyono: Mahasiswa Harus Menjadi Pelopor Pelaksanaan Pancasila

 Laporan Bank Dunia pada World Development Report menyebutkan,  Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketinggalan dari negara maju di bidang pendidikan terutama di bidang literasi,  sedangkan dalam bidang science Indonesia butuh waktu  17 tahun untuk mengejar ketertinggalan.

 Dikatakan,  persoalan  pendidikan sesuai  konstitusi adalah bagaimana akses pendidikan, ketersediaan sarana prasarana sekolah, ketersediaan guru, wajib belajar 9 tahun, sistem pendidikan nasional apakah  sudah menghasilkan manusia Indonesia  beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, apakah postur anggaran 20% dari APBN sudah memenuhi tujuan pendidikan.

Baca:  Silang Pendapat Soal SARA Harus Sudah Selesai

 Rully menambahkan, pada APBN tahun 2017 anggaran pendidikan mencapai Rp 416,1 triliun atau sebesar 27,4%. Perinciannya  Rp 268,18 triliun atau 13% dari APBN disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai transfer daerah.  “Dana yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 39,82 triliun atau 1,9% dari keseluruhan APBN. Sehingga agak sulit mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai konstitusi,” papar Rully. #duk

x

Jangan Lewatkan

Penyebaran LGBT dan Narkoba Mengkhawatirkan

Jakarta, BP–Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS menolak tegas perilaku LGBT dan penjualan miras secara bebas. Untuk itu ...