Home / Headline / DPRD Sumsel Prihatin Dengan Nasib Guru Honor

DPRD Sumsel Prihatin Dengan Nasib Guru Honor

BP/IST
Anggota DPRD Sumsel asal Dapil I Kota Palembang berupaya menggali aspirasi dari insan yang berkiprah di dunia pendidikan dengan mengunjungi SMA Unggulan Negeri 4 Palembang, Senin (4/12).

Palembang, BP
Anggota DPRD Sumsel asal Dapil I Kota Palembang berupaya menggali aspirasi dari insan yang berkiprah di dunia pendidikan dengan mengunjungi SMA Unggulan Negeri 4 Palembang, Senin (4/12). Semua aspirasi dan keluhan yang disampaikan ditampung untuk kemudian diperjuangkan.
Kunjungan ke sekolah tersebut merupakan rangkaian sejumlah kunjungan lain yang dilaksanakan dalam rangka reses tahap III tahun 2017 selama sepekan mulai 4 hingga 9 Desember 2018. Adapun wakil rakyat dari Dapil I yang mengikuti reses yakni Hj RA Anita Noeringhati, SH, MH selaku koordinator dengan anggota H Chairul S Matdiah, SH, MH.Kes; H Kartak SAS, SE; Mgs Syaiful Padli, ST; Usman Effendi, SH, MHum, dan Ir H Sujarwoto.
Rombongan diterima Kepala SMA Unggulan Negeri 4 Palembang, Drs Risman, MSi didampingi dewan guru. Dalam sambutannya Risman menjelaskan, SMA yang dipimpinnya ditetapkan sebagai salah satu sekolah unggul di Sumsel oleh Walikota Palembang berdasarkan penilaian berbagai kriteria dan kualitas. Dijelaskan, tenaga pengajar di sekolah ini ada 52 guru berstatus PNS dan 14 orang honorer dan 50 persen tenaga pengajar tersebut adalah lulusan S2. Selama ini prestasi siswa sudah sampai tingkat nasional.
“Kita memiliki 29 ruang belajar dan prestasi siswa sudah sampai tingkat nasional,” kata Risman. Dia menambahkan, SMA Unggulan Negeri 4 Palembang juga menjadi sekolah percontohan Provinsi Sumsel selain sebagai sekolah terbersih. “Di sini sudah diterapkan full day dan tiap tahun siswa kita Khatam Qur’an, selain itu setiap tahun kita melaksanakan kurban,” papar Risman.
Pada kesempatan ini, RA. Anita menyampaikan, di Provinsi Sumsel ada beasiswa untuk anak-anak berprestasi dan tidak mampu. Ini menjadi kesempatan bagi siswa, termasuk di SMA Unggulan Negeri 4 Palembang, Anita pun memuji SMA unggulan Negeri 4 Palembang di mana lulusannya banyak yang menjadi orang sukses di antaranya Hatta Rajasa.
Terkait peralihan wewenang SMA dari kabupaten/kota ke provinsi, RA.Anita menjelaskan, banyak hal yang harus diselesaikan. “Seperti kita ketahui bahwa sejak 2017 ada perpindahan kewenangan SMA ke provinsi, ini menjadi PR yang luar biasa,” kata RA. Anita.
Pada sesi tanya jawab, Titin Maryani menuturkan, sejak 2006 dirinya menjadi tenaga honor bagian tata usaha. Dia pun menyampaikan keinginan kiranya bisa diangkat menjadi PNS seperti yang lain. Selama ini ia mendapat honor dari pihak sekolah sebanyak Rp1 juta/bulan . “Dahulu sewaktu masih dikelola oleh Pemkot masih dapat honor walaupun sering dirapel,” katanya.
Sementara Isnaini, guru Sosiologi, mengeluhkan tentang pencairan sertifikasi yang molor padahal dana ini yang sangat dibutuhkan untuk tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Menanggapi aspirasi ini, RA.Anita menjelaskan, pada 2018 akan banyak pengangkatan tenaga honor. Sedangkan soal dana sertifikasi, RA.Anita menegaskan, guru harus memenuhi ketentuan 24 jam tatap muka dalam satu minggu baru bisa mendapat tunjangan sertifikasi. “Nanti ini akan kita sampaikan ke Dinas Pendidikan yang mengurusi sertifikasi,” ujar Anita.
Sementara Chairul S Matdiah, anggota Dapil I, mengatakan, ia sudah menyalurkan dana aspirasinya pada tahun 2017 sebanyak Rp1 miliar untuk pembangunan gedung kelas baru di SMA unggulan negeri 4 ini.
Terkait nasib honorer, Kartak SAS meminta pihak sekolah memperhatikan tenaga honor agar honornya disesuaikan dengan UMR. Hal ini didukung Usman Effendi yang mengaku miris dengan penghasilan honorer yang masih di bawah UMR. “Tentang sertifikasi, terkadang administrasinya yang lambat, harus diperkuat tenaga tata usaha yang mempunyai keahlian dan ini harus diperhatikan. Ke depan akan menjadi perhatian Dewan apabila dialog dengan Dinas Pendidikan akan disampaikan tentang tenaga adminstrasi karena di sini ujung tombak kelengkapan adminnistrasi untuk pencairan dana sertifikasi,” kata Usman.
Sedangkan Syaiful Padli yang tergabung di Komisi III DPRD Sumsel meminta pihak sekolah secara kolektif mengusulkan ke Gubernur Sumsel agar tenaga honorer tersebut mendapatkan SK dari Gubernur agar honornya dapat sesuai dengan UMR,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kenaikan PBB di Palembang Bisa Direvisi Karena Terindikasi Kelalaian

Palembang, BP Inspektor Kota Palembang Gusmah Yuzar, mengklaim kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini sedang berjalan dan belum ...