Home / Pemerintahan / MPR Gelar Simposium Nasional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

MPR Gelar Simposium Nasional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Ketua Lemkaji Rully Chairul Azwar (ketiga dari kanan) memberi keterangan pers di MPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Jakarta, BP–Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR akan menggelar Simposium Nasional di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (7/12). Simposium dengan tema “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Simposium ini merupakan kelanjutan dari Round Table Discussion  padsa 24 Oktober 2017 dan  akan membahas beberapa persoalan terutama penerapan pasal-pasal konstitusi  terkait  pendidikan,” ujar Ketua Lemkaji, Rully Chairul Azwar di MPR, Jakarta, Rabu (6/12).

 Menurut Rully, ada beberapa  pokok bahasan di antaranya terkait pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal ini terkait dengan akses pendidikan yang merupakan hak setiap warga negara. “Sejauh mana pasal ini sudah terlaksana. Apakah biaya sekolah sudah terjangkau? Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, serta ketersediaan guru dan mutu pendidikan sudah merata di seluruh Tanah Air?” kata Rully.

Baca:  MPR Berhasil Sosialisasikan Empat Pilar

 Terkait Pasal 31 ayat 2 lanjut Rully, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Ini terkait dengan penerapan program wajib belajar sembilan tahun. Setiap warga negara  berusia 6 sampai 15 tahun harus mengikuti pendidikan dasar  Sembilan tahun. “Jangan sampai anak usia 6 sampai 15 tahun keleleran di jalan. Pemerintah punya kewajiban,” tutur  Rully.

 Pasal 31 ayat 3 disebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta  diatur dengan undang-undang.” Apakah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan saat ini,” tanya Rully.

Baca:  Undang Undang yang Baik Tidak Multitafsir

 Sedangkan pasal 31 ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. “Persoalannya dari anggaran pendidikan  20% ini, hanya 4% atau kurang lebih Rp 80 triliun untuk Kementerian Pendidikan. Sebanyak 13% atau Rp 268,18 triliun (dari APBN tahun 2017) disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai transfer daerah,” jelasnya.

Baca:  Silang Pendapat Soal SARA Harus Sudah Selesai

 Yang terakhir Pasal 31 ayat 5 berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Padahal anggaran riset Indonesia hanya 0,2% dari PDB, sangat kecil dibanding Malaysia (1% dari PDB), China (2%), dan Korea Selatan (4%).

 Dikatakan, simposium nasional  akan dibuka Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan  menghadirkan narasumber Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Keuangan  Mardiasmo, Muh Nuh (mantan Mendikbud),Anwar Arifin,  Dwi Aries Tina Palubuhu, Soeprapto. Para pembahas Thomas Suyatno,  Dede Rosyada, Subandi Sardjoko, Neng Nurhemah,  Syaiful Bakhri,  Ace Suryadi, Reni Akbar Hawadi, Ki Drs Suparwanto. #duk

x

Jangan Lewatkan

Perbedaan Merupakan Anugerah dan Menjadi Kekuatan

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan mengatakan, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa,  agama serta dengan wilayah cukup ...